Siapa Tanggung jawab? 5 Warga Tewas 'Keracunan' Gas H20 PT SMGP

Panyabungan, katakabar.com - Lembaga Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali) sampaikan belasungkawa yang teramat dalam kepada keluarga dan kerabat dari kelima korban meninggal dunia, dan turut prihatin bagi warga yang menjadi korban rawat atas peristiwa dugaan keracunan Gas H20, disebabkan pembukaan sumur bor PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang berada di area Desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, pada Senin (25/1) lalu.

“Kami sunguh sesalkan kecelakaan terjadi, mestinya bisa dicegah. Jika perusahaan melakukan prosedur yang benar dan baik dalam pelaksanaannya,” ujar Ketua Umum Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali), Puput TD Putra lewat siaran persnya pada (27/1) kemarin.

PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP), anak perusahaan OTP Geothermal, bergerak di bidang Pembangkit Listrik tenaga Panas bumi (PLTP).

Perusahaan ini adalah perusahaan konsorsium dari Origin Energy, Tata Tower dan PT Supraco Indonesia yang berdiri dari tahun 2010 silam.

Di Wellpad T persisnya wilayah Desa Sibanggor Julu. Pihak PT SMGP melakukan pengetesan sumur bor Gas Gethermal, pada Senin (25/1) sekitar pukul 12.00 WIB lalu.

Baru sekitar seperempat Jam tiba-tiba, beberapa masyarakat pingsan yang berada di sekitar lokasi. Bahkan lima orang warga tewas.

Meninggalnya lima orang warga Desa Sibanggor Julu, dan puluhan orang warga desa lainnya mesti dirawat intensif di RSU Panyabungan, kuat dugaan keracunan Gas H20. Siapa yang bertanggung jawab?

Diceritakan Puput, pelaksanaan kegiatan penambangan mineral panas bumi, sering terjadi kelalaian kecelakaan kerja, penyerobotan lahan, konflik bersama warga setempat, timbulnya kondisi kerja yang tidak aman dari kondisi lapangan yang berbahaya, tindakan kerja yang tidak aman, serta mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan.

Kondisi kerja yang tidak aman dan tindakan kerja yang tidak aman sebabkan kecelakaan kerja, akhirnya sebabkan korban meningal dan puluhan korban di rawat di rumah sakit.

“Kita ketahui pada 2014 lalu, perusahaan ini pernah bermasalah. Kami sudah himpun sejumlah masalahnya mulai izin perusahaan tahun 2014 lalu, pernah di cabut Bupati, dan pernah didemo masyarakat.

Informasi terbaru perusahaan ini sudah diakusisi oleh perusahaan berbasis di Singapore, diduga perusahaan ini banyak bermasalah dengan warga setempat, terutama masalah lahan dan limbahnya,” bebernya.

Berikut ini masala PT SMGP, pertama pada Tahun 2016 lalu komunitas Mandailing Perantauan sudah mempertanyakan ke Kementrian ESDM soal akuisisi 100 perseb PT SMGP kepada KS Orka (Singapura).

Komunitas Mandailing Perantauan merasa dicurangi, sebab diduga PT SMGP cuma menjadi agen asing untuk menguasai lahan di Mandailing Natal.

Kedua, pada 9 Desember 2014 lalu. Bupati Mandailing Natal membekukan izin PT SMGP dengan pertimbangan perusahaan ini sudah membuat masyarakat menjadi korban dan tahap eksplorasi sudah tahap merusak lingkungan dan menimbulkan bencana alam. Anehnya Kementrian ESDM mengeluarkan izin baru pada April 2015.

Ketiga, sempat ada penolakan warga disebabkan dalam praktiknya tidak ada sosialisasi tlebih dulu kepada warga di sekitar lokasi proyek.

Dengan adanya musibah ini kami koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali) mencurigai dan mempertanyakan proses Amdal UKL-UPL atas keabsahan proses penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait pembukaan lahan untuk proyek sumur bor PT SMGP.

