B50
Sorotan terbaru dari Tag # B50
Sawit
Sawit
PTPN IV PalmCo Akselerasi Peremajaan Sawit Petani di Riau Perkuat Penerapan Program B50
Pekanbaru, katakabar.com - PTPN IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara terus mengakselerasi peremajaan sawit petani di Riau sebagai bagian mendukung implementasi program B50 atau kebijakan mandatori pemerintah Indonesia yang mewajibkan campuran bahan bakar solar dengan 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit. Hingga akhir 2025, PTPN IV PalmCo tercatat telah melangsungkan peremajaan sawit petani Riau mencapai 12.600 hektare. Peremajaan tersebut dilangsungkan PTPN IV PalmCo melalui entitasnya PTPN IV Regional III secara berkelanjutan, diawali dari program revitalisasi perkebunan pada 2012 dan dilanjutkan dengan peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2019 hingga saat ini. Sementara sepanjang 2026 ini, entitas kembali menargetkan program peremajaan sawit yang terus dilangsungkan secara berkelanjutan mencapai 4.500 ha di Bumi Lancang Kuning. "Insya Allah, sampai akhir tahun ini program peremajaan sawit di Riau dapat mencapai 17.100 Ha. Alhamdulillah progresnya sangat baik, dan rekan-rekan petani juga sangat antusias terhadap program PSR ini," kata Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Jumat (19/6) lalu. Guna mewujudkan target tersebut, lanjut Bambang, PTPN IV Regional III melalui Distrik Petani Mitra terus menggesa setiap tahapan, mulai dari pendataan luasan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek). Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dilangsungkan PTPN IV sendiri merupakan salah satu inisiatif perusahaan perkebunan milik negara tersebut untuk memangkas ketimpangan produktivitas sawit petani dan sawit perusahaan yang cukup dalam. Sebagai perbandingan, berdasarkan data yang dirangkum dari berbagai sumber, rerata produktivitas sawit petani Indonesia saat ini berkisar 7-12 ton per hektare per tahun. Sementara, produktivitas sawit korporasi mampu menyentuh angka lebih dari 20 ton perhektare pertahun. Untuk itu, peremajaan sawit menjadi inisiatif penting guna memangkas ketimpangan dan mendongkrak sawit petani sehingga produktivitas yang dihasilkan kian optimal. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau itu menjelaskan, saat ini produktivitas sawit petani mitra PTPN IV Regional III yang telah melangsungkan peremajaan berhasil meningkat signifikan. Sebagai contoh, petani mitra yang tergabung dalam koperasi dan melangsungkan peremajaan melalui program revitalisasi mampu menghasilkan produktivitas mencapai 29,10 ton pe hektare per tahun. Senada, ribuan petani mitra yang mengikuti program PSR dengan usia sawit TM-3 mampu mencatat hasil produktivitas mencapai 23,94 ton per hektare per tahun, jauh di atas standar yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sebesar 19 ton per hektare per tahun. Lebih jauh, ia menuturkan program peremajaan sawit yang terus didorong Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa tersebut diharapkan menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan pemerintah yang segera menerapkan kebijakan B50 awal Juli 2026 mendatang. "Kami ingin turut ambil bagian dan berkontribusi meningkatkan produksi CPO nasional dengan memperkuat petani sawit sehingga produksi rekan-rekan petani meningkat dan pada akhirnya bisa mendukung kebijakan pemerintah untuk menjadikan sawit sebagai sumber energi baru terbarukan," jelas Bambang. Implementasi kebijakan biodiesel B50 sendiri direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dan berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar seiring peningkatan penggunaan campuran biodiesel berbasis sawit. Secara keseluruhan, PTPN IV Regional III diketahui telah melangsungkan kemitraan plasma mencapai 56.500 hektare yang melibatkan tidak kurang dari 28.000 petani sejak perusahaan berdiri. Saat ini, ribuan petani mitra tersebut telah melangsungkan peremajaan guna mengganti sawit renta mereka dengan tanaman baru yang lebih produktif. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PSR tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) yang selama ini menjadi mitra strategis perusahaan. “Kami juga didukung teman-teman Aspekpir dalam mengakselerasi program ini, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya. Selain program peremajaan, PTPN IV Regional III juga aktif mendukung peningkatan produktivitas petani melalui penyediaan bibit unggul bersertifikat. Sejak program tersebut diluncurkan pada 2019, entitas telah menyalurkan sedikitnya 2,56 juta bibit sawit unggul kepada 8.900 petani. Bambang menuturkan keberhasilan kemitraan PTPN IV karena pola kemitraan yang dibangun dengan mengedepankan pola single management yang transparan telah menumbuhkan