Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Senin, 02 Februari 2026 | 19:08 WIB

Hadiri Rakornas 2026, H Asmar: Pemkab Kepulauan Meranti Siap Terapkan Program Prioritas Presiden

Bogor, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). H Asmar hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzammil Baharudin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqhi, serta Kajari, Ricky Makado. Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah senIndonesia. Dalam pidatonya di hadapan kepala daerah, H Prabowo Subianto singgung soal sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” ujarnya. Kepala Negara meminta pemerintah pusat hingga daerah harus memahami perannya dalam menjalani tugas. “Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti nasib bangsa ada di pundak kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat,” jelasnya. Dia mengingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar memahami peran sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan, keberadaan para pejabat publik semata-mata untuk kepentingan rakyat. "Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat," ucapnya. Selesai kegiatan, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil daerah. “Rakornas ini sangat strategis bagi daerah. Arahan Presiden menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah bukan sekadar slogan, tetapi keharusan agar program prioritas nasional benar-benar berdampak sampai ke masyarakat,” kupas H Asmar. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti siap mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Presiden RI, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia. “Kami di daerah, termasuk Kepulauan Meranti, membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan lintas sektor. Dengan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat dicapai,” tegasnya. Ia menilai pesan Presiden RI terkait kemandirian bangsa dan kesiapsiagaan nasional relevan dengan semangat membangun daerah. “Semangat berdikari yang disampaikan Presiden sejalan dengan upaya kami mendorong daerah agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan prinsip kebersamaan dan gotong royong,” tukasnya. Pada Rakornas tahun ini, Kemendagri usung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045". Tema tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Jumat, 16 Januari 2026 | 14:14 WIB

Barantum CRM: Solusi Praktis Saat CX Prioritas Bisnis

Jakarta, katakabar.com - Barantum satukan CRM, AI Agent, Omnichannel dan WhatsApp Business API dalam satu dashboard, memudahkan bisnis mengelola semua percakapan pelanggan, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat respon. Hasilnya, kepuasan pelanggan meningkat dan penjualan bisnis lebih optimal. Di banyak bisnis hari ini, customer experience bukan lagi sekadar jargon marketing. Ia sudah menjadi faktor penentu apakah pelanggan akan kembali, merekomendasikan, atau justru diam-diam pindah ke kompetitor. Anda mungkin sudah menginvestasikan banyak hal: tim customer service, channel komunikasi, bahkan campaign untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Tetapi dibalik itu, sering ada satu masalah yang diam-diam menggerogoti; sistem belum siap mendukung pengalaman pelanggan yang konsisten. Data pelanggan tersebar di berbagai tempat. Riwayat percakapan tidak tercatat rapi. Tim harus membuka banyak aplikasi hanya untuk memahami satu pelanggan. Akibatnya, respons lambat, jawaban tidak konsisten, dan pelanggan merasa “tidak dikenal”, meskipun sudah sering berinteraksi. Di titik ini, banyak owner dan manajemen mulai bertanya: “Kenapa pelanggan sudah banyak, tapi loyalitas terasa rapuh?” “Kenapa tim sudah sibuk, tapi kepuasan pelanggan tidak naik signifikan?” Jawabannya sering bukan di orangnya, tapi di fondasi sistemnya. Di konteks inilah, memahami apa itu CRM menjadi krusial. CRM bukan sekadar software, tetapi pendekatan untuk mengelola hubungan pelanggan secara terstruktur dan berkelanjutan. Tanpa itu, CX hanya akan menjadi niat baik tanpa alat yang memadai. “Penggunaan sistem CRM dapat menghasilkan rata-rata pengembalian investasi (ROI) sebesar $8,71 untuk setiap $1 yang dihabiskan.” sumber: Breakcold Ada satu fakta menarik: perusahaan yang menggunakan CRM secara konsisten terbukti mampu meningkatkan retensi pelanggan hingga 27 persen. Bahkan, investasi di CRM dikenal memberikan ROI yang sangat tinggi dalam jangka panjang. Ini bukan angka kecil. Ini sinyal pengalaman pelanggan yang baik memang lahir dari sistem yang rapi. Di sinilah Barantum CRM mengambil peran praktis. Melalui Barantum CRM Sales, Anda tidak hanya mencatat leads, tetapi mengelola seluruh perjalanan pelanggan; dari pertama kali tertarik hingga menjadi pelanggan loyal. Setiap interaksi terekam. Setiap follow up terjadwal. Tidak ada lagi “lupa” karena semua terpantau dalam satu pipeline yang jelas. Sementara, Barantum CRM Services berfokus pada sisi layanan. Setiap komplain, pertanyaan, atau permintaan bantuan tercatat sebagai tiket. Riwayat pelanggan tersimpan rapi. Tim tidak lagi menebak-nebak siapa pelanggan ini dan apa masalah sebelumnya. Semua sudah ada di depan mata. Inilah yang membuat CX terasa lebih personal. Bukan karena tim menghafal pelanggan, tetapi karena sistem membantu mereka mengenali pelanggan. Ketika CRM terhubung dengan channel komunikasi, termasuk WhatsApp, email, dan live chat, pengalaman pelanggan menjadi lebih konsisten. Pelanggan tidak perlu mengulang cerita. Tim tidak perlu mencari-cari data. Semua mengalir dalam satu alur yang rapi. Di titik ini, CX bukan lagi wacana. Ia menjadi proses yang bisa dikontrol. Saatnya Perkuat Customer Experience dengan Barantum Jika customer experience benar-benar menjadi prioritas bisnis Anda, maka memperkuat sistem bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Barantum tidak hanya menyediakan CRM. Ia membangun ekosistem yang saling terhubung. AI Agent membantu merespon pelanggan secara otomatis di tahap awal, memastikan tidak ada pesan yang terlewat. Omnichannel menyatukan semua percakapan dari berbagai channel dalam satu dashboard. WhatsApp Business API memastikan komunikasi berjalan stabil dan profesional. Ticketing System mengatur permintaan layanan agar tidak tercecer. Sistem Call Center memudahkan follow up lanjutan secara terstruktur. Artinya, ketika pelanggan menghubungi bisnis Anda, sistem sudah siap. Data tercatat. Riwayat terbaca. Respons terukur. Dan tim tidak lagi bekerja dalam mode “pemadam kebakaran”. Di sinilah CX benar-benar naik kelas. Bukan karena Anda menambah orang. Bukan karena Anda bekerja lebih keras. Tapi karena Anda bekerja dengan sistem yang tepat. Jika hari ini Anda merasa pelanggan semakin kritis, ekspektasi semakin tinggi, dan toleransi semakin rendah, itu bukan ancaman; itu sinyal bisnis Anda sudah waktunya naik level. Inilah saatnya membangun customer experience yang lebih rapi, lebih konsisten, dan lebih berdampak bersama Barantum.

