Hutang Dipindah dari Bank Agro ke Bank Mandiri

400 Hektar Kebun Sawit KOPSA-M Lenyap?

Pekanbaru, katakabar.com - Sudah tujuh tahun  Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) berutang ke Bank Mandiri. Total hutang yang penjaminnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V itu mencapai Rp83 miliar. 

Dibilang penjamin lantaran sedari awal, perusahaan plat merah inilah bapak angkat koperasi yang punya kebun di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau, itu.  

DR. Antony Hamzah, pusing menengok angka sebanyak itu. Tapi yang membikin dosen pertanian  Universitas Riau ini semakin pusing, lantaran ada kebun yang 'hilang'. Luasnya tak tanggung-tanggung, 400 hektar.  

Ini ketahuan kata lelaki 52 tahun ini setelah dia menjadi ketua koperasi itu, sejak awal Desember tiga tahun lalu. 

"Sebelum Bank Mandiri ini, yang menjadi bank pembiaya kebun itu, Bank Agro. Bank ini malah sudah tiga kali membikin akad kredit dengan koperasi. Ini kelihatan dari surat pengakuan hutang yang diteken oleh pengurus koperasi sebelumnya," cerita ayah satu anak ini kepada katakabar.com, kemarin. 

Akad pertama dilakukan pada tahun 2003, koperasi dibebani hutang sekitar Rp13,2 miliar untuk pembangunan kebun kelapa sawit tahap pertama seluas 400 hektar.

Masih di tahun yang sama, dibikin lagi surat pengakuan hutang sekitar Rp23,12 miliar untuk pembangunan kebun seluas 1.150 hektar.  

Lalu pada 2006, muncul lagi hutang sekitar Rp16,5 miliar. Duit ini untuk membangun kebun seluas 500 hektar. Hanya saja, dari luasan tadi, cuma 400 hektar kebun yang jadi.

"Tiga akad kredit ini nilainya sekitar Rp52,9 miliar. Setelah saya jadi ketua koperasi, semua pembukuan saya cek. Termasuk rekening. Duit hutangan itu enggak pernah masuk ke rekening koperasi, tapi langsung ke rekening PTPN V," katanya. 

Di atas kertas kata Antony, kebun yang sudah dibangun pada program kemitraan PTPN V yang disebut Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) itu, 2050 hektar.   

Luasan ini cocoklah dengan kesepahaman antara PTPN V dan masyarakat pada 19 tahun silam. Waktu itu masyarakat menyodorkan lahan seluas 4000 hektar. Tapi setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar, ternyata hanya 3000 hektar. 

Lantaran luasnya hanya segitu, disepakatilah peruntukannya; untuk kebun masyarakat 2000 hektar, kebun inti PTPN V 500 hektar, sisanya untuk sosial kemasyarakatan. 

Tapi pada kenyataannya, kebun yang ada saat ini hanya sekitar 1.400 hektar. Lho?

"Dari pembukuan dan administrasi yang saya  periksa, pada 24 April 2013, PTPN V mengusulkan supaya hutang di Bank Agro tadi, ditakeover ke Bank Mandiri. Alasan PTPNV waktu itu, mereka kesulitan  keuangan. Pengurus dan anggota koperasi yang enggak mengerti apa-apa, manut saja," cerita Antony.

Saat akan take over, hutang koperasi di Bank Agro dihitung hulang. Jumlahnya membengkak menjadi Rp79,3 miliar. 

Untung saja saat take over di Bank Mandiri itu, pinjaman yang didapat bisa mencapai Rp83 miliar. Duit pinjaman itu kemudian dibayarkanlah ke Bank Agro senilai hutang, "Sisanya dipegang oleh PTPNV, katanya untuk membiayai kebun," Antony merunut. 

Yang membikin Antony kaget, setelah hutang berpindah ke Bank Mandiri, kebun tahap pertama yang dibangun oleh Bank Agro tadi, lenyap dari pembukuan. 

