Home / Nasional / Siap-siap, Petani Sawit di Sulsel Ancam Turun ke Jalan
Siap-siap, Petani Sawit di Sulsel Ancam Turun ke Jalan
Foto Istimewa/katakabar.com.
Makassar, katakabar.com - Petani sawit di Sulawesi Selatan mulai hilang kesabaran lihat kesewenangan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di bawah harga pemerintah.
Petani sawit yang dimotori Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sulawesi Selatan ancam turun ke jalan secara besar-besaran menuntut pemerintah tegas terhadap harga TBS kelapa sawit.
Wacananya tidak hanya turun ke jalan, tapi petani kelapa sawit bakal menduduki Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang selalu menurunkan harga pembelian TBS kelapa sawit.
Rencana unjuk rasa itu diketahui dalam percakapan petani kelapa sawit di Group WatshApp Apkasindo, pada Kamis (14/9) dilansir dari laman palopopos.fajar.co.id.
Begini isi percakapan di Group WhatsApp, "Assalamualaikum selamat pagi. Salam sehat petani kelapa sawit. Setelah ada keputusan bersama harga TBS di Makassar tanggal 5 September 2023. Bebeberapa Pabrik belum berlakukan Rp2000 per kilogram. Malah setiap hari turun, sehingga banyak masukan kepada kami untuk melakukan demo ke DPRD Luwu Utara. Saya DPD APKASINDO minta masukan dan Saran Bapak-bapak maupun teman-teman terima kasih," begitu pesan Ketua DPD Apkasindo Kabupatem Luwu Utara, H Rafiuddin.
Masih percakapan Group WatshApp tersebut, beragam masukan dari petani soal titik unjuk rasa, ada yang mengusulkan di DPRD Lutra, di Kantor Bupati Lutra, Kantor DPRD Provinsi, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan ada yang bilang langsung Pabrik Minya Kelapa Sawit (PMKS).
Salah seorang petani Sawit dari Kab Luwu Utara, Anwar Habsa mengusulkan unjuk rasa dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Alasnya penetapan harga dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan fungsi pengawasan di bawah kewenangan DPRD Provinsi.
"Yang jelas regulasi ada Permentan, kalau mau demo sekalian di DPRD Provinsi, fungsi pengawasan digunakan. Atas penetapan harga tersebut yang diputuskan oleh dinas Provensi, " Tulis Anwar Habsa selaku Wakil Ketua DPW Apkasindo Sulawesi Selatan.
Ketua DPW Apkasindo Sulawesi Selatan, Dr Badaruddin Puang Sabang mengharapkan perjuangan petani kelapa sawit tidak dilakukan setengah-setengah. Ia menyarankan pemerintah bisa mengundang Pimpinan PMKS ke DPRD untuk rapat dengar pendapat.
"Kalau menghadirkan pimpinan PMKS, tidak perlu demo minta saja ke DPRD dan pemerintah setempat untuk menghadirkan pimpinan PMKS. Saya hanya ingin jangan berjuang setengah setengah, persiapan selanjutnya kalau pimpinan PMKS benar-benar tidak datang apa yang harus dilakukan, persiapkan dengan segala pertimbangan termasuk mempertimbangkan mogok panen secara serentak jika demo PMKS tidak," tulis Puang Badar.
Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Marten Rantetondok mengapresiasi perjuangan Apkasindo. Menurutnya, perjuangan Apkasindo mengawal Sawit di Sulawesi Selatan sudah tidak diragukan.
"Saya lihat sahabat-sahabat saya sebagai petani dan pengurus Apkasindo sudah banyak memberi masukkan yang sangat berharga tapi hingga sekarang belum dipedulikan oleh PMKS- PMKS yang nakal itu. Mari sama-sama berpikir bersama-sama mencari solusi yg efektif sehingga bisa tercapai solusi yang memihak ke kita petani," tulis Legislator Partai Golkar itu.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaman Pangan Hortikulturan dan Perkebunan menetapkan harga TBS kelapa sawit di periode September 2023 sebesar Rp2000 per kilogram.
Keputusan dan penepatan harga disetujui dan ditandatangani Perwakilan PMKS yang hadir saat rapat harga. Tapi, sayangnya pembelian TBS kelapa sawit yang mereka berlakukan di bawah harga kesepakatan.
Lihat, PT Kasmar Matano Persada (KMP) membeli TBS kelapa sawit petani Rp1900 per kilogram dengan potongan 3 hingga 4 persen, PT Surya Sawit Sekahtera (SSS) Rp1.880 per kilogram dengan potongan 3 hingga 4 persen, dan PT Jas Mulia Rp1.880 per kilogram dengan potongan wajib 3 persen.
Komentar Via Facebook :