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:30 WIB

Kementerian PU: Prioritas Utama Penyediaan Air Bersih dan Normalisasi Sungai

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat langkah penanganan pascabencana di Provinsi Aceh dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA). Langkah ini dilakukan guna meminimalkan dampak banjir bandang, serta mempercepat pemulihan aktivitas warga di wilayah terdampak Penanganan yang dilakukan secara terpadu, dimulai dari menormalisasi fungsi sungai, melakukan perbaikan pada infrastruktur pengendali banjir, hingga menyediakan air bersih bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan sektor sumber daya air menjadi prioritas dalam masa tanggap darurat bencana di Aceh. “Kami memprioritaskan normalisasi sungai, pengamanan tanggul, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Penanganan di bidang sumber daya air ini sangat krusial untuk melindungi keselamatan warga sekaligus mempercepat pemulihan wilayah,” ujar Dody. Dijelaskan Dody, upaya ini dilakukan secara paralel dengan perbaikan infrastruktur lainnya sesuai arahan Presiden. Seluruh jajaran Kementerian PU telah diinstruksikan untuk bergerak cepat dan terkoordinasi agar infrastruktur SDA dapat segera berfungsi optimal guna mencegah bencana lanjutan. Saat ini Kementerian PU tengah mengupayakan penyediaan air baku di Kabupaten Aceh Tamiang. Sesuai arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, sedang dikerjakan pembuatan 24 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian PU tengah memobilisasi 6 unit mesin bor. Sebanyak 2 unit mesin bor sudah berada di lokasi (Aceh Tamiang). Empat unit lainnya, 2 unit didatangkan dari Banda Aceh, 1 unit dari Aceh Utara, serta 1 unit mobil bor (KOKEN) dari Aceh Barat Daya. Seluruh peralatan ini akan difungsikan untuk memenuhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selain penyediaan air, unit teknis Kementerian PU bidang SDA juga tengah menormalisasi sungai dan melakukan penanganan darurat pada sejumlah alur sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi banjir bandang. Langkah ini bertujuan mengembalikan kapasitas tampung sungai untuk mengurangi risiko banjir susulan. Selain Aceh Tamiang, dukungan perbaikan infrastruktur SDA juga dilakukan secara merata ke berbagai kabupaten lain di Aceh yang terdampak bencana. Berikut adalah rincian sebarannya: · Di Kabupaten Pidie, Kementerian PU mengerahkan 1 mobil tangki air dan 5 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. · Di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya, disiapkan satu mobil tangki air dengan total 13 hidran umum. · Di Kabupaten Gayo Lues, penguatan layanan air bersih dan sanitasi dilakukan melalui pengerahan 2 mobil tangki air, 10 hidran umum, serta fasilitas sanitasi pendukung. · Kabupaten Aceh Tenggara menerima dukungan berupa dua mobil tangki air, 15 hidran umum, serta 1 unit vacuum untuk penanganan sanitasi darurat. · Di Kabupaten Aceh Timur, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih melalui satu mobil tangki air dengan distribusi hidran umum berkapasitas 2.000 liter ke lima desa terdampak, yakni Alue Buloh 1, Matang Rayeuk, Matang Seupeng, Bantaian, dan Titi Baroeh. Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan seluruh langkah penanganan ini akan terus dipantau secara intensif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan risiko bencana di masa depan dapat ditekan. “Dengan percepatan penanganan ini, diharapkan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di Provinsi Aceh dapat segera pulih secara berkelanjutan,” bebernya.

