Labuhanbatu, katakabar.com - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) berencana mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan GARANSI dan AMPPUH, untuk KPK segera menyelidiki dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Ketua Umum AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah informasi terkait dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan proyek di lingkungan dinas tersebut.

“Kami mendapatkan informasi adanya dugaan pungli dalam setiap pekerjaan proyek. Bahkan, kami menduga Kepala Dinas Pendidikan telah menyalahgunakan kewenangannya,” ujar Novrizal, Jumat (10/04/2026).

Dugaan Proyek Belum Selesai, Dana Sudah Cair 100 Persen

Novrizal menjelaskan, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah proyek yang secara fisik belum rampung, namun pembayaran diduga telah dicairkan hingga 100 persen.

Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan manipulasi administrasi yang dilakukan secara sistematis.

“Ini mengarah pada dugaan manipulasi administratif yang terorganisir. Kami juga menyoroti peran Kepala Dinas Pendidikan, Abdi Jaya Pohan,” tegasnya.

Soroti Dugaan Mark-Up Kegiatan Bimtek

Selain proyek fisik, AMPPUH juga menyoroti dugaan mark-up anggaran dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan kepala sekolah serta guru tingkat SD dan SMP di Labuhanbatu.

Pihaknya menilai indikasi pelanggaran tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.

Rencana Aksi di Gedung Merah Putih KPK
Dalam waktu dekat, GARANSI dan AMPPUH berencana membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Mereka mengaku telah mengonsolidasikan data serta bukti awal, bahkan berkoordinasi dengan sejumlah aktivis di ibu kota.

“Kami sudah berkoordinasi, termasuk dengan pihak Polda Metro Jaya terkait rencana aksi. Tinggal menunggu waktu pelaksanaan,” ungkap Novrizal.

Adapun tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp pada Jumat (10/04/2026) pukul 13.33 WIB belum mendapat jawaban.* Kontributor Labuhanbatu: Mahra Lazuardi Harahap*