kepercayaan. Melalui pola tersebut, kultur teknis petani mitra akan setara dengan standar tinggi perusahaan, mulai dari penumbangan sawit renta, pemanfaatan bibit sawit unggul bersertifikat, proses penanaman, pemupukan, hingga pemeliharaan untuk diterapkan di areal peremajaan sawit masyarakat. Selanjutnya, PTPN IV juga turut menyiapkan bibit sawit unggul bersertifikat hingga pendampingan dan penguatan kelembagaan koperasi serta pelatihan kepada para petani sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani dalam mewujudkan perkebunan berkelanjutan. Dengan target perluasan PSR serta dukungan bibit unggul dan penguatan aspek keberlanjutan, PTPN IV Regional III optimistis sektor sawit rakyat di Riau dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap program keberlanjutan serta memperkuat pendapatan petani sawit.
Nasional
Nasional
Perkuat Ekosistem Transportasi Berkelanjutan, JS Dukung Penerapan B50 di Rest Area Km 57A
Jakarta, katakabar.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat perannya dalam mendukung ekosistem transportasi berkelanjutan melalui kesiapan jaringan rest area sebagai titik layanan strategis bagi implementasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar B50. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan koordinasi layanan pada agenda Peresmian Implementasi Biosolar B50 oleh Presiden Republik Indonesia dengan tema “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional” yang berlangsung di Rest Area KM 57A Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7). Rest Area Kilometer 57A Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola oleh Mitra merupakan salah satu titik layanan strategis di jaringan jalan tol Jasa Marga Group. Berada pada koridor utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional, serta terhubung dengan akses menuju Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ), rest area ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran perjalanan sekaligus penyediaan layanan energi bagi pengguna jalan tol. Dalam mendukung implementasi Biosolar B50 yang menjadi kelanjutan dari pengembangan program biodiesel sebelumnya yaitu B35 dan B40, Jasa Marga terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) serta mitra pengelola SPBU di lingkungan rest area Jasa Marga Group. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas layanan, kelancaran operasional, serta dukungan terhadap penyaluran Biosolar B50 sesuai tahapan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa kehadiran Biosolar B50 di rest area jalan tol menjadi bagian dari upaya Jasa Marga dalam menghadirkan layanan jalan tol yang adaptif terhadap kebutuhan transportasi masa depan. “Sebagai operator jalan tol terbesar di Indonesia, Jasa Marga memastikan ekosistem infrastruktur pendukung jalan tol mampu beradaptasi dengan kebutuhan transportasi masa depan. Melalui kesiapan rest area dan sinergi bersama Pertamina, kami mendukung implementasi Biosolar B50 agar pengguna jalan, termasuk kendaraan logistik, dapat mengakses layanan energi yang sejalan dengan agenda transisi energi nasional,” ujar Rivan. Rivan menambahkan, Jasa Marga terus mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk melalui pengembangan layanan jalan tol dan rest area yang semakin responsif terhadap isu keberlanjutan. “Dukungan terhadap implementasi Biosolar B50 merupakan bagian dari komitmen Jasa Marga untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong transportasi yang lebih berkelanjutan. Kami percaya rest area memiliki peran yang semakin strategis, bukan hanya sebagai tempat singgah, tetapi juga sebagai simpul layanan yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan transisi energi,” ucapnya. Ke depan, penyediaan layanan Biosolar B50 akan dilakukan secara bertahap pada titik SPBU di koridor rest area yang berada di ruas Jasa Marga Group lainnya, dengan menyesuaikan kesiapan sarana, keandalan pasokan, serta regulasi teknis yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi rest area Jasa Marga Group sebagai ruang pelayanan publik yang semakin adaptif, andal, dan selaras dengan arah pengembangan transportasi berkelanjutan. Melalui dukungan terhadap implementasi Biosolar B50 di Rest Area KM 57A Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga memperkuat peran rest area sebagai bagian penting dari ekosistem layanan jalan tol. Jasa Marga akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah, Mitra, dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadirkan layanan jalan tol yang tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas, tetapi juga berkontribusi pada agenda ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Nasional
Nasional
Dukung Pertamina Penerapan B50, EP Gelar Go Live Penyaluran Perdana B50 dari Fuel Terminal IBT Pulau Laut
