Petani Sawit: Kami Sebut Dia, Jobapeksin!

Pekanbaru, katakabar.com - Kalau Anda ingin tahu banyak soal lika-liku kelapa sawit, ajaklah lelaki 47 tahun ini ngobrol. 

Semua terkait sawit bakal dia buka, mulai dari soal lika-likunya, pahit manis perjalanan pekebun, hitungan angka-angka dari mau menanam hingga produksi, akan dia urai dengan gamblang. 

Maklum, walau jabatannya Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), ayah dua anak ini tetap saja pekebun tulen, yang sudah terbiasa dengan lumpur dan berondolan. Sebab dia memulai semua tentang kelapa sawit ini, dari nol. 

Itulah Gulat Medali Emas Manurung, lelaki sederhana yang saat ini sedang menyelesaikan disertasi doktor lingkungannya di kampus Universitas Riau.

"Dari pahit manisnya pengalaman lapangan itulah makanya saya dedikasikan waktu, tenaga, pikiran dan financial yang saya punya untuk pekebun kelapa sawit Indonesia. Saya tak ingin pekebun terus-terusan merasakan kegetiran itu, kegetiran yang juga saya alami," kata Gulat dalam perbincangan panjang, kemarin. 

Lelaki ini terdiam sejenak. Pandangannya dia alihkan jauh, berusaha menyembunyikan genang yang mulai muncul di kelopak matanya. "Jadi terbayang lagi masa-masa sulit saya dulu, bertanam kelapa sawit ini," suara lelaki ini nyaris tenggelam dalam hela napasnya yang panjang.  

Tak ada yang berlebihan dengan apa yang dibilang auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini. Sebab dalam catatan Gatra.com, sejak Gulat menjadi Ketua Umum, banyak hal yang sudah ditorehkan oleh Apkasindo di dunia perkelapasawitan itu.

Mulai dari tegas-tegasan melawan intervensi dan isu yang ditabur oleh asing, bahkan sampai berdebat dengan penggiat lingkungan di Madrid (Spanyol), Zurich (Swiss) hingga Amsterdam (Belanda) terkait kelapa sawit. 

Di dalam negeri, dia bersama tim nya juga menggeber Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), mengurai dan meminta pemerintah bersikap tegas terhadap kebun swadaya dalam klaim kawasan hutan, menyodorkan pola pembinaan hingga metoda penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani, hingga yang terbaru, menyodorkan skema hilirisasi TBS Petani. 

Sederet kerja sama yang menguntungkan petani juga dilakukan. Mulai dari menggandeng Pusat Penelitan Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Dami Mas, Topaz, hingga menggandeng Surveyor Indonesia dan Mutu Agung untuk urusan lahan. 

"Kami harus naik kelas. Itulah makanya kami buat slogan 'Setara'," katanya. 

Ketua Bravo 5 Provinsi Riau ini tak malu bilang kalau apa yang dia lakukan bersama timnya itu tidak lepas dari pengaruh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang humble. 

"Sekelas presiden saja mau mengurusi printil-printil yang ada di masyarakat. Itu luar biasa lho. Tengoklah soal PSR, agraria, dan masih banyak lagi yang lain. Bagi saya itu bukan pencitraan, tapi memang begitulah gaya kepemimpinannya. Kepada masyarakat dia lembut, kepada asing dia keras," ujar Gulat.

Khusus soal PSR tadi kata Gulat, Jokowi enggak hanya menanam perdana, tapi rutin memantau dan meminta penjelasan tentang perkembangan kebun-kebun yang di-PSR itu, "PSR ini tak plototin" Jokowi selalu bilang begitu.       

Dan Gulat bukan mau memuji-muji, bahwa setelah Jokowi jadi presiden lah petani swadaya dapat perhatian khusus dan sejak Jokowi jadi presiden lah kelapa sawit menjadi tanaman yang sangat seksi.  

Selain menaikkan nilai hibah PSR dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta perhektar kata Gulat, Jokowi juga menggeber pencapaian PSR itu. Dalam tiga tahun dari tahun ini, 500 ribu hektar lahan petani harus di-PSR.

Sesungguhnya kata Gulat, PSR tidak hanya menyiapkan track ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Tapi juga daerah-daerah yang komoditinya kelapa sawit.

Sebab dalam PSR ini ada sederet rencana besar yang dibikin. Bahwa luasan kebun kelapa sawit tidak lagi ditambah, tapi produksinya yang digenjot. Tanaman PSR musti bisa menghasilkan 2 ton perhektar perbulan. Inilah roh PSR itu; intensifikasi. 

Target ini sangat beda dengan hasil yang biasa didapat petani; hanya sekitar 400-500 kilogram perhektar perbulan. 

Nah, biar target itu kesampaianlah makanya semua proses soal tanaman sawit ini ditata. Mulai dari bibit, tehnik penanaman, perawatan, hingga pola panen. 

"Ini tujuannya apa kalau bukan demi meningkatkan ekonomi petani sawit? Kalau ekonomi petani sawit meningkat, ekonomi bangsa ini juga akan tergeret. Presiden Jokowi sangat jeli dengan data, 41% (6,9 juta hektar) sawit Indonesia dikelola oleh petani. Kalau produktivitas sawit petani meningkat, otomatis 21 juta masyarakat Indonesia yang notabene petani dan pekerja di sektor kelapa sawit, akan sejahtera," Gulat yakin.    

Dari hitungan itu, kalau kemudian ada pemerintah daerah yang ogah-ogahan dengan PSR ini, integritas kepala daerahnya itu patut dipertanyakan. 

