Medan, katakabar.com - Dugaan keterlibatan kelompok relawan Bobby Nasution yang tergabung dalam Bobby Lovers dalam praktik ‘makelar proyek’ di berbagai Pemerintah Daerah di Sumatera Utara, dengan memanfaatkan nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, serta penggunaan nama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menekan pejabat daerah demi memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, menjadi sorotan utama Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPR) Sumatera Utara. Hal ini menjadi dasar bagi AMPR untuk bergerak melakukan aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada Senin, 25 Agustus 2025.

Maraknya isu keterlibatan relawan politik dalam pengelolaan anggaran negara melalui indikasi pengendalian proyek menimbulkan keresahan publik dan mencederai prinsip pemerintahan yang bersih, sekaligus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, AMPR terdorong untuk mendorong Kejatisu agar bersikap tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai APH.

Anhar, Ketua AMPR, dalam orasinya menuntut agar Kejatisu segera mengusut tuntas dugaan praktik KKN yang bersembunyi di balik relawan politik Bobby Lovers. Selain itu, ia menambahkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta untuk turun tangan melakukan penyelidikan independen terkait keterlibatan pihak-pihak yang diduga kuat berperan sebagai makelar proyek dan melakukan perekrutan honorer ilegal di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Anhar menegaskan bahwa pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Topan Ginting yang dilakukan oleh KPK, Sumatera Utara telah memasuki zona merah—dinyatakan sebagai daerah darurat korupsi—dan disinyalir menjadi ladang bisnis bagi kelompok-kelompok tertentu yang bersembunyi di balik latar belakang penguasa.

"Kami hadir di depan kantor Kejaksaan ini untuk menyampaikan aspirasi sesuai tuntutan yang telah kami sampaikan, bahwa Sumatera Utara darurat korupsi. Sudah sepatutnya APH bertindak tegas. Jangan sampai menjadi singa ompong," ujarnya tegas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Huseri, ketika dikonfirmasi wartawan, menyarankan masyarakat untuk membuat laporan resmi ke Kejatisu agar dapat dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Baik, terima kasih atas informasinya, dan sekiranya ada indikasi, sebaiknya diberikan laporan resmi ke Kejatisu. Nanti akan dimonitor, terima kasih," jawabnya singkat.

Sebelumnya diberitakan, aksi relawan Bobby Nasution kian menjadi topik hangat. Kelompok Bobby Lovers disebut-sebut sebagai ‘makelar proyek’ di hampir seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa Bobby Lovers telah menarik uang dari berbagai pihak dengan dalih memberikan pekerjaan proyek, dengan modus membawa-bawa nama menantu mantan Presiden sekaligus Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Bahkan, kelompok ini dikabarkan menggunakan tangan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperoleh pekerjaan proyek.

Informasi yang diperoleh wartawan dari sumber anonim mengungkapkan bahwa Bobby Lovers bergerak dengan memanfaatkan nama Bobby Nasution untuk mengendalikan proyek dan meraih keuntungan pribadi. Selain itu, kelompok tersebut menggunakan latar belakang menantu mantan Presiden beserta dukungan APH untuk mendapatkan jatah proyek. Dengan demikian, melalui Bobby Lovers, mereka memuluskan praktik pemungutan upeti dari sejumlah pihak terkait pengkondisian proyek serta perekrutan tenaga honorer.

"Sudah banyak yang jadi korban. Ada yang memberikan 50 juta, ada juga yang 15 juta. Biasanya untuk proyek, dan ada juga untuk masuk sebagai tenaga honorer," ungkap sumber yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, Ketua Umum Bobby Lovers, Aspiadi Nasution, membantah keras tudingan tersebut. Ia mengklaim bahwa Bobby Lovers memiliki dua tongkat komando.

"Bukan Bobby Lovers di bawah komando kita, karena Bobby Lovers ada juga di bawah komando RR dan DR. Saya dan tim sibuk dengan kegiatan sosial," ujarnya.

Aspiadi juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal Topan Ginting dan tidak pernah bertemu dengannya. Ia menanggapi santai pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan Bobby Lovers dalam praktik ilegal ini.

"Tapi enggak apa-apa, bagus biar Bobby Lovers dikenal lagi," selorohnya.

Lebih lanjut, inisial DR yang disebutkan oleh Aspiadi Nasution ternyata merujuk pada Dedy Rangkuti, figur penting dalam struktur Bobby Lovers. Ia dikabarkan memiliki koneksi kuat dalam mengendalikan sejumlah proyek di Sumatera Utara, bahkan dianggap memiliki kedekatan yang sangat erat dengan menantu mantan Presiden.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara terkait perilaku relawannya, Bobby Lovers, yang dituding sebagai ‘makelar proyek’ atas namanya di hampir seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa jika memang benar relawannya melakukan hal tersebut dan menimbulkan keresahan di kalangan bupati, wali kota, maupun kepala dinas, pihak aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan.

"Silakan saja diperiksa," ujarnya singkat kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Bobby Nasution menegaskan tidak mengamini adanya aktivitas yang dilakukan relawannya seperti yang dituduhkan, termasuk terkait perintah yang diberikan kepada Bobby Lovers.

"Diperiksa saja," ujarnya sambil menundukkan kepala dua kali, seolah memberi kode untuk tidak mengamini kegiatan yang dilakukan barisan relawannya tersebut.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, ketika dikonfirmasi melalui ponsel, menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui isu tersebut.

"Wah, kami tidak tahu soal ini. Kalau pun itu benar, kami tidak ikut-ikutan di situ," pungkasnya.