Menurut Bukhori, AMSUB tidak sekadar menjadi wadah organisasi, tetapi ruang kolaborasi untuk memperkuat komunikasi, menyusun kajian, dan mendorong gerakan mahasiswa yang konkret, kritis, serta berlandaskan moral dan etika.

Gagasan tersebut, lanjutnya, berangkat dari refleksi atas dinamika gerakan mahasiswa pada Agustus 2025. Pengalaman itu menjadi landasan untuk membangun konsolidasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

AMSUB Soroti Tujuh Tuntutan Rakyat

Dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, AMSUB mengangkat tujuh tuntutan utama, yakni:

Evaluasi penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.

Transparansi informasi terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme yang sah.

Penanganan aspirasi masyarakat melalui mekanisme konstitusional.

Penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum.

Evaluasi prioritas anggaran negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Efisiensi anggaran yang transparan tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Peninjauan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

AMSUB menegaskan, ketujuh tuntutan tersebut perlu dikawal melalui pengawasan publik dan mekanisme kelembagaan agar menghasilkan tindak lanjut yang jelas.