Anggaran Covid Rokan Hulu

Tanda Tanya Besar Rp12,6 Miliar

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Riau terus mempertanyakan asal-usul pergeseran anggaran sebesar Rp12,6 milyar yang dianggarkan Bupati Sukiman pada belanja dan pembiayaan penanganan virus corona (Covid-19).

Anggota Komisi IV DPRD Rohul dari Fraksi Partai NasDem Budi Darman menyatakan bahwa Sukiman harus menjelaskan asal-usul anggaran sebesar Rp12,6 milyar tersebut secara terbuka. Begitu juga progres penggunaan anggaran tersebut turut harus dijelaskan.

"Bupati Sukiman harus terbuka soal biaya Rp12,6 milyar untuk penanganan Covid-19 itu darimana dan seperti apa progresnya. Jangan ada yang ditutupi, dia harus transparan," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD  Rohul Budi Darman kepada katakabar.com,  Rabu (24/6).

Di rumah Restorasi Partai NasDem Rohul itu Budi Darman mengatakan, penjelasan dari Sukiman tersebut penting agar peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ia meminta Sukiman harus terbuka kepada rakyat, sejauhmana progres anggaran Rp12,6 milyar tersebut dipergunakan.

Dia pun menyatakan bahwa DPRD harus menolak kebijakan yang diterbitkan Bupati Sukiman lewat Peraturan Bupati (Perbup) Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan jika anggaran yang digelontorkan bukan untuk membiayai kehidupan masyarakat terdampak virus corona.

Pasalnya, Budi Darman merasa ada yang tidak beres pada Ketua TAPD dan Tim TAPD Rohul soal anggaran yang digelontorkan lewat Perbub itu. Dia mengakui, hingga saat ini salinan Perbup itu juga belum diketahui dan disampaikan ke DPRD Rohul.

"Itu tadi, Sukiman tidak terbuka soal pergeseran anggaran tersebut. Bayangkan, anggaran sebesar Rp12,6 milyar itu tidak tidak jelas untuk apa saja peruntukannya. Makanya salinan Perbup itu terus kita ungkap. Dalam salinan Perbup itu kita tau apa yang mereka perbuat pada Rp12,6 milyar tadi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam progresnya," ujarnya.

Kemudian, mengenai permintaan pusat soal realokasi anggaran sebesar Rp45 milyar, dengan tegas Budi Darman mengatakan menolak hal tersebut. Dimana, persoalan angka Rp12,6 milyar tadi masih diragukan peruntukannya.

"Dari Rp12,6 milyar, kita tidak tau berapa untuk kesehatan, ditengah ketidak siapan rumah sakit, perlengkapan medis hingga kelangkaan masker dan handsanitizer ditengah masyarakat. Nah, apalagi soal rencana realokasi anggaran Rp45 milyar mau apa dari mana duitnya saya tanya, yang Rp12,6 milyar aja belum jelas," tegas Budi.

Ia mengaku, sudah mengetahui rencana Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk tetap melanjutkan realokasi anggaran sebesar Rp45 milyar tersebut. Menurutnya, jika itu terjadi anggarannya dari mana.

Sikit cerita, Budi menyebut, dalam pengakuan sejumlah OPD dalam rapat tertutup Banggar bersama Anggota DPRD Rokan Hulu beberapa waktu lalu mengakui penambahan anggaran Covid tersebut sudah tidak ada lagi. Lain dari pernyataan Ketua TAPD Rohul yang menyebut, jika anggaran Pemkab Rohul masih ada di dinas.

"Di sini saja kita sudah curiga, antara Ketua TAPD dan Tim TAPD Rohul tidak singkron. Kita menduga Ketua TAPD Rohul main mata anggaran. Nah, apa yang terjadi andai realokasi anggaran tersebut tetap dipaksakan, kita menolak hal itu," ujarnya.

Lanjutnya, kita mendukung upaya pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk menangani penyebaran covid-19 di Rokan Hulu. Tapi, sumber uangnya harus jelas dari mana. Pun misalnya yang Rp12,6 milyar dari total pergeseran anggaran tadi musti kita tau sejauh mana progresnya. Salinan Perbup aja tidak berani terbuka.

Editor : Anggi

Berita Terkait