PTPN 2 Tolak Rekomendasi DPRD Deli Serdang Atas Status Stanpas di Areal HGU Bangun Sari

PAKAM | KATAKABAR

Komisi I DPRD Deli Serdang yang meminta masyarakat dan PTPN 2 untuk tidak melakukan kegiatan di atas lahan HGU Aktif 96 Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dinilai tidak tepat.

Sebab secara meterial masyarakat yang mengklaim lahan tersebut milik mereka, tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan.

Sementara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam gugatan mereka atas lahan Bangun Sari sudah ditolak.


Hal ini diungkapkan Penasehat Hukum PTPN 2, Ahmad Jauhari dan Junisman mewakili kantor hukum Hasrul Benny Harahap, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Deli Serdang, Kamis (22/6/22).


Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I 
Wastiana Harahap, masyarakat yang menuntut areal HGU Bangun Sari menuding tali asih yang diberikan PTPN 2 kepada warga tidak tepat sasaran.

Padahal saat ini pihak PTPN 2 sudah selesai memberikan tali asih kepada  lebih dari 120 warga yang selama ini menguasai areal di atas lahan HGU Bangun Sari.

Dan mereka dengan sukarela sudah mengembalikan lahan yang sebelumnya mereka kuasai, baik untuk perladangan, maupun rumah-rumah sederhana untuk tempat tinggal.


 "Karena itu tadi kita mencoba ingin menunjukkan bukti-bukti yang kita miliki untuk disesuaikan dengan bukti-bukti yang dimiliki warga. Tapi pihak Komisi I sepertinya mengabaikan point' itu. Kita juga tidak tahu latar belakangnya kenapa bisa begitu," jelas Kabag Hukum PTPN 2 Ganda Wiatmaja  mendamping tim Penasehat Hukum PTPN 2 saat RDP tersebut.


Penasehat hukum PTPN 2 merasa aneh jika Komisi I DPRD Deli Serdang membuat rekomendasi yang intinya menghentikan kegiatan apa pun di atas lahan tersebut atau stanfast.


 "Sebab memang sudah tidak ada warga di sana, karena warga sudah keluar setelah menerima tali asih. Jadi mana mungkin PTPN 2 dipaksa untuk menghentikan kegiatan pekerjaan yang berjalan ?" ujar Ganda Wiatmaja. 


 "Tanpa mengurangi rasa hormat kepada dewan, PTPN 2 tidak mungkin menuruti rekomendasi itu. Itu jelas dan tegas," tambah Ganda lagi.


 Selain Ketua Komisi I Wastiana Harahap, RDP juga dihadiri anggota Komisi I DPRD Deli Serdang lainnya,  Syaiful Tanjung, Rahmadsyah, Adami Sulaiman, Siswo Adi Suwito dan warga masyarakat
yang mengatasnamakan Masyarakat Melayu Tanah Suguhan (MMTS) dipimpin Penasehat Hukum mereka OK Hendri.


Sementara Camat Tanjung Morawa Marianto Irawadi, Kabag Hukum Sekdakab Deli Serdang Awaluddin, mewakili BPN Iwan Muslim, Kades Dalu X dan mewakili Kodim 0201/Medan turut hadir dalam RDP tersebut.


 Kepada wartawan, Wastiana Harahap mengatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi permasalahan tersebut.


"Ingat ya, kita akan mengeluarkan rekomendasi,  bukan telah menerbitkan rekomendasi dalam RDP ini. Kita juga menunggu hasil keputusan pengadilan,"jelas perempuan mantan Kadis Pendidikan Deli Serdang itu.


Wastiana juga menambahkan pihaknya akan menyelesaikan permasalahan ini. (Haris) 

Editor : Dedi

Berita Terkait