"Yang ada di Bank Mandiri hanya kebun tahap dua dan tiga. Dan yang membikin saya semakin tak habis pikir, Bank Mandiri mengaku kalau pinjaman duit tadi bukan hasil take over, tapi kredit baru. Ini ketahuan setelah Bank Mandiri kami surati," katanya. 

Antony menyebut, sebenarnya banyak anggota  koperasi yang tahu soal kebun tahap pertama yang saat ini, sudah dikuasa pihak ketiga berbadan hukum perusahaan. 

Tapi dalam setiap pertemuan yang digelar, oknum-oknum di PTPNV membantah, kebun tahap pertama itu tidak ada. Yang ada hanya tahap dua dan tiga. Itulah yang diagunkan ke Bank Mandiri tadi. 

"Persoalan kebun tahap pertama ini sudah coba kami adukan kemana-mana. Hanya ke alam gaib saja yang belum. Tapi sampai sekarang hasilnya tak ada," kata Antony. 

Antony dan kawan-kawannya ngotot soal kebun tahap pertama ini lantaran mereka punya sederet bukti. Pertama, bahwa kebun tahap pertama itu tertera pada surat pengakuan hutang di Bank Agro.

"Kedua, sebahagian sertifikat hak milik kebun tahap pertama itu, masih ada di koperasi. Ketiga, masih banyak petani yang ingat bahwa di lahan tahap pertama itulah masyarakat memotong kerbau sebagai ungkapan rasa syukur," kenangnya. 

Bukti berikutnya, mulai dari pembangunan, hingga tahun pertama panen, PTPN V lah yang mengelola kebun tahap pertama itu. "Kebun itu cantik dan rapi. Sebahagian anggota sempat menduga kalau kebun itulah kebun inti untuk PTPNV, seperti yang ada dalam perjanjian" ujar Antony.  

Masih soal bukti tadi, dalam sebuah pertemuan dengan pihak PTPNV, salah seorang masyarakat membikin pengakuan kalau dia sempat ikut jadi pemborong di lahan tahap pertama itu. Bukti pembayaran yang dia dapat berlogo PTPNV. 

"Jadi, ringkas ceritanya beginilah. Kalau memang kebun tahap pertama itu benar-benar dibantah dan dibilang tidak ada, dari mana muncul hutang pembangunan kebun tahap pertama itu di Bank Agro?" lagi-lagi Antony bertanya.  

Antony mengaku tidak berusaha berpikiran jelek soal lahan kebun tahap pertama itu. Tapi dari bukti dan pengakuan yang ada, mau tak mau Antony jadinya berpikiran jelek juga. 

Bahwa kuat dugaan kalau oknum petinggi di PTPNV ada yang bermain dan menjual lahan kebun tahap pertama itu ke pihak ketiga tadi.

Dugaan ini muncul setelah Antony menemukan akta notaris pengikatan jual beli bernomor 34 tanggal 18 April 2007. "Yang menjual berinisial EY, kerabat mantan petinggi PTPNV. Dalam akta itu disebutkan, dia menerima kuasa lisan. Apa mungkin lahan bisa dijual sementara sebahagian sertifikat masih ada sama kami?" Antony bertanya. 
 
Seperti dilansir Gatra.com Rabu (21/10), Kepala Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN V, Risky Atriyansyah menyebut bahwa dalam pembangunan kebun pola KKPA yang ada di PTPN V, terbagi berdasarkan tahun pembangunan; 

Pembangunan tahap I dilakukan pada tahun 2001/2002, tahap II 2003/2004, dan tahap III tahun 2005/2006. 

Areal Kopsa M sendiri katanya masuk dalam kategori pembangunan tahap II dan tahap III, dan tidak benar apabila KOPSA-M memiliki areal pembangunan tahap I seluas 400 hektar.

Editor : Aziz

Berita Terkait