Home / Pendidikan / Kisruh UKT Mahal, DPR Pertanyakan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN
Kisruh UKT Mahal, DPR Pertanyakan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: DPR RI
Jakarta, katakabar.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Pendidikan budaya riset teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
Hal itu menyusul gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Bahkan seorang anak petani dari Provinsi Riau, bernama Siti Aisyah terpaksa mundur meskipun sudah lulus jalur prestasi di Universitas Riau. Dia terpaksa merelakan mimpinya karena tidak sanggup membayar UKT yang terlalu tinggi.
"Ada asumsi di luar (masyarakat-red) bahwa anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin Rp3.300 Triliun, artinya kalau 20 persennya itu mustinya (anggaran pendidikan) di angka Rp665 Triliun. Itulah yang selalu ditanya, kemana saja anggaran Pendidikan ini," ujar Dede.
Ini diungkapkan Dede saat membuka Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek, Nadiem Makarim di ruang rapat Komisi X, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).
Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, bahwa rapat kerja kali ini merupakan bagian dari Panja Pembiayaan Pendidikan yang dibentuk oleh DPR RI.
Hal itu sebagai respon atas ramainya permasalahan biaya UKT, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran Pendidikan bagi Perguruan Tinggi Negeri.
"Jadi dalam kurun waktu dua minggu terakhir sangat ramai protes terhadap kenaikan UKT, BKT maupun IPI. Bahkan kami di DPR telah menerima beberapa audiensi dari beberapa BEM, mahasiswa, perguruan tinggi, sehingga kami menilai isu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi yang konkret," tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengundang Mendibudristek untuk memberikan penjelasan kepada Komisi X mengenai ramainya isu-isu tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan juga bicara biaya Pendidikan secara menyeluruh.
Selain tentunya untuk mengetahui secara langsung langkah yang dilakukan Menteri Pendidikan untuk meredam atau merespon isu mahalnya biaya pendidikan tinggi.
Komentar Via Facebook :