Tegaskan
Sorotan terbaru dari Tag # Tegaskan
Ekonomi
Ekonomi
Peluncuran Bursa ICEx, FLOQ Tegaskan Dukungan Masa Depan Ekosistem Aset Digital Indonesia
Jakarta, katakabar.com - FLOQ tegaskan komitmen dukung perkembangan ekosistem aset digital Indonesia di acara industri yang digelar ICEx Group, yang pertemukan regulator, penyedia infrastruktur pasar, serta pelaku industri untuk membahas masa depan aset digital di Indonesia dalam kerangka regulasi yang semakin matang. Acara ini jadi momentum penting bagi industri aset digital nasional, seiring dengan transformasi sektor kripto menuju ekosistem keuangan yang lebih terstruktur melalui pembentukan bursa, lembaga kliring, dan kustodian aset kriptosebagai bagian dari arsitektur pasar yang baru. Salah satu sorotan utama dalam acara tersebut adalah keynote presentation yang disampaikan oleh Ibu Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memaparkan arah kebijakan serta kerangka pengawasan dalam pengembangan ekosistem aset digital Indonesia. Ketiaka presentasi, Friderica, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pasar yang kuat dan terintegrasi untuk memastikan pertumbuhan industri aset digital berjalan secara transparan, akuntabel, serta sejalan dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Data yang dipaparkan di sesi tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar Indonesia. Berdasarkan laporan yang disampaikan, Indonesia saat ini menempati posisi peringkat ke 7 dunia dalam Global Crypto Adoption Index menurut Chainalysis, dengan lebih dari 21 juta konsumen aset kripto dan 1.457 aset digital yang terdaftar dalam ekosistem. Nilai transaksi aset kripto secara year-to-date juga telah mencapai sekitar Rp75,83 triliun, mencerminkan pertumbuhan adopsi yang signifikan. Sebagai bagian dari rangkaian acara, Yudhono Rawis, CEO dan Founder FLOQ, turut menjadi pembicara dalam sesi panel bertajuk “Charting the Course: Indonesia's Crypto Future Under a New Regulatory Era.” Di kesempatan tersebut, Yudhono Rawis hadir mewakili Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama regulator dan pemimpin industri lainnya. Diskusi panel angkat tema “Charting the Course: Indonesia's Crypto Future Under a New Regulatory Era” dipandu Pang Xue Kai, CEO ICEx Group, dan menghadirkan perwakilan regulator serta pelaku industri untuk membahas arah perkembangan ekosistem aset digital Indonesia di bawah kerangka regulasi yang baru. Panel ini menghadirkan Yogi Syamriadi, Kepala Divisi Pengawasan Pelaku dan SRO Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, bersama Yudhono Rawis, Chief Executive Officer & Founder FLOQ, serta Geoffrey James, Chief Product Officer Mobee. Diskusi menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pasar, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri, serta inovasi produk dalam membangun ekosistem aset digital Indonesia yang semakin matang, transparan, dan berkelanjutan. “Indonesia memiliki salah satu komunitas kripto paling dinamis di dunia,” ujar Yudhono Rawis, CEO dan Founder FLOQ. “Seiring dengan semakin matangnya pasar, fokus industri kini bergeser dari sekadar membuka akses menuju pembangunan infrastruktur, tata kelola, dan kepercayaan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang," tambahnya. Yudhono juga menyoroti perubahan perilaku investor di Indonesia, di mana banyak pengguna pertama kali memasuki dunia investasi melalui aset kripto sebelum kemudian mencari peluang investasi yang lebih luas untuk diversifikasi portofolio mereka. Di FLOQ, tren ini tercermin dari meningkatnya minat terhadap aset tokenisasi yang dihadirkan melalui kolaborasi dengan xStocks, yang memungkinkan pengguna memperoleh eksposur terhadap perusahaan global dalam kelompok Magnificent 7 melalui format digital dan fractional ownership. FLOQ juga menyampaikan apresiasi kepada ICEx Group atas inisiatifnya dalam mempertemukan regulator dan pelaku industri dalam dialog konstruktif mengenai masa depan ekosistem aset digital di Indonesia. FLOQ turut memberikan selamat kepada Pang Xue Kai, CEO ICEx Group, atas kepemimpinannya dalam membangun fondasi infrastruktur pasar aset digital Indonesia serta mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan. “Kami bersyukur dapat menjadi bagian dari ekosistem yang tengah berkembang menuju sistem keuangan digital yang lebih transparan, aman, dan terintegrasi,” kata Yudhono. Ke depan, kolaborasi erat antara regulator, penyedia infrastruktur pasar, serta pelaku industri diyakini akan menjadi kunci dalam memastikan Indonesia tetap berada di garis depan dalam adopsi aset digital secara global. Tentang FLOQ FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia. FLOQ memiki komunitas aktif dengan lebih dari 250,000 followers yang bergabung di 7 platform social media, 25,000 anggota komunitas aktif dan juga platform yang berkomitmen untuk meningkatkan edukasi bagi setiap pengguna dan publik dengan penyediaan FLOQ Akademi yang dapat diakses tanpa biaya. Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar and 2 juta App downloads dan mendukung 100+ aset digital. Dengan fokus pada pengembangan ekosistem dan kolaborasi strategis, FLOQ bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi penggunanya di era ekonomi digital.
