9 Maret 2026, 15:32

RPJMD

Sorotan terbaru dari Tag # RPJMD

Susun Arah Pembangunan, DPRD Kepulauan Meranti Matangkan RPJMD 2025–2029 Lewat Paripurna Riau
Riau
Rabu, 06 Agustus 2025 | 08:47 WIB

Susun Arah Pembangunan, DPRD Kepulauan Meranti Matangkan RPJMD 2025–2029 Lewat Paripurna

Selatpanjang, katakabar.com - Pagi yang hangat di Selatpanjang menjadi saksi bagaimana arah masa depan Kabupaten Kepulauan Meranti mulai dirumuskan. Lagi, Gedung DPRD jadi ruang diskusi formal sarat dengan kepentingan publik. Hari itu, Selasa (5/8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Meranti gelar Rapat Paripurna ke enam, masa persidangan ketiga, usung dua agenda penting, yakni Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi dan Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus. Rapat digelar atas dasar Keputusan Badan Musyawarah Nomor: 12/Kpts-DPRD/Kbm/VIII/2025 ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Ardiansyah, didampingi Wakil Ketua II Antoni Shidarta. Ketua DPRD, H. Khalid Ali, berhalangan hadir, tapi jalannya sidang tetap berlangsung dengan khidmat dan penuh perhatian. Agenda ini menjadi kelanjutan dari rapat paripurna malam sebelumnya, di mana seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap pidato kepala daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025–2029. Lewat juru bicara masing-masing, fraksi-fraksi menyoroti berbagai aspek strategis: mulai dari arah pembangunan infrastruktur, penguatan sektor unggulan daerah, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kini, giliran kepala daerah menanggapi. Jawaban-jawaban tersebut bukan hanya menjawab pandangan politis fraksi, tetapi juga menjadi komitmen awal dalam membentuk arah kebijakan lima tahun ke depan. RPJMD bukan sekadar dokumen, tapi peta jalan pembangunan yang akan menentukan seperti apa wajah Meranti di tahun 2029 nanti. Rapat ini juga menetapkan susunan keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus yang akan membahas lebih mendalam isi dan substansi dari dokumen RPJMD sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pansus akan menjadi garda teknis dan politis dalam memastikan aspirasi rakyat benar-benar masuk ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Melalui forum ini, publik kembali diingatkan demokrasi berjalan dalam ruang-ruang formal yang kadang terasa jauh dari masyarakat, tapi justru menentukan hajat hidup banyak orang. Di balik meja rapat dan lembar-lembar dokumen, ada cita-cita besar: membangun Kepulauan Meranti yang lebih kuat, adil, dan berdaya saing. Rapat paripurna hari ini bukan akhir dari proses, tapi titik lanjut dari perjalanan panjang membangun daerah. Sebuah awal yang disusun lewat diskusi, pertimbangan, dan konsensus. Karena pembangunan bukan hanya kerja eksekutif, tapi juga panggilan kolektif yang melibatkan legislatif dan seluruh elemen masyarakat. Di balik podium paripurna, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin berdiri dengan suara yang mantap tapi bersahaja. Di hadapannya duduk para wakil rakyat yang telah menyampaikan pandangan tajam, kritik, dan harapan atas dokumen penting tengah dibahas, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025–2029. Orang Nomor Dua di Kepulauan Meranti ini bukan hanya membacakan jawaban teknokratis. Ia menenun narasi kolaboratif sebuah pengakuan membangun Kepulauan Meranti tidak bisa dilakukan sepihak. “Kami merasa bangga karena penyampaian Ranperda ini mendapat perhatian mendalam dari semua fraksi. Ini menandakan RPJMD bukan sekadar lembaran dokumen, melainkan wujud nyata kepedulian kita terhadap masa depan Meranti,” ucapnya di tengah forum paripurna penuh perhatian. Satu per satu, ia menjawab pandangan fraksi yang mencerminkan denyut nadi masyarakat. Mulai dari ketimpangan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, ketergantungan fiskal, hingga pemberdayaan sektor ekonomi lokal. Semuanya dijawab tidak dengan defensif, tapi dengan semangat terbuka dan komitmen untuk memperbaiki.

Pandum Fraksi DPRD Kepulauan Meranti Penyampaian RPJMD 2025-2029, Ini Kata Fraksi Golkar Riau
Riau
Selasa, 05 Agustus 2025 | 21:16 WIB

Pandum Fraksi DPRD Kepulauan Meranti Penyampaian RPJMD 2025-2029, Ini Kata Fraksi Golkar

Pertama, Kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih tinggi. Kedua, Kualitas sumber daya manusia yang belum merata serta rendahnya indeks pelayanan dasar. Ketiga, tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, serta lemahnya inovasi pendapatan asli daerah. "Kami berasumsi relatif kecilnya Proyeksi Pendapatan Asli Daerah atau PAD ini, tentunya tidak cukup kuat untuk mendorong kebutuhan pendanaan berbagai program strategis yang tertuang dalam misi RPJMD dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicanangkan. Keempat, kondisi infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang belum memadai, berdampak pada mobilitas, ekonomi, dan layanan dasar. Kelima, ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan akibat degradasi lahan, pencemaran sungai, serta lemahnya penegakan tata ruang dan Amdal," jelasnya.