Home / Sawit / Pekebun Sawit Gunakan KUR Selain Bantuan BPDPKS, Ini Kata Ailangga Hartanto
Pekebun Sawit Gunakan KUR Selain Bantuan BPDPKS, Ini Kata Ailangga Hartanto
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto saat berada di Deli Serdang. Foto Ist/katakabar.com.
Deli Serdang, katakabar.com - Pekebun kelapa sawit mesti gunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selain bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dorong pekebun sawit gunakan KUR untuk kembangkan usaha dan peningkatan sarana dan prasarana.
"Bantuan dari BPDPKS untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejatinya terbatas lantatan besarannya Rp30 juta per kepala keluarga per hektar, dengan maksimal empat hektar," kata Menko Bidang Perekonomian, dilansir dari laman ANTARA, pada Sabtu (27/1).
Tapi, ujar Airlangga, agar produksi semakin bagus, pekebun untuk mengajukan permohonan KUR ke bank, salah satunya Bank Sumut.
Lelaki berusia 61 tahun itu optimis pencairan KUR dapat dilakukan dengan cepat, sebab mereka yang mendapatkan bantuan BPDPKS sudah mempunyai sertifikat lahan dan legalitas usaha.
Di momen itu, Menko Bidang Perekonomian menanyakan berapa kebutuhan anggaran pekebun di luar BPDPKS.
Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi menyatakan, pekebun berharap mendapatkan minimal Rp25 juta per hektar untuk perawatan sarana dan prasarana selama tiga tahun atau hingga pohon kelapa sawit menghasilkan buah.
Selain itu, Airlangga menanyakan hal itu kepada Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi yang hadir di lokasi.
"Pak Dirut berapa lama akad kreditnya? Kalau bisa awal Februari 2024, sebab tidak perlu lagi 'due diligence'. Mereka kan, sudah mengambil dana BPDPKS. Jadi langsung saja, Pak," saran Airlangga sambil tertawa.
Babay lalu memberikan jaminan pemberian KUR untuk pekebun kelap sawit penerima bantuan BPDPKS dilaksanakan dengan segera.
Ditegaskannya, Bank Sumut memiliki anggaran Rp1,3 triliun untuk KUR, termasuk yang ditujukan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
"Kami sudah punya data pekebun. Tinggal cek silang saja karena legalitas kebun sudah ada. Lalu, kami hitung lagi 'cashflow'-nya lantaran baru menghasilkan setelah tiga tahun penanaman. Kami tetap melakukan survei untuk memastikan kebunnya," sebutnya.
Komentar Via Facebook :