Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:31 WIB

Jamin Proses Transparan dan Adil, TPP Musorkablub KONI Rohul Resmi Ditetapkan

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Suasana ruang kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rokan Hulu lumayan tegang tetapi penuh harapan, Kamis (30/7). Para pengurus dan perwakilan cabang olahraga berkumpul dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakorsi), menandai langkah nyata menuju Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) yang akan menentukan arah olahraga di 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Rokan Hulu empat tahun ke depan. Musorkablub ini menjadi babak penting untuk melahirkan kepengurusan baru KONI Rohul masa bakti 2026–2030. Agar proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan, rapat yang dipimpin langsung oleh Plt Ketua KONI Rohul, Rusdi Hidayatullah, ini memutuskan untuk membentuk Tim Panitia Penjaringan (TPP) calon pemimpin organisasi. Kehadiran perwakilan dari berbagai cabang olahraga pun tercatat memenuhi syarat sah. Total dua pertiga dari total cabor hadir secara langsung, membuktikan antusiasme dunia olahraga lokal untuk turut serta menentukan siapa yang akan memegang kendali ke depan. Melalui musyawarah yang berjalan akrab namun tegas, lima nama akhirnya disepakati dan ditetapkan menjadi anggota TPP: • Dr. Rudy Fadrial (Perwakilan Pengurus KONI) • H. Sarkawi (Perwakilan Pengurus KONI) • Kaharudin (Perwakilan Cabor Pertina) • Abdul Halim (Perwakilan Cabor PSSI) • Amirudin (Perwakilan Cabor Percasi) Terbentuknya tim ini bukan sekadar pembentukan struktur. Ini adalah gerbang awal yang resmi dibuka untuk seluruh elemen yang berminat mengabdikan diri memajukan olahraga di Rohul. Tugas utama kelima orang ini mulai hari ini adalah menyusun kriteria jelas, persyaratan ketat, serta jadwal pendaftaran yang terbuka bagi siapa saja bakal calon Ketua Umum KONI Rohul. “Terbentuknya TPP menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan proses Musorkablub berjalan transparan, akuntabel, dan sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI,” ujar Rusdi Hidayatullah dengan nada mantap di hadapan peserta rapat. Harapan besar pun mengiringi langkah tim penjaring ini. Proses yang teratur dan jujur diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya cakap mengurus administrasi, tetapi juga memiliki visi kuat untuk membawa prestasi olahraga Rokan Hulu semakin bersinar di kancah provinsi maupun nasional selama periode 2026 hingga 2030 nanti. Kini mata dunia olahraga Rohul tertuju pada langkah selanjutnya: siapa saja yang akan maju, dan visi apa yang akan mereka tawarkan untuk masa depan atlet dan prestasi di tanah kelahirannya.

Senin, 08 Desember 2025 | 10:00 WIB

Nanovest Soroti Risiko Sentralisasi RUU P2SK, Minta Regulasi Kripto Lebih Adil dan Transparan

Jakarta, katakabar.com - Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memfinalisasi revisi terbaru Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang kini memuat pengaturan komprehensif mengenai Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto (LJK Aset Kripto). Tetapi, kekhawatiran muncul ketika melihat isi dari ketentuan Pasal 312A huruf c, yang memberikan ruang bagi bursa yang seharusnya menjadi pengawas untuk juga melakukan perdagangan jual-beli aset kripto layaknya exchange. Dual-role ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakseimbangan ekosistem, hingga persaingan yang tidak sehat bagi pelaku industri kripto lokal. “Ketentuan ini membuka ruang bagi pihak yang seharusnya menjadi pengawas untuk sekaligus menjadi pelaku perdagangan, sehingga dapat mengganggu fairness dan merugikan pelaku industri seperti Nanovest,” ujar Billy Surya Jaya, Direktur Utama Nanovest. Kekhawatiran serupa terlihat pada Pasal 215A, yang memberikan bursa kewenangan sangat luas sebagai “gatekeeper” industri. Bursa memiliki peran untuk memberikan rekomendasi bagi pedagang, lembaga kliring, dan kustodian yang ingin masuk ke ekosistem, sekaligus mengawasi standar teknis, keamanan transaksi, hingga validasi operasional pelaku lainnya. Kewenangan yang terpusat ini menimbulkan risiko overpower dan berpotensi menciptakan struktur monopoli, karena bursa dapat mengatur sekaligus mengendalikan hampir seluruh rantai industri kripto Indonesia. Jika tidak diawasi ketat, peran dominan ini dapat menghambat inovasi, membatasi kompetisi, dan memperlambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. “Kami memandang perlu adanya kajian lebih mendalam agar regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan ekosistem tetap kompetitif dan inklusif,” tambah Billy. Untuk itu, transparansi dan pengawasan dari OJK menjadi sangat penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem kripto nasional. Seluruh lembaga yang menjalankan aktivitas terkait aset keuangan digital juga diwajibkan mendapatkan izin dari OJK sesuai dengan lingkup usahanya. Revisi RUU ini memperjelas pengaturan mengenai pedagang aset kripto, yang diperbolehkan menerima konsumen baik individu maupun non individu, serta mewajibkan seluruh aktivitas teknologi sistem keuangan terdesentralisasi (ITSK) dilakukan melalui pedagang yang telah berizin. Regulasi ini diharapkan untuk mengurangi risiko operasional di sektor aset digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Sebaliknya, revisi RUU P2SK menetapkan batasan rangkap jabatan bagi direksi LJK Aset Kripto dan sanksi administratif untuk mencegah pelanggaran. Ini dilakukan untuk menjaga tata kelola yang sehat dan menghindari konflik kepentingan. Bursa aset kripto kini ditetapkan sebagai pihak utama yang wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum dapat beroperasi. Revisi RUU P2SK juga memperkenalkan tanggung jawab pribadi bagi pihak utama bursa apabila terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi LJK Aset Kripto. Ketentuan ini memperkuat prinsip akuntabilitas, sekaligus menempatkan bursa sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam pengaturan, pengawasan, serta penjaminan keamanan transaksi kripto di Indonesia. Secara keseluruhan, revisi RUU P2SK terbaru memberikan fondasi yang lebih kuat bagi regulasi aset kripto di Indonesia melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan standar tata kelola, dan akuntabilitas yang lebih tegas. Namun, keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan kompetisi yang sehat harus dijaga agar ekosistem aset digital Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan inovasi maupun kesempatan bagi pelaku baru.

Selasa, 02 September 2025 | 16:53 WIB

POPSI: Pemerintah Mesti Tegakkan Kemitraan Adil dan Dorong Reforestasi Sawit Ilegal

Tapi keberlanjutan tidak boleh dikorbankan. Kami meminta pemerintah bersikap tegas: bangun pola kemitraan yang adil bagi masyarakat, dan pulihkan hutan dari sawit ilegal dengan reforestasi,” ujar Mansuetus Darto, Ketua POPSI, sekaligus Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit ini, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Selasa (2/9) siang.