Internasional
Internasional
Krakatau Steel Tegaskan Penting Proteksi Industri Baja di Tengah Pergeseran Kebijakan AS
Jakarta, katakabar.com - Perubahan kebijakan perdagangan global, khususnya di Amerika Serikat, menegaskan industri baja sektor strategis yang tidak sepenuhnya dapat diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS), dinamika ini menjadi sinyal kuat pentingnya menciptakan level playing field demi menjaga keberlanjutan industri baja nasional. Perseroan memandang penguatan kebijakan pengamanan perdagangan, pengendalian impor tidak wajar, dan konsistensi hilirisasi sebagai langkah penting untuk menjaga utilisasi kapasitas, keberlanjutan usaha, serta nilai ekonomi industri baja nasional. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menegaskan pengalaman global menunjukkan bahwa industri baja memiliki dimensi strategis bagi ketahanan ekonomi. “Dalam kondisi distorsi pasar dan kelebihan kapasitas global, kebijakan yang memastikan persaingan usaha yang adil menjadi kunci keberlanjutan industri nasional,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, Steel & Mining Insights dalam tulisannya menyoroti transformasi Amerika Serikat dari pengawal liberalisasi perdagangan melalui World Trade Organization menjadi negara yang menerapkan proteksi industri baja secara sistematis. Penggunaan instrumen seperti tarif berbasis keamanan nasional menunjukkan baja diposisikan sebagai bagian dari ketahanan ekonomi dan keamanan negara. Pergeseran kebijakan Amerika Serikat menjadi refleksi bahwa dalam situasi distorsi struktural global, perlindungan terhadap industri strategis bukanlah pilihan sementara, melainkan bagian dari arsitektur kebijakan jangka panjang. Momentum Penguatan Industri Strategis Sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, penguatan industri baja nasional menjadi fondasi transformasi industri bernilai tambah tinggi. Krakatau Steel Group berkomitmen meningkatkan daya saing dan menjaga kepercayaan investor melalui transformasi bisnis yang berkelanjutan.
Ekonomi
Ekonomi
Bittime Tegaskan Pentingnya Literasi Digital Jelang Dinamika Bitcoin Terhadap CPI
Jakarta, katakabar.com - Pasar aset kripto mengawali pekan ini dengan tren positif yang mencatatkan penguatan harga, jelang Consumer Price Index (CPI) Amerika Serikat 2026. Menanggapi hal ini, Bittime, crypto exchange usung Trustworthy, sebagai salah satu pondasi platformnya, kembali menekankan penguatan literasi dan strategi investasi yang tidak terbatas pada sentimen pasar. Menurut data dari CoinPedia, pasar aset kripto telah menunjukkan reaksi yang kuat terhadap data inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Di mana, pada 13 Februari 2026 lalu, ketika CPI Januari tercatat sebesar 2,4 persen, sedikit di bawah ekspektasi, bertepatan dengan aset Bitcoin ($BTC) yang melonjak sekitar 5 persen, naik dari titik terendah harian $65.889 menjadi hampir $70.500. Di saat yang sama, Ethereum ($ETH) dan XRP ($XRP) juga bereaksi kuat. Kedua koin tersebut naik sekitar 5 persen hingga 8 persen dalam satu hari, dengan $ETH bergerak di atas $2.100 dan $XRP diperdagangkan di dekat $1,55. Sekarang, data CPI Februari diperkirakan akan mencapai 2,5 persen, sedikit lebih tinggi dari angka Januari sebesar 2,4 persen. Karena itu, para trader mengamati dengan cermat bagaimana pasar akan bereaksi kali ini. Consumer Price Index (CPI) merilis Meskipun inflasi menunjukkan tren yang mulai mereda secara perlahan, angka tersebut masih berada di atas target ideal Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed sebesar 2 persen. Lebih lanjut, situasi ini menciptakan dilema kebijakan moneter, di mana The Fed kemungkinan besar akan menunda pemotongan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan data pasar, terdapat probabilitas yang sangat tinggi suku bunga bakal dipertahankan pada level 3,5 persen hingga 3,75 persen, sebuah kondisi yang biasanya membatasi aliran likuiditas ke pasar aset spekulatif seperti aset kripto. Tetapi, investor juga perlu mewaspadai risiko koreksi jika inflasi melonjak melampaui prediksi, karena hal tersebut dapat memicu kekhawatiran bahwa suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Fluktuasi ini menuntut kedewasaan dalam berinvestasi agar tidak terjebak dalam pengambilan keputusan yang bersifat emosional saat pasar mengalami volatilitas tinggi. Di tengah situasi pasar yang penuh tantangan ini, Bittime, platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya literasi dan strategi investasi jangka panjang. Sebab, kehadiran aset kripto sebagai salah satu diversifikasi aset investasi juga dapat dilirik sebagai investasi jangka panjang. Untuk itu, edukasi berkelanjutan mengenai manajemen risiko dan analisis fundamental makro ekonomi menjadi pondasi utama dalam membangun portofolio investasi yang sehat dan berkelanjutan di era digital ini. Tetapi, perlu dipahami aset kripto mengandung risiko tinggi yang termasuk fluktuasi harga, kehilangan modal, risiko likuiditas, teknologi, dan regulasi yang menjadi tanggung jawab pribadi pengguna. Karena itu sangat penting untuk terus melakukan riset, dan diskusi dengan komunitas-komunitas terpercaya. Bagaimana Konflik Internasional Pengaruhi Harga Emas dan Dolar Jakarta, katakabar.com - Pasar keuangan global sangat sensitif terhadap kondisi geopolitik. Ketika konflik internasional meningkat, ketidakpastian ekonomi juga ikut meningkat dan memengaruhi pergerakan berbagai instrumen keuangan. Dua aset yang paling sering mengalami perubahan signifikan dalam situasi seperti ini adalah emas dan dolar Amerika Serikat. Emas dikenal sebagai aset safe haven yang sering dicari investor ketika situasi global tidak stabil. Sementara itu, dolar AS sering dianggap sebagai mata uang paling likuid dan relatif aman dalam kondisi krisis. Kombinasi dua faktor ini membuat keduanya sering menjadi pusat perhatian pelaku pasar ketika terjadi konflik geopolitik. Pada kondisi geopolitik yang tidak stabil, investor cenderung mengalihkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman. Emas sering menjadi pilihan utama karena memiliki nilai intrinsik dan historis yang kuat sebagai penyimpan nilai. Ketika ketegangan internasional meningkat, permintaan terhadap emas biasanya ikut naik. Hal ini dapat mendorong harga emas meningkat karena banyak investor mencari perlindungan dari ketidakpastian pasar. Fenomena ini telah terjadi dalam berbagai krisis global, termasuk konflik militer, ketegangan perdagangan, dan ketidakstabilan ekonomi. Peran Dolar AS dalam Ketidakpastian Global Selain emas, dolar Amerika Serikat juga sering mengalami penguatan ketika situasi global memanas. Sebagai mata uang cadangan utama dunia, dolar memiliki tingkat likuiditas tinggi dan digunakan secara luas dalam perdagangan internasional. Ketika konflik