Home / Nasional / Legislator Minta Pemprov Kaltim Maksimalkan Produksi Tingkatkan DBH Sawit
Legislator Minta Pemprov Kaltim Maksimalkan Produksi Tingkatkan DBH Sawit
Foto Istimewa/katakabar.com.
Samarinda, katakabar.com - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat jatah Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit sebesar Rp205,5 miliar. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menerima Rp43 miliar, sisanya disalurkan kepada sepuluh kabupaten dan kota.
Rinciannya, Kota Balikpapan dapat jatah Rp6,9 miliar, Samarinda sebesar Rp11,8 miliar, dan Bontang sebesar Rp7 miliar
Kabupaten Kutai Kartanegara dapat alokasi Rp19,7 miliar, Kutai Timur Rp37,4 miliar, Berau Rp20,5 miliar, Paser Rp20,3 miliar, Penajam Paser Utara Rp11,6 miliar, Kutai Barat Rp17,8 miliar, dan Mahakam Ulu Rp8,7 miliar.
Menurut anggota DPRD Kalimantan Timur, Agiel Suwarno meminta Pemprov Kalimatan, kabupaten dan kota memaksimalkan DBH sawit sebagai pendapatan baru daerah.
"Potensi di semua sentra perkebunan kelapa sawit bisa terus dimaksimalkan agar porsi DBH Sawit makin besar," ujarnya.
Menurutnya, besarnya potensi di sektor perkebunan kelapa sawit sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemprov Kalimantan Timur maupun kelompok masyarakat. Padahal, saat ini sawit telah menghasilkan sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Di tahun ini DBH sawit diharapkan masuk APBD perubahan. Artinya, ini menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” jelasnya lewat keterangan resmi, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (26/10).
Untuk itu, usul Suwarno, Pemprov Kalimantan Timur dapat memaksimalkan produksi perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat.
"Paling tidak program pengembangan kapasitas kepada masyarakat yang tengah menekuni perkebunan sawit menjadi salah satu aksi nyata yang bisa dilakukan," jelasnya.
Perkebunan yang dikelola masyarakat juga harus diperhatikan, sambung Suwarno, lantaran kebanyakan kasus yang ada masyarakat menjual hasil panennya ke perusahaan. Tapi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di bawah dari ketentuan lantaran kualitas buah tidakstandar. Jadi, pemerintah harus benar-benar memperhatikan ini,” sebutnya.
Komentar Via Facebook :