Home / Advertorial / Bupati Rokan Hulu Hadiri Acara Musrenbangnas tahun 2024
Advertorial Khusus Pemkab Rohul
Bupati Rokan Hulu Hadiri Acara Musrenbangnas tahun 2024
Bupati Rokan Hulu, H Sukiman saat menghadiri Musrenbangnas Tahun 2024. Foto Kominfo Rohul/katakabar.com.
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Bupati Rokan Hulu, H Sukiman hadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2024, di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Provinsi DKI Jakarta, pada Senin( 6/5) lalu.
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo yang buka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 tersebut.
Di Acara Musrenbangnas itu, tampak hadir Wakil Presiden(Wapres) RI, para ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara, para Menko, para Menteri, seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Se Indonesia.
Sedang, dari Rokan Hulu Turut mendampingi Bupati Rokan Hulu, H Sukiman, Sekda Rokan Hulu, Muhammad Zaki SSTP, M.Si, secara daring diikuti Kepala Bappeda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar MSi.
Presiden RI, Joko Widodo menyatakan, sekarang ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, di mana pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, dampak runtutan dari Covid 19 masih terasa hingga saat ini.
"Kita tahu beberapa negara telah masuk pada resesi, yakni Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju ke sana, menuju pada resesi. Itu sebabnya, kehati-hatian kita mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas," kata Kepala Negara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, saat ini semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap beberapa hal, pertama harga minyak, dan kedua masalah bunga pinjaman.
Semua pada takut masalah itu, sebab begitu bunga pinjaman naik sedikit, beban terhadap fiskal itu bakal sangat-sangat besar.
"Jadi, kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," harapnya.
Saat ini, ujar Jokowi, pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan masuk ke tahunan, dan masing-masing telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP), namun yang kurang hanyalah Sinkronisasi.
"Tapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Untuk itu, sinkronisasi itu menjadi kunci," tegasnya.
Jadi, terang Presiden ke 7 ini, kepada kementerian, jika punya rencana agar dapat disampaikan ke daerah yang ingin kesempatan, jika daerah tersebut tidak menyanggupi bisa geser ke provinsi yang lain.
Orang Nomor 1 di Indonesia inu mengutarakan, Pemerintah Pusat (Pempus) dalam jangka waktu 10 tahun telah membangun bendungan sebanyak 42 bendungan dan 60 bendungan lagi akan selesai pembangunan nya. Kemudian, jalan tol 2.049 kilometer, jalan nasional 5.833 kilometerselesai, pelabuhan baru 25, airport baru/bandara baru 25.
"Tapi, ini tidak cukup. Kalau jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambungkan ke mana, ini kan utama, poros utamanya, terus disambungkan ke mana, sambungkan ke wilayah pariwisata, sambungkan ke wilayah perkebunan wilayah produktif, sambungkan ke wilayah pertanian yang produktif, sambungkan ke sentra-sentra kerajinan, itu harusnya yang mengerjakan daerah," pesannya.
Untuk itu, tutu Jokowi lagi, sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip yang pertama, sekali lagi programnya harus in line, harus seirama.
"Jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri. Kehilangan kita, akan kehilangan. Semuanya harus in line, semuanya harus seirama. Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengonversi sawah menjadi properti, enggak sinkron namanya. Jadi, pertama tadi program harus in line," ulasnya lagi.
Lalu, sambung Jokowi, kedua program harus berorientasi hasil, harus ada return ekonominya.
"Makanya harus fokus, jangan sampai ini bolak-balik saya sampaikan, yang namanya anggaran itu di ecer-ecer kepada dinas, dinas, dinas semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas, enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen anggaran, semua diberi 10, 10, 10, 10, 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana.
Untuk ketiga, ucapnya, program harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan karena tepat sasaran.
"Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting puskesmas, diberikan ke puskesmas, jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada loh. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar. Ada. Jadi, saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar semuanya in line, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat," tandasnya. (Adv)
Komentar Via Facebook :