terjadi, banyak investor memindahkan aset mereka ke dolar untuk menjaga stabilitas portofolio. Permintaan yang meningkat terhadap dolar ini dapat menyebabkan mata uang tersebut menguat terhadap mata uang lainnya. Tetapi, dalam beberapa kondisi tertentu, kenaikan harga emas dan penguatan dolar bisa terjadi secara bersamaan karena keduanya dianggap sebagai aset pelindung dari risiko global. Risiko Geopolitik dan Strategi Persiapan Finansial Ketegangan geopolitik juga sering memicu kekhawatiran mengenai potensi konflik yang lebih besar di masa depan. Dalam situasi seperti ini, investor dan trader perlu memahami bagaimana perkembangan geopolitik dapat memengaruhi kondisi pasar serta mempersiapkan strategi finansial yang lebih bijak. Pembahasan lebih lanjut mengenai risiko konflik global dan strategi persiapan finansial dapat dibaca melalui artikel berikut: Risiko Perang Dunia III, Strategi Persiapan Finansial Dengan memahami hubungan antara konflik internasional dan pergerakan pasar, pelaku pasar dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan terukur. Dalam kondisi pasar yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, trader membutuhkan platform trading yang stabil serta akses informasi pasar yang akurat. Broker Trading KVB Indonesia menyediakan akses ke berbagai instrumen global seperti forex, emas, dan komoditas yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia. Bagi Anda yang ingin mulai trading dan memanfaatkan peluang dari pergerakan pasar global, pendaftaran akun dapat dilakukan melalui: Link Registrasi KVB Futures Dengan pemahaman terhadap dinamika geopolitik serta dukungan platform trading yang tepat, trader dapat merespons perubahan pasar global dengan lebih cepat dan strategis.
Lingkungan
Lingkungan
Zero Tolerance Pelecehan Seksual, LRT Jabodebek Tegaskan Proses Hukum dan Blokir Akses Pelaku
Jakarta, katakabar.com - Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di LRT Jabodebek, dengan sistem pengamanan dan penindakan tegas. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman, KAI menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di seluruh area operasional LRT Jabodebek, baik di kereta maupun di stasiun. Penegasan tersebut disampaikan saar kegiatan sosialisasi pencegahan pelecehan seksual yang digelar di Stasiun Dukuh Atas. Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan pengguna yang dilakukan secara berkelanjutan. Adapun pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga disertai mekanisme penindakan tegas. “Transportasi publik adalah ruang bersama yang harus aman bagi siapa pun. KAI dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan LRT Jabodebek. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya. Menurutnya, sebagai upaya preventif dan responsif, KAI memperkuat sistem pengamanan LRT Jabodebek melalui : -Patroli dan pengawasan dari petugas keamanan dan petugas layanan di setiap perjalanan; -Pengawasan melalui CCTV di area stasiun dan rangkaian kereta; -Kereta khusus wanita yang berada di bagian belakang rangkaian sebagai opsi tambahan perlindungan pada hari kerja (weekday); -Laporan langsung kepada petugas, Contact Center KAI 121, serta media sosial resmi; -Setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti dan akan melakukan memberikan pendampingan hukum terhadap korban; -KAI menerapkan sanksi layanan berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) serta pemblokiran akses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setelah melalui mekanisme pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku. Diterangkannya, KAI memastikan setiap korban atau pelapor akan mendapatkan penanganan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta pendampingan awal oleh petugas LRT Jabodebek di lokasi. Petugas yang berdinas telah mendapatkan arahan untuk merespons laporan secara cepat guna meminimalkan dampak psikologis dan memastikan situasi tetap terkendali. “Keamanan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal rasa aman pada pelanggan. Kami ingin memastikan pengguna LRT Jabodebek tidak ragu melapor dan yakin bahwa laporan mereka ditangani secara serius,” jelasnya. Ruang Aman Tanggung Jawab Bersama Melalui kampanye langsung kepada pengguna LRT Jabodebek di stasiun Dukuh Atas, KAI mengajak masyarakat untuk turut aktif menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman. Edukasi dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya membangun budaya anti kekerasan di transportasi publik. KAI menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran dalam bentuk apa pun. Penguatan pengawasan, penindakan tegas, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi dalam menjaga transportasi publik tetap aman, inklusif, dan nyaman bagi seluruh pengguna.