Kotabaru, katakabar.com - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak perusahaan PT Elnusa Tbk. (ELSA) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, turut mendukung implementasi program mandatori B50 nasional melalui penyaluran perdana Biosolar Industri B50 dari Fuel Terminal Indonesia Bulk Terminal (IBT) Pulau Laut, Kalimantan Selatan, kepada sektor industri. Momentum ini menjadi bagian penting dari langkah strategis Pertamina Group dalam mendukung agenda transisi energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya domestik melalui peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) di Indonesia. Pelaksanaan penyaluran tersebut merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 pada 17 Juni 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen (B50) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Sebagai bagian dari ekosistem logistik energi Pertamina Group, Elnusa Petrofin berperan dalam memastikan kesiapan operasional terminal, proses blending, hingga distribusi produk B50 kepada pelanggan sektor industri. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam menghadirkan rantai pasok energi yang aman, andal, dan efisien untuk mendukung implementasi B50 nasional. Penerimaan perdana FAME spesifikasi B50 dilaksanakan pada 1 Juli 2026 melalui kapal MT Ocean Link. Selanjutnya, penyaluran perdana Biosolar Industri B50 dilakukan pada 2 Juli 2026 kepada kapal OB Ocean Brave untuk pelanggan VHS Patra Logistik. Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan, menyampaikan bahwa implementasi penyaluran perdana B50 untuk sektor industri merupakan wujud nyata sinergi Pertamina Group dalam mendukung agenda strategis pemerintah menuju kemandirian dan transisi energi nasional yang berkelanjutan. "Program mandatori B50 merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Elnusa Petrofin bangga dapat menjadi bagian dari ekosistem Pertamina Group dalam mendukung penyaluran perdana Biosolar Industri B50, khususnya bagi sektor pertambangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Ini merupakan bentuk kontribusi kami dalam memastikan transformasi energi dapat berjalan secara andal, aman, dan berkelanjutan," ujar Doni. Menurut Doni, keberhasilan implementasi ini juga menunjukkan kesiapan infrastruktur dan kapabilitas operasional yang dikelola oleh Elnusa Petrofin dalam mendukung berbagai inisiatif strategis Pertamina, termasuk agenda transisi energi dan dekarbonisasi yang terus diperkuat oleh perusahaan. "Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan Operational Excellence dan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang unggul dalam setiap aktivitas operasional. Dukungan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan tata kelola operasional yang terintegrasi menjadi fondasi utama kami dalam memastikan distribusi energi masa depan dapat berjalan secara efisien dan memenuhi standar kualitas terbaik," tambahnya. Sebagai salah satu fasilitas strategis dalam rantai pasok energi nasional, Fuel Terminal IBT Pulau Laut yang dikelola oleh Elnusa Petrofin, menjadi salah satu terminal yang menerima pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan solar murni untuk selanjutnya dilakukan proses pencampuran (blending) sebelum disalurkan kepada pelanggan industri, khususnya sektor pertambangan yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Fuel Terminal IBT Pulau Laut sendiri telah dilengkapi dengan fasilitas Automatic Inline Blending (ILB) yang memungkinkan proses pencampuran biodiesel dilakukan secara otomatis di dalam pipa dengan kapasitas alir mencapai 250 hingga 1.000 KL per jam. Teknologi tersebut memungkinkan proses blending B50 berlangsung secara presisi, efisien, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah sebelum disalurkan langsung ke kapal pelanggan. Implementasi B50 juga selaras dengan strategi besar Pertamina dalam mempercepat transisi energi dan mendukung target dekarbonisasi nasional. Melalui peningkatan bauran biofuel, Pertamina terus memperkuat pemanfaatan energi baru dan terbarukan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil, serta memperkuat kemandirian energi Indonesia. Sebagai perusahaan logistik energi terintegrasi, Elnusa Petrofin akan terus memperkuat perannya dalam mendukung berbagai inisiatif strategis Pertamina Group melalui pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, dan pengelolaan operasional yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan terus mengedepankan prinsip Operational Excellence, dan HSSE Excellence, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan layanan distribusi energi yang aman, andal, dan adaptif menjawab kebutuhan energi nasional di masa depan.