Selasa, 23 Desember 2025 | 17:00 WIB

Menteri PU: Pemulihan Infrastruktur Konektivitas, Air Bersih dan Sanitasi Prioritas

Jakarta, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) menegaskan seluruh jajaran kementerian terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Percepatan pemulihan konektivitas serta layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah agar aktivitas masyarakat, dan roda perekonomian daerah dapat segera kembali normal. Hal tersebut disampaikan Menteri PU, Dody, saat konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatera yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12) lalu. Dody mengutarakan, Kementerian PU terus mengakselerasi penanganan dampak bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tanggap darurat ini dilakukan secara lintas sektor yang meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. "Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak," jelasnya. Di bidang Bina Marga, fokus utama penanganan adalah pemulihan jalan dan jembatan nasional yang terputus. Ia memaparkan progres signifikan di tiga provinsi terdampak. Di Aceh, dari total 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 26 ruas kini telah fungsional kembali. Sisanya masih dalam tahap perbaikan intensif dan pemasangan jembatan bailey. Sementara, di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi normal. Progres positif juga terlihat di Sumatera Barat, di mana 29 dari 30 ruas jalan nasional yang terdampak sudah dapat dilalui kendaraan. Kementerian PU menargetkan seluruh ruas jalan tersebut pulih sepenuhnya sebelum akhir Desember 2025. Selain konektivitas, Kementerian PU juga bergerak memulihkan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air. Langkah yang dilakukan meliputi normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Berdasarkan data lapangan, luasan lahan irigasi yang terdampak bencana cukup masif, yakni mencapai 108.622 hektare di Aceh, 101.822 hektare di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat. Penanganan darurat dan rehabilitasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan suplai air ke lahan pertanian kembali lancar untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, bidang Cipta Karya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat terdampak. Kementerian PU telah menangani lebih dari 170 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan ratusan sarana sanitasi. Bantuan sarana pendukung juga terus dikirimkan ke 20 kabupaten/kota terdampak, antara lain berupa mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, hingga Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile. Menutup keterangannya, Dody memastikan sinergi lintas instansi akan terus diperkuat. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh. “Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” pungkasnya. Program kerja ini bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak” dalam menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Senin, 20 Oktober 2025 | 08:28 WIB

Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU Fokuskan Pembangunan di 10 Desa Prioritas

