Ekonom INDEF: B50 Bisa, Tapi Duit Tak Cukup

Banten, katakabar.com - Kalau 27 lembar paparan Fadhil Hasan pada Forum Group Discussion Outlook Industri Sawit 2021 di Sahid Hotel Serpong Tangerang, Banten, tiga hari lalu itu dirunut, sesungguhnya mandatori Biodiesel 50 (B50) sudah memungkinkan nongol menjadi program utama di tahun depan. 

Sebab di lembar ke-14, Direktur Corporate Affair Asian Agri ini menulis bahwa tahun depan, prognosa produksi Crude Palm Oil (CPO) plus Crude Palm Kernel Oil (CPKO) bakal bertengger di angka 52,3 juta metrik ton. 

Peneliti senior Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Muhammad Anshori Nasution merinci, kalau mandatori B50 terjadi, biodiesel yang musti disiapkan mencapai 12 juta ton. 

Untuk membikin biodiesel ini, 10 juta ton CPO akan terserap dan Rp97 triliun akan bisa dipakai oleh Negara untuk keperluan lain lantaran tak perlu lagi membeli solar sebanyak yang dibutuhkan untuk B20. 

Lantas soal keamanan B50 untuk kendaraan kata doktor jebolan University Of Tsukuba Jepang ini, pihaknya sudah melakukan roadtest sejak awal tahun lalu hingga Oktober tahun ini. 

Ada dua Toyota Innova rakitan 2018 bermesin 2GD-FTV yang dipakai untuk roadtest sejauh 50 ribu kilometer. 

Hasilnya, saat diuji pakai portabel gas analizer,  emisi yang terjadi pada B50 lebih rendah ketimbang B30 atau B20.

Injector pada mesin mobil lebih bersih dari pada memakai B20 atau B30. Kebersihan tangki bahan bakar juga begitu. Pakai B50 tangki lebih bersih ketimbang pakai B30 atau B20. 

Akselerasi B50 juga lebih baik dan saat dilakukan test pada temperatur lingkungan dingin, mobil masih bisa distart pada suhu 14 celsius. Kebetulan test dilakukan di dataran tinggi Taman Simalem pada pukul 04.00 dini hari. 

"Memang, kalau pakai B50, siklus pergantian filter solar akan lebih cepat dari waktu normal. Soalnya sifat biodiesel yang gampang menarik air dan melarutkan logam atau kotoran, menjadi faktor yang memungkinkan untuk mempercepat pergantian filter solar. B50 juga 4% lebih banyak mengkonsumsi bahan bakar," katanya kepada katakabar.com, kemarin.

Apa yang diurai oleh Anshori ini sebenarnya semakin mendukung trend positif yang dibikin Fadhil kalau negara pakai biodiesel.  

Jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) 1983 ini mengurai, untuk mandatori B30 saja, duit negara bisa dihemat sekitar Rp63,39 triliun. Nilai tambah CPO meningkat di angka Rp13,82 triliun. 

Tenaga kerja yang bisa dipertahankan, khususnya petani sawit, akan mencapai 1,2 juta orang untuk on farm dan 9.055 orang untuk off parm. 

Trend paling positif yang juga bisa menyumpal NGO yang sering merecoki sawit adalah; B30 akan mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 14,25 juta ton CO2. 

Itu baru B30, kalau B50, tentu akan lebih moncer lagi dampak positifnya. Penghematan devisa, nilai tambah CPO, tenaga kerja yang bisa dipertahankan hingga penurunan GRK tentu akan lebik membengkak. 

Begitu juga dengan penggunaan solar dari minyak fosdil, semua kebutuhan sudah bisa ditopang oleh minyak fosil produksi dalam negeri yang saat ini berada di angka 706 ribu barrel per hari. 

Hanya saja kata Fadhil, jangankan membikin B50, untuk membikin B30 saja duit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), tak cukup meski negara sudah memberlakukan sistim progresif untuk pungutan ekspor.

Pada sistim progresif ini, sampai di harga $US670/MT, Negara akan memberlakukan pungutan ekspor di angka $US55 per ton. 

Nah, tarif pungutan ekspor ini akan naik sebesar
$US12,5-$US15 perton jika harga CPO naik pada rentang $US25/ton. 

"Meski sistim progresif ini jadi pilihan tetap saja duit tak cukup. Harga Indeks Pasar (HIP) FAME dan Solar yang membikin masalah," ujar ekonom Indonesia ini. 

Dari Maret tahun lalu kata Fadhil, Negara sudah tidak mengimpor solar lagi, tapi perusahaan lain masih.

Fadhil mengaku tidak mempertanyakan kenapa HIP Solar masih di angka Rp4.385 seperti pada hitungan baseline BPDPKS. Di hitungan baseline itu, pembayaran FAME pada 2021 mencapai Rp54,17 triliun. Oleh angka ini, keuangan BPDPKS kemungkinan akan devisit. 

Itulah makanya kemudian GAPKI menyodorkan tiga skenario biar B30 bisa jalan. Skenario ini identik dengan perubahan HIP Solar. 

Di skenario I, HIP Solar yang disodorkan Rp5000, maka pembayaran FAME hanya Rp47,9 triliun. Skenario II, HIP Solar ditawarkan Rp6000. Dengan angka ini, pembayaran FAME malah makin kecil; Rp38,1 triliun.

Di skenario III, HIP Solar dibikin Rp4.824 maka pembayaran FAME menjadi Rp49,6 triliun. Tapi di skenario III ini, ada tambahan penerimaan impor solar surcharge sebesar Rp6,6 triliun.

Meski begitu kata Fadhil, ada baiknya kajian lebih mendalam soal sosial benefit tadi dilakukan. "Angka-angkanya tadi kan sudah jelas, namun oleh pembiayaan itu, ada dampak sosial yang besar. Ini yang perlu dikaji lagi," ujarnya.   

Editor : Aziz

Berita Terkait