Sawit
Sawit
Rakernas XVII Apkasi, BPDP Tegaskan Komitmen Dukung Penguatan Ekonomi Daerah
Batam, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tegaskan komitmen dukung penguatan ekonomi daerah penghasil lewat optimalisasi dana perkebunan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluruh Indonesia (Apkasi) digelar di Hotel Aston Batam, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Rakernas XVII Apkasi usung tema "Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”, di pekan keempat Januari 2026 lalu. Di forum strategis tersebut, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, hadir sebagai pembicara, dan paparkan peran serta kontribusi BPDP dalam pengelolaan dana perkebunan. Ia menyampaikan optimalisasi dana perkebunan diarahkan untuk mendorong hilirisasi, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat, serta penguatan ekonomi kabupaten penghasil melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Normansyah menjelaskan fokus optimalisasi dana perkebunan mencakup komoditas strategis nasional, yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao, yang memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di berbagai daerah. Di sektor kelapa sawit, BPDP terus mendorong pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan. Hingga akhir tahun 2025, BPDP telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp12,87 triliun kepada lebih dari 180 ribu pekebun dengan luasan mencapai 408 ribu hektare. Program ini dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekebun sawit swadaya. Selain PSR, BPDP juga melaksanakan Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yang meliputi dukungan intensifikasi, penyediaan alat pascapanen, pembangunan dan peningkatan jalan kebun, alat transportasi, mesin pertanian, hingga fasilitasi sertifikasi (ISPO). Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing perkebunan rakyat. Menurut Normansyah, BPDP juga berkomitmen mendukung pengembangan perkebunan kelapa dan kakao. Pada komoditas kelapa, BPDP mendorong peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan pekebun melalui program peremajaan serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. "Sementara pada komoditas kakao, BPDP mendorong pengembangan perkebunan kakao rakyat melalui peningkatan produktivitas, perbaikan mutu hasil, serta penguatan hilirisasi dan rantai nilai kakao nasional," ujarnya. Melalui Rakernas XVII Apkasi, BPDP mengajak pemerintah kabupaten untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, khususnya dalam proses pengusulan, pendampingan, serta pengawasan pemanfaatan dana perkebunan. Peran aktif pemerintah daerah dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program dalam mewujudkan perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Rakernas XVII Apkasi menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Asta Cita pembangunan nasional, dengan memperkuat peran sektor perkebunan, kelapa sawit, kelapa, dan kakao sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Riau
Riau
PKD ke 3 PMII Kepulauan Meranti Tegaskan Komitmen Kaderisasi Berkelanjutan
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kepulauan Meranti tegaskan komitmen cetak kader berkualitas melalui Pelatihan Kader Dasar (PKD) ke 3. Kegiatan ini menjadi langkah awal pembentukan karakter kader PMII yang berlandaskan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Ketua Cabang PMII Kepulauan Meranti, Amri Sukarles, menyampaikan PKD bukan sekadar kegiatan pelatihan formal, melainkan ruang strategis untuk menempa ideologi, intelektualitas, serta kepekaan sosial kader. “PKD bukan hanya ruang pelatihan, tetapi ruang penempaan ideologi, intelektual, dan kepekaan sosial kader. Dari sinilah PMII Kepulauan Meranti menyiapkan generasi penerus yang siap berkhidmat untuk umat dan bangsa,” ujar Amri. Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta dibekali berbagai materi fundamental, mulai dari Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), ke PMII-an, kepemimpinan, analisis sosial, hingga wawasan kebangsaan. Materi disampaikan oleh instruktur serta pemateri yang berasal dari internal dan eksternal PMII, guna memperkaya perspektif dan pemahaman peserta. Ketua Panitia PKD ke 3, Dede Kurnia, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan dengan lancar dan tertib. Ia menilai keberhasilan PKD ke 3 tidak terlepas dari kerja sama seluruh panitia, dukungan pengurus cabang, serta antusiasme peserta. “Alhamdulillah, PKD ke 3 PC PMII Kepulauan Meranti dapat terlaksana dengan baik. Ini berkat kerja sama seluruh panitia, dukungan cabang, serta partisipasi aktif para peserta yang mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh disiplin,” jelasnya. Melalui PKD ke 3 ini, PMII Kepulauan Meranti berharap dapat melahirkan kader-kader yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat Kepulauan Meranti. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan PKD ke 3, PMII Kepulauan Meranti menegaskan komitmen untuk terus melaksanakan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan, sebagai upaya menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Nasional
Nasional
Ketua Himapersis Bengkalis Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Kabupaten Bengkalis, Redhi, menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dukungan tersebut disampaikan Redhi melalui sebuah video testimoni yang menegaskan bahwa Polri alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Menurut Redhi, keberadaan Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi lintas lembaga negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan generasi muda, untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. “Dukungan kepada Polri bagian dari komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tanpa menghilangkan peran masyarakat dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum,” jelas Redhi. Dengan adanya pernyataan tersebut, Himapersis Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Hukrim
Hukrim
Polda Riau PTDH 12 Personel Bermasalah, Kapolda Tegaskan Narkoba Garis Merah
Pekanbaru, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau tegaskan komitmen jaga integritas institusi dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 12 personel bermasalah. Langkah tegas tersebut dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam upacara resmi yang digelar di Mapolda Riau, Kamis (29/1). Total 12 personel tersebut diberhentikan karena terbukti melakukan berbagai pelanggaran berat, mulai dari disersi, tindak pidana penipuan, hingga keterlibatan penyalahgunaan narkotika. Dalam amanatnya, Irjen Pol Herry Heryawan, mengungkapkan upacara PTDH momen yang berat dan penuh keprihatinan. Ia menilai keputusan tersebut menjadi bukti ketegasan organisasi, sekaligus refleksi atas masih adanya anggota yang mengkhianati nilai dasar Polri. “Menjadi anggota Polri bukanlah proses yang mudah. Banyak yang berjuang keras, menjaga perilaku, bahkan memperkuat ibadah untuk bisa mengabdi. Tetapi, hari ini kita harus menunjukkan ketegasan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang mencederai kehormatan institusi,” tegas Kapolda. Kapolda Riau menekankan PTDH merupakan langkah terakhir setelah seluruh proses pemeriksaan dilalui secara panjang, objektif, dan berkeadilan. Ia secara khusus menyoroti pelanggaran narkotika yang disebutnya sebagai garis merah bagi seluruh personel. “Saya tegaskan, tidak boleh ada lagi upacara PTDH seperti ini. Untuk pelanggaran tertentu, terutama penyalahgunaan narkotika, tidak ada toleransi dan tidak ada ampun,” ujarnya di hadapan jajaran personel. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan para personel yang di-PTDH terbukti melanggar disiplin hingga melakukan tindak pidana umum. Ia pun menginstruksikan seluruh Kasatwil dan Kasatker untuk memperkuat pengawasan melekat terhadap anggotanya. Dalam arahannya, Kapolda juga menekankan sejumlah langkah pencegahan, di antaranya meningkatkan interaksi antara senior dan junior agar saling mengingatkan, mengoptimalkan peran Biro SDM dalam membantu personel yang menghadapi persoalan pribadi, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan melalui Propam Polda Riau. Kapolda turut mengapresiasi peran media sebagai mitra pengawasan publik. Sebagai bentuk transparansi, identitas personel yang di-PTDH diumumkan agar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Polri. “Upacara ini adalah janji kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa personel yang melayani publik adalah mereka yang benar-benar berintegritas,” terang jenderal bintang dua tersebut.
