Tata Kelola Sawit

Sorotan terbaru dari Tag # Tata Kelola Sawit

Dongkrak Kualitas Tata Kelola Sawit Rakyat di Jambi, BPDPKS Lakukan Ini Sawit
Sawit
Sabtu, 03 Agustus 2024 | 15:36 WIB

Dongkrak Kualitas Tata Kelola Sawit Rakyat di Jambi, BPDPKS Lakukan Ini

Jambi, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS lewat Mutu Institute terus berusaha majukan perkebunan kelapa sawit Indonesia melalui kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia atau SDM para petani kelapa sawit nasional. Dari pekan kedua hingga pekan ketiga Juli 2024 lalu misalnya, BPDPKS dan Mutu Institute memberikan pelatihan gratis kepada 110 petani kelapa sawit di Provinsi Jambi.

Mendorong Pengembangan Tata Kelola Sawit Makin Baik di Luwu Timur Nasional
Nasional
Rabu, 07 Februari 2024 | 20:58 WIB

Mendorong Pengembangan Tata Kelola Sawit Makin Baik di Luwu Timur

Luwu Timur, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dorong pengembangan dan peningkatan tata kelola komoditas kelapa sawit sumber pertumbuhan ekonomi lebih baik ke depan. Bupati Luwu Timur, Budiman menyatakan, data statistik perkebunan tahun 2022 menunjukkan luas kebun kelapa sawit 9.271,38 hektar dengan jumlah pekebun 4.570 Kepala Keluarga (KK), meningkat menjadi 9.806,35 hektar dengan jumlah pekebun 4.740 KK pada Desember 2023. "Pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan yang cukup besar lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai bentuk dukungan pengembangan kelapa sawit secara nasional," ujarnya saat rapat koordinasi di Luwu Timur, dilansir dari laman ANTARW, pada Rabu (7/2). Bupati didampingi Wakil Bupati Mochammad Akbar Andi Leluasa dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Amrullah di rapat koordinasi yang dihadiri para penyuluh lapangan, asosiasi petani sawit, pelaku usaha, pengurus dan anggota kelompok tani kelapa sawit. Selain pengembangan sektor hulu, tutur Budiman, pemerintah daerah dari tiga tahun belakangan ini sudah mendorong tumbuhnya investasi di industri kelapa sawit. “Terlepas dari dinamika dan problematika pasar yang ada, seringkali dijumpai Tandan Buah Segar (TBS) kita masih dipasarkan keluar dari wilayah Kabupaten Luwu Timur,” jelasnya. Sebagai salah satu daerah sentra kelapa sawit di Sulawesi Selatan, ucapnya, sudah saatnya kembali menata dan memperbaiki pengelolaan sawit yang ada, mulai dari penataan maupun penguatan. “Rapat koordinasi ini mudah-mudahan menjadi momentum dalam membangun dan mengembangkan kelapa sawit yang lebih baik pada masa yang akan datang,” harapnya. Bupati Kabupaten Luwu Timur tandatangani prasasti bantuan sarana dan prasarana jalan perkebunan kelapa sawit bagi Kelompok Tani Caryata Jaya dari Desa Kasintuwu dan Kelompok Tani Laimbo Permai dari Desa Margolimbo di momen itu.

Demi Tata Kelola Sawit, LBP: Minta Pemda dan Pempus Perkokoh Kolaborasi Nusantara
Nusantara
Sabtu, 08 Juli 2023 | 19:31 WIB

Demi Tata Kelola Sawit, LBP: Minta Pemda dan Pempus Perkokoh Kolaborasi

Pekanbaru, katakabar.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat (Pempus) perkokoh kolaborasi demi tata kelola kelapa sawit di Indonesia. "Pemda dan Pempus mesti memperkokoh kolaborasi demi tata kelola kelapa sawit di Indonesia," ujar Luhut Binsar Panjaitan, saat pertemuan secara daring dengan para kepala daerah penghasil kelapa sawit, pada Jumat (7/7) kemarin. Pertemuan itu sengaja digelar guna sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) tata kelola industri kelapa sawit. Menurut Luhut, Industri kelapa sawit adalah industri yang penting untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lantaran itu, perbaikan tata kelola industri kelapa sawit menjadi hal mendasar segera diperbaiki. Untuk itu kata Menko Marves lagi, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat (Pempus) dapat perkokoh kolaborasi guna memperbaiki tata kelola kelapa sawit. "Saya minta kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda( agar Satgas Sawit bisa berhasil mencapai target-target yang diharapkan," serunya. Luhut menegaskan, saya minta Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) menggunakan bahasa yang sama dalam upaya memperbaiki tata kelola sawit. Selain itu lanjutnya, Pemda ikut sukseskan proses self-reporting dan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di provinsinya dalam satu bulan ke depan, dengan menggunakan satu aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). "Saya ingin Pemda dapat melakukan percepatan seperti yang dilakukan Pempus," jelasnya. Lagi-lagi Luhut menekankan, Pemda tidak hanya mendukung Satgas Sawit memperbaiki tata kelola hulu, tapi mesti memperbaiki tata kelola industri sawit lainnya, contohnya, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Plasma, dan Peningkatan Produktivitas. "Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Plasma, dan Peningkatan Produktivitas mesti diperbaiki," sebutnya.