"Sebab itu tadi, pemerintah sudah memberikan hibah kepada petani di daerahnya untuk membikin kebun yang tadinya tak produktif lagi, menjadi  produktif. Jika 5.000 hektar saja lahan petani diguyur duit hibah itu, berarti sudah Rp150 miliar duit yang sampai ke tangan petani. Coba kalau duit itu diambil dari APBD, kapan bisanya?" sindir Gulat. 

Dan satu lagi, jika yang 5.000 hektar tadi milik 2.500 kepala keluarga, berarti sudah sebanyak itu petani yang nilai asetnya membengkak. 

Soalnya, dari yang tadinya nilai ekonomis lahan hanya Rp40 juta perhektar lantaran tidak produktif, menjadi Rp150 juta perhektar setelah kebun itu produktif. Ini berarti, sudah jadi Rp750 miliar aset petani di daerah itu. 

"Coba! kurang apa lagi. Kalau hanya untuk sosialisasi dan mengarahkan petaninya biar ikut PSR saja tak mau, ke laut sajalah kepala daerah kayak begitu," ujar Gulat tegas. 

Semula memang, PSR ini jadi persoalan bagi petani. Sebab syaratnya terlalu banyak; 14 syarat. Buat petani kampung, syarat ini akan membikin mumet. 

"Nah, yang kayak gini pun sampai ke telinga Presiden Jokowi dan syarat itu kemudian dibikin ramping menjadi 2 syarat. Praktis. Legalitas lahan dan identitas petani," terangnya. 

Masih soal Jokowi tadi, ketika asing coba-coba membikin masalah dengan Indonesia, Jokowi malah dengan enteng bilang "kita bikin biodiesel saja. Dipakai di dalam negeri,".

"Coba lihat, sekarang biodiesel itu sudah sampai pada level B30. B30 ini sangat berdampak lho kepada petani. Saat ini enggak ada lagi harga TBS petani yang dibawah Rp1.000 perkilogram," katanya. 

Kalau biodiesel ini enggak ada kata Gulat, mungkin sepanjang pandemi ini, sawit akan tiarap, petani tiarap dan berujung bangkrutnya 21 juta masyarakat terkait ke sawit. 

Tapi yang terjadi apa, di saat yang lain tiarap, sawit tetap berdiri tegar dan malah semakin sehat dan menjadi juaranya devisa negara yang mencapai Rp363 triliun. 

"Pekan ini harga TBS sudah menyentuh level Rp2000 perkilogram. Ini berarti, 22 provinsi penghasil sawit di Indonesia, ekonominya akan lebih baik dibanding provinsi yang tak punya sawit," Gulat sumringah. 

Sepintas kata Gulat, cara Jokowi tadi sangat sederhana. Tapi program biodiesel tadi justru menjadi tamparan keras terhadap arogansi asing atas kelapa sawit Indonesia itu. 

Strategi yang dibikin Jokowi ini, ternyata dibaca baik-baik oleh BPDPKS. Eddy Abdurrachman yang kemudian menjadi dirut lembaga itu, langsung tancap gas memperbaiki dan mempermudah urusan petani, monitor setiap hari adalah kata kunci semangat BPDPKS era Eddy. 

Bantuan sarana dan prasarana yang selama ini cuma 'omongan kedai kopi' mulai dipersiapkan. Begitu juga dengan beasiswa untuk anak-anak petani dan buruh di sektor kelapa sawit, quotanya diperbesar. 

Sebahagian orang kata Gulat, mengkritik soal pembangunan jalan tol yang merata di Indonesia. Tapi untuk sektor sawit, tol ini justru sangat berdampak. 

"Sebab jalan tol itu mempermudah mobiliasi Crude Palm Oil (CPO) ke pelabuhan. Lihat saja di Riau. Tol Pekanbaru-Dumai, akan memangkas biaya mobilisasi CPO itu. Sebab yang tadinya butuh waktu sekitar 8 jam, menjadi sekitar 2 jam," katanya. 

Balik ke persoalan klaim kawasan hutan pada kebun kelapa sawit tadi kata  Gulat. Sudah kelihatan titik terangnya dibikin Jokowi pada UU Cipta Kerja yang baru disahkan. 

"Yang selama ini memanfaatkan klaim kawasan hutan untuk keuntungan pribadi, kebakaran jenggotlah. Sebab urusan klaim kawasan hutan ini enggak ada lagi delik pidananya," ujar Gulat.

Dari semua cerita tadi, tak ada alasan petani sawit Indonesia untuk tidak bersyukur dan  berterimakasih kepada Presiden Jokowi. 

"Kami mengatakan Jokowi Bapak Petani Kelapa Sawit Indonesia (Jobapeksin). Sebab oleh Jokowilah semua kemudahan ini ada," Gulat berterus terang. 

Tinggal lagi kata Gulat, ada satu keresahan petani yang muncul belakangan. Persis setelah Peraturan Presiden tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ada. 

Resah lantaran persoalan akut petani (klaim kawasan hutan tadi), belum  tuntas. Di sisi lain, batas waktu wajib ISPO bagi petani, tinggal 52 bulan. 

"Kalau klaim kawasan hutan itu sudah beres, petani enggak akan resah. Sebab tak ada lagi kendala petani untuk mengurus sertifikat ISPO itu," katanya.  

Meski resah, petani kata Gulat sangat yakin kalau Jokowi tak akan pernah punya niat meninggalkan, apalagi sampai menyengsarakan rakyatnya. 

"Kami sangat yakin presiden akan memberikan yang terbaik untuk kami petani sawit Indonesia, kami sangat yakin itu," bergetar suara lelaki ini mengatakan itu.  

Editor : Aziz

Berita Terkait