Sawit
Sawit
Dukung B50, Pelaku Industri Biodiesel Diminta Manfaatkan PBK
Jakarta, katakabar.com - Direktur Utama PT Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB), Agung Rihayanto menegaskan, industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) turut mendukung program B40 atau B50 Biosolar agar pelaku industri hilir CPO di Indonesia dapat memanfaatkan hedging CPO guna meningkatkan minat perdagangan kontrak berjangka CPO di bursa. Dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Senin sore, Agung menekankan pentingnya penindakan yang tegas atas praktik yang menyalahi aturan dan peningkatan literasi PBK kepada masyarakat secara berkala dan rutin agar PBK semakin dikenal luas masyarakat Indonesia. Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menyatakan, Januari-November tahun 2025 perdagangan kontrak berjangka crude palm oil (CPO) mencatat nilai transaksi (national value) sebesar Rp2,69 triliun dengan volume 30.341 lot. Menurut Tirta, untuk mewujudkan capaian kinerja di 2025, berbagai langkah dan terobosan telah dilakukan Bappebti. “Salah satu upaya yang terus dikuatkan yaitu literasi PBK masyarakat luas. Selain untuk mendorong peningkatan transaksi, langkah ini juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal yang mengatasnamakan PBK. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yaitu penguatan regulasi dan pengawasan serta pengembangan mekanisme perdagangan dan produk,” bebernya. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengutarakan pentingnya kerja sama dan konsistensi semua pihak agar kontribusi sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) bagi perekonomian Indonesia makin optimal dan bersinar. Salah satu manfaat dan peran dari PBK adalah mengoptimalkan tata niaga, dan ekosistem perdagangan komoditas melalui mekanisme pembentukan harga acuan. Selain itu, PBK bermanfaat untuk lindung nilai yang memastikan harga terbaik bagi pelaku usaha. Tiga bursa perdagangan berjangka komoditi dibuka secara serentak, yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB). “Kerja sama dan konsistensi seluruh pihak tetap dibutuhkan agar industri PBK kian bersinar. Berbagai manfaat industri PBK bagi penguatan perdagangan sektor komoditas di Indonesia harus dioptimalkan implementasinya. Untuk itu, komoditas unggulan yang saat ini belum masuk di bursa berjangka harus mulai dipetakan untuk mendapat manfaat pembentukan harga dan harga acuan serta manfaat lindung nilai (hedging),” sebutnya.
Sawit
Sawit
Siap-siap! Menteri ESDM Bakal Wajibkan Perusahaan Sawit Penuhi Kebutuhan B50
Jakarta, katakabar.com - Perusahaan-perusahaan sawit harus ancang-ancang atau melakukan persiapan dari sekarang mengenai rencana penerapan program biodiesel 50 (B50) pada 2026 mendatang. Soalanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perusahaan sawit untuk penuhi kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penerapan biodiesel 50 (B50), dengan menggunakan skema DMO. “Kalau tambah CPO hukumnya cuma dua, bikin kebun baru atau sebagian ekspor, kita berlakukan DMO,” ujar Bahlil setelah penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dilansir dari laman Antara, Selasa (14/10). Domestic market obligation (DMO) kewajiban bagi perusahaan, kata Bahlil, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih dulu sebelum mengekspor produknya. Jadi, kalau pemerintah menerapkan skema DMO kepada perusahaan sawit guna memenuhi kebutuhan CPO untuk program B50 maka sebagian sawit yang diekspor bakal dipangkas. Tetapi, sebutnya, penerapan skema DMO atau memangkas ekspor sawit untuk B50 adalah salah satu dari tiga opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Dua opsi lainnya adalah intensifikasi lahan sawit dan pembukaan lahan baru. “Kalau alternatif yang dipakai memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri,” jelas Bahlil. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menggaunkan rencana pemangkasan