Untuk diketahui para pejabat yang menerbitkan izin tanpa di lengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dapat dijerat dengan hukuman pidana, sebab perbuatan itu adalah sebuah kelalaian atau penyalagunaan jabatan.

Berdasarkan itu, Kawali mendesak pihak-pihak terkait bisa memberikan keterangan yang transparan dan terbuka terkait dengan musibah terjadinya dugaan keracunan Gas H20 akibat pembukaan sumur bor PT SMGP.

Kawali dorong semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah keselamatan dan kesehatan masyarakat, agar dilakukan perbaikan pada kondisi tidak aman dan tindakan kerja tidak aman, biar resiko keselamatan masyarakat dan kesehatan kerja dapat diminimalkan.

Diminta kepada pihak terkait melakukan pembinaan atau pelatihan keterampilan kepada masyarakat sekitar, karyawan sesuai dengan bidang kerjanya.

Terjadinya kekacauan ini diduga disebabkan Standar Operasional yang tidak pada semestinya, diduga human error, sebab kegiatan pengeboran dan pengujian sumur bor, Standar presedurnya masyarakat harus dievakuasi lebih dulu untuk antisipasi dan pencegahan hal-hal yang tidak di inginkan nantinya.

“Kita ketahui kasus kematian disebabkan Gas H2SO sudah sering terjadi di tempat-tempat pengeboran PLTP, MIGAS dan Penambangan Batubara bawah tanah, atau pengalian sumur air tanah sekalipun."

Penggalian bor sumur yang dilakukan perusahaan mestinya diikuti Standar operasional yang baik dan berlaku, serta melengkapi sarana pendeteksi (Fixed Monitori System) gas H2S/H2SO di lokasi penggalian.

Lantaran kelalaian perusahaan ini, mereka pihak perusahaan bisa dihukum. Lalai menjalankan pekerjaannya dan berdampak adanya korban. Begitu dengan pejabat yang berwenang bisa mendapatkan sanksi hukum berdasarkan pasal 112 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Lantas 5 orang warga Tewas Siapa Bertanggung jawab? Kementerian ESDM yang pernah menerbitkan kembali izin pada April 2015 itu?

Seharusnya ada sistem monitoring H2S yang mestinya berfungsi dan secara otomatis menutup sumur dan menghentikan seluruh kegiatan. Ada sirene yang mestinya berfungsi dan ada prosedur evakuasi darurat bagi masyarakat dan petugas.

Sepertinya ini gagal terjadi (sistem tdk bekerja). Kita dukung dan apresiasi upaya kementerian ESDM untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan perusahaan guna mencegah dampak susulan dan segera membentuk Tim Investigasi untuk mencari penyebab kejadian.

“Hasil investigasi mampu menemukan penyebab utama, apakah perusahaan sudah menerapkan standar dan prosedur yang belaku atau peristiwa ini terjadi karena kelalaian perusaan."

Mari dukung bersama sebagai langkah awal dalam menuntun penyelesaiannya, imbuhnya.

Hukum Seberat-beratnya

Ketua Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali) Provinsi Sumatera Utara, Faisal menimpali, pemerintah harus menghukum seberat-beratnya PT SMGP atas kelalaian ini.

"Jangan sia-siakan nyawa masyarakat Sorik Merapi, terutama korban anak, demi investasi. Hukum seberat-beratnya (pidana ) menghilangkan nyawa orang, cabut ijinnya dan perusahaan pemilik dilarang beroperasi di Indonesia selamanya," serunya.

Kita butuh PLTP untuk kedaulatan energi dan lingkungan hidup yang baik, tapi kita tidak butuh operator yang sembrono, ceroboh dan lalai sehingga gagal mendeteksi hal yang paling ditakutkan di kegiatan pengeboran manapun gas H2S, sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait