Ketentuan tersebut mengamanatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Karena itu, ia berharap pembahasan Ranperda APBD Binjai dapat berjalan lancar dan disepakati sesuai jadwal.

Penyusunan anggaran tersebut berlandaskan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama, dengan mengacu pada RKPD Kota Binjai 2027 serta RPJMD 2025–2029. Seluruh kebijakan diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Secara umum, rancangan APBD 2027 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Selain itu, terdapat pendapatan transfer dan sumber penerimaan daerah lainnya sesuai ketentuan.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Adapun pembiayaan daerah mencakup pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam struktur APBD 2027.

Chairin berharap pembahasan bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berlangsung secara terbuka, demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga meminta seluruh OPD terkait terlibat aktif agar proses pembahasan berjalan efektif dan Ranperda APBD 2027 dapat segera disepakati serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.