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum mendukung sepenuhnya program percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Indonesia. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar di kawasan permukiman, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan penataan kawasan yang berbasis pada kebutuhan langsung masyarakat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk merealisasikan visi Indonesia 0 persen Kemiskinan Ekstrem, di mana selaras dengan Asta Cita Presiden RI, H. Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk tahun 2025, pelaksanaan program PKE Terintegrasi ini tersebar di 10 lokasi yang berada di 10 provinsi berbeda. Lokasi-lokasi tersebut sengaja dipilih untuk mewakili berbagai karakteristik wilayah di Indonesia, baik di kawasan barat maupun timur. Melalui sebaran ini, program PKE diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam implementasi penanganan kemiskinan ekstrem yang komprehensif dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan potensi lokal, kondisi geografis, serta aspirasi masyarakat di setiap daerah. “Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, diharapkan juga akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo. Adapun daftar desa penerima manfaat telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan PKE Terintegrasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2025 pada 10 Juni 2025. Desa-desa tersebut, meliputi Desa Cibarengkok di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Desa Kamulyan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Desa Tampabulu di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Sumberbening di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Desa Pelauw di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan Desa Riseh Tunong di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selain itu, lokasi lainnya adalah Desa Rufei di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Desa Ardipura di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Desa Bulalo di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; serta Desa Batetangga di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp79,14 miliar. Angka tersebut terbagi atas anggaran untuk pekerjaan fisik sebesar Rp68,36 miliar, dan anggaran safeguard (pengamanan) sebesar Rp8,86 miliar. Hingga 15 Oktober 2025, progres kegiatan fisik tercatat telah mencapai 9,79 persen, sementara progres penyerapan keuangan sudah menyentuh 31,94 persen. Capaian ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan di lapangan yang berjalan seiring dengan proses penyusunan Community Action Plan (CAP) dan pelibatan aktif dari masyarakat setempat. Pelaksanaan PKE Terintegrasi ini mengadopsi pendekatan padat karya, yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur dasar. Beberapa fokus utamanya, yakni penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, peningkatan akses lingkungan, dan penataan kawasan permukiman. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik yang bermanfaat, tetapi juga secara langsung membuka lapangan kerja, membantu mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat di desa-desa sasaran. Program PKE Terintegrasi ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung target pencapaian sasaran PU 608. Sasaran tersebut mencakup efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun. Untuk itu, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat, agar program ini dapat memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pelaksanaan program PKE Terintegrasi oleh Kementerian PU diarahkan pada tiga pilar utama penanganan kemiskinan ekstrem. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan padat karya berbasis komunitas. Ketiga, menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui penataan lingkungan permukiman yang terpadu dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:09 WIB

Keamanan Pelanggan Jadi Prioritas Utama Operasional KA

Bandung, katakabar.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi atau Daop 2 Bandung pastikan keamanan pelanggan menjadi prioritas utama, baik di stasiun maupun selama dalam perjalanan kereta api. Layanan pengamanan dilakukan selama 24 jam penuh demi menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan bebas rasa khawatir bagi setiap pengguna jasa kereta api. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan 377 petugas keamanan dari Polsuska, Security, dan bantuan eksternal TNI maupun Polri yang tersebar di seluruh stasiun dan kereta. Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo mengutarakan, pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan 377 petugas keamanan dari Polsuska, Security, dan bantuan eksternal TNI maupun Polri yang tersebar di seluruh stasiun dan kereta. Para petugas ini dibekali pelatihan khusus, ujarnya, tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang ramah, sigap, dan siap membantu pelanggan kapan pun dibutuhkan. “Kami ingin setiap pelanggan merasa aman saat bepergian dengan kereta api. Karena itu, para petugas kami selalu siap menyapa, membantu, dan melindungi pelanggan dengan sepenuh hati selama 24 jam. Keamanan bukan hanya soal mencegah gangguan, tetapi juga menciptakan rasa tenang sepanjang perjalanan,” jelas Kuswardojo. Dijelaskannya, upaya pengamanan ini dilakukan dengan melaksanakan patroli rutin, pemantauan melalui CCTV di titik-titik strategis, serta kerja sama erat dengan pihak Kepolisian dan TNI. Selain itu, ucapnya, para petugas pengamanan ini juga memberikan layanan kehilangan barang (lost and found). Tak jarang, pelanggan menyampaikan apresiasinya kepada petugas yang membantu mencari barang tertinggal atau memberikan pertolongan saat dibutuhkan di perjalanan. KAI Daop 2 Bandung juga mengajak pelanggan untuk turut serta menjaga keamanan bersama dengan selalu memperhatikan barang bawaan pribadi.