Default
Default
Kedutaan Besar India Tegaskan Komitmen Perluasan Kerja Sama Strategis dengan Sumsel
Jakarta, katakabar.com - Kedutaan Besar India untuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperluas kerja sama strategis dengan pemerintah daerah di Indonesia melalui dialog langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Komitmen tersebut tercermin dalam kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, didampingi Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel, kepada Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di Griya Agung, Palembang, Rabu (14/1) kemarin. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, serta menjajaki peluang kerja sama konkret yang berorientasi pada manfaat jangka panjang. Diskusi mencakup sektor pertambangan batu bara, penguatan komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan, serta pengembangan kerja sama di bidang pendidikan dan pertukaran pemuda. Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan ketertarikan India terhadap potensi daerah, serta menegaskan kesiapan Sumatera Selatan untuk bermitra secara aktif. “Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam yang kuat dan terus mendorong peningkatan nilai tambah komoditas ekspor. Kami memandang kerja sama dengan India sebagai peluang strategis, termasuk melalui pertukaran pemuda untuk mempererat hubungan budaya dan memperluas wawasan generasi muda,” ujar Herman Deru. Duta Besar Sandeep Chakravorty menyambut positif pandangan tersebut dan menegaskan bahwa India melihat Sumatera Selatan sebagai mitra penting dalam penguatan hubungan bilateral di tingkat daerah. “India memandang Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan potensi besar, baik dalam hal sumber daya alam maupun kapasitas sumber daya manusia. Kami ingin membangun kemitraan yang konkret, saling menguntungkan, dan berkelanjutan, sejalan dengan eratnya hubungan India dan Indonesia,” timpal Dubes Chakravorty. Pada konteks pengembangan sumber daya manusia, Kedutaan Besar India juga menegaskan keterbukaan terhadap partisipasi pemuda Sumatera Selatan dalam program pertukaran dan peluang beasiswa pendidikan tinggi di India, dengan mekanisme seleksi yang akan disepakati bersama. “Investasi terbaik adalah investasi pada generasi muda. Melalui pertukaran dan pendidikan, kami berharap dapat memperkuat hubungan antar masyarakat yang menjadi fondasi utama kemitraan jangka panjang kedua negara,” tambahnya. Kedutaan Besar India memandang pertemuan ini sebagai langkah signifikan dalam memperdalam kerja sama antara India dan Indonesia di tingkat subnasional, sekaligus membuka ruang kolaborasi baru yang lebih terstruktur dan berdampak. Pertemuan turut dihadiri oleh para kepala OPD dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Politik
Politik
Demi Otda, GKR Hemas Tegaskan DPD RI Siap Perkuat Sinergi dengan Kemendagri
Jakarta, katakabar.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmen perkuat pelaksanaan otonomi daerah atau Otda melalui sinergi yang lebih solid dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri yang membahas evaluasi implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus, saat Raker digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (11/12). GKR Hemas menegaskan DPD RI memiliki legitimasi konstitusional yang kuat untuk memastikan aspirasi daerah terakomodasi dalam setiap kebijakan nasional. “DPD RI ingin memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi dan kebutuhan nyata masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia,” ujar GKR Hemas. Ia mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang masih ditemukan dalam implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di antaranya adalah belum ditetapkannya regulasi turunan penting seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), serta belum tegasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, GKR Hemas menyoroti masih maraknya konflik kewenangan lintas sektor, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta belum optimalnya peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). “Persoalan-persoalan tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi daerah yang masih perlu terus ditingkatkan,” tegasnya. Evaluasi Otonomi Khusus Pada konteks otonomi khusus, GKR Hemas menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya di Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua termasuk enam provinsi hasil pemekaran, serta Daerah Khusus Jakarta. Menurutnya, diperlukan penataan kewenangan yang lebih jelas, penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan otonomi khusus dan dana keistimewaan, serta penguatan sinergi lintas kementerian dengan dukungan aktif DPD RI. “Otonomi khusus harus memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, tata kelola kewenangan dan keuangan perlu diperkuat dengan melibatkan DPD RI sebagai representasi daerah,” ucap GKR Hemas. Ia juga mendorong dibangunnya mekanisme kolaboratif yang lebih sistematis antara DPD RI dan Kemendagri, termasuk forum konsultatif berkala untuk menindaklanjuti hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang dan implementasi peraturan daerah. “Tujuannya jelas, yakni memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya. Aspirasi Daerah Jadi Prioritas Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan, berharap rapat kerja tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang berpihak pada kepentingan daerah sebagai wujud komitmen DPD RI dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, dengan legitimasi konstitusional dan keanggotaan yang berasal dari seluruh provinsi, DPD RI secara konsisten menyerap dinamika dan aspirasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam evaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade. “Meski otonomi daerah telah membuka ruang bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang, masih terdapat berbagai persoalan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan,” jelas Andi Sofyan. Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai bersifat re-sentralisasi dan berpotensi mempersempit ruang gerak daerah, khususnya dalam pengelolaan sektor-sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan, perumahan, dan kelautan. Melalui penguatan sinergi antara DPD RI dan Kemendagri, Komite I DPD RI berharap pelaksanaan otonomi daerah ke depan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.