Home / Riau / PMKS Diminta Beli TBS Sawit Pekebun Swadaya Harga Wajar
PMKS Diminta Beli TBS Sawit Pekebun Swadaya Harga Wajar
PMKS diminta beli TBS kelapa sawit harga wajar. Foto Ist.
Pekanbaru, katakabar.com - Dinas Perkebunan Provinsi Riau meminta Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Riau, khususnya yang beroperasi wilayah Riau pesisir, persisnya di kawasan jalur Lintas Utara Sumatera, agar beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil pekebun swadaya dengan harga yang wajar.
Instansi yang mengurusi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit itu mengimbau PMKS dasarnya dari temuan
Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar masih ada kelapa sawit dibeli dengan harga rendah, yakni di daerah Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir.
Di wilayah itu harga kelapa sawit petani dibeli seharga Rp1.700 atau di bawah harga penetapan Dinas Perkebunan Riau.
Gubernur Provinsi merasa kecolongan, segera imstruksikan untuk dilakukan penyelidikan terkait temuan tersebut.
Belakangan sejumlah perwakilan Pabrik Minya Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di wilayah tersebut dipanggil Disbun Riau untuk dimintai keterangan soal adanya temuan.
Kepala Bidang Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Defris Hatmaja membenarkan adanya perihal itu. Di mana pihaknya dengan sejumlah PMKS rapat membahas harga kelapa sawit yang jauh dari harga penetapan pemerintah.
"Itu laporan dari masyarakat. Dari rapat itu diketahui harga yang diterapkan tersebut harga untuk petani non mitra. Di mana mereka menjual hasil kebunnya ke Pengepul, Veron atau Ram bukan kepada PKS mitra," jelasnya, pada Rabu (12/7).
Menurutnya, rantai jual yang panjang penyebab harga kelapa sawit petani non mitra menjadi rendah. Ditambah lagi dengan PMKS yang berasumsi sesuai rendemen kelapa sawit petani non mitra rendah. Lantaran itu harga anjlok di bawah penetapan.
"Solusi yang ditawarkan adalah bermitra sesuai Permentan dan Pergub lewat kemitraan swadaya, dan mereka sepakat untuk merealisasikannya segera," ulasnya.
Kepada PMKS tidak membeli hasil kebun masyarakat harga rendah tapi harga yang wajar.
"Minimal tidak jauh dari harga penetapan, seraya mempersiapkan persyaratan kemitraan swadaya untuk perkebunan tersebut," tegasnya.
Komentar Via Facebook :