Minggu, 22 Juni 2025 | 10:00 WIB

KAI Imbau Pengguna Jalan Tingkatkan Kewaspadaan di Perlintasan Sebidang Keselamatan Jadi Prioritas

Jakarta, katakabar.com - Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan menjaga keselamatan perjalanan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, dan kepatuhan saat melintasi perlintasan sebidang. Edukasi ini dilakukan seiring dengan intensitas mobilitas harian masyarakat yang tinggi, dan sebagai bentuk kolaborasi menciptakan ekosistem transportasi yang aman dan tertib. Vice President Public Relations KAI, Anne Purba menuturkan, perlintasan sebidang salah satu titik koordinasi penting antara moda kereta api dan pengguna jalan, sehingga kedisiplinan sangat dibutuhkan untuk menciptakan perjalanan yang aman bagi semua. “Keselamatan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau agar para pengguna jalan senantiasa berhenti sejenak sebelum melintas, memperhatikan kanan dan kiri, serta memastikan tidak ada kereta yang akan melintas,” ujar Anne. Kata Anne, karakteristik kereta api memiliki jalur khusus, dan kecepatan tinggi membuat kereta tidak dapat berhenti secara tiba-tiba. Itu sebabnya, sinergi antara KAI dan pengguna jalan menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan. Sebagai wujud nyata peningkatan keselamatan, KAI secara konsisten melakukan penataan perlintasan sebidang. Pada tahun 2023, KAI telah menutup 123 perlintasan, meningkat menjadi 308 perlintasan pada tahun 2024, dan sepanjang Januari hingga 31 Mei 2025, telah dilakukan penutupan terhadap 156 perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan. “Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Penutupan dilakukan untuk perlintasan tanpa Nomor JPL, tidak berpintu, tidak dijaga, atau yang memiliki lebar di bawah dua meter,” jelasnya. Selain itu, ucap Anne, KAI aktif mendorong solusi jangka panjang berupa pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover dan underpass, melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. “Pemisahan jalur ini upaya bersama untuk memperkuat keselamatan transportasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ucap Anne. KAI turut mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Senin, 31 Maret 2025 | 15:16 WIB

Pidato Bupati Inhu Idul Fitri 1446 H: Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas Utama

Indragiri Hulu, katakabar.com - Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto melaksanakan salat Idul Fitri 1446 hijriah tahun 2025 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Rengat, Senin (31/3). Kegiatan salat Idul Fitri, ujar Bupati Indragiri Hulu, yang pertama selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Dari awal ramadhan hingga hari Idul Fitri, kata Ade Agus Hartanto, lebih dari satu bulan telah dilalui dalam menjalankan tugas dengan segala keterbatasan. Tapi, jelasnya, dengan semangat besar sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Inhu. "Setiap hari, kami selalu bersama turun langsung bertemu masyarakat, seiring dengan Musrenbang tahun 2026," terangnya. Dirinya sebagai Bupati menyadari waktu yang mereka jalani masih tergolong singkat dan langkah-langkah yang diambil baru permulaan. Meski begitu, kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. "Selama lima tahun ke depan, kami menegaskan bahwa gerakan perubahan bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab yang akan diwujudkan dengan kerja nyata," imbuhnya. Dia mengakui, menjalankan roda pemerintah tantangan yang dihadapi cukup besar. Misalnya, dalam hal penyesuaian anggaran belanja pemerintah daerah yang harus selaras dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran. "Saya sebagai Bupati tidak akan berdiam diri yakni akan terus mencari solusi terbaik demi kesejahteraan masyarakat Inhu," tegasnya.

Rabu, 05 Februari 2025 | 21:26 WIB

Kapolri Tegaskan Rekrutmen Anggota Lewat Jalur Santri Program Prioritas

Jakarta, katakabar.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tegaskan rekrutmen anggota lewar jalur santri masih jadi program prioritas. "Kami ingin punya polisi yang tidak hanya paham tentang ilmu kepolisian, tapi memiliki kematangan di dalam karakter kesehariannya," kata Kapolri, Rabu (5/2). Menurut Kapolri, dibekali iman yang kuat modal utama saat menghadapi tantangan, dana godaan semuanya bisa bertahan. Alasan itu pula, Kapolri menilai rekrutmen jalur santri harus dilanjutkan. Untuk itu, apresiasi yang tinggi kepada Nahdlatul Ulama (NU) telah mendukung program ini. "Saya sambut baik pondok pesantren yang mendorong santrinya untuk bergabung menjadi anggota polisi," kata Kapolri.

Senin, 18 November 2024 | 15:59 WIB

Perlindungan Pekerja Rentan Jadi Prioritas Program Asmar-Muzamil

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil, S.M, M.M umumkan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan Pengamanan dan Perlindungan bagi para pekerja rentan di wilayah Kepulauan Meranti. Bagian dari Program strategis DAMAI atau Dusun Amanah dan Mandiri ini Pemerintah bekerja sama dengan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan bantuan kepada para pekerja di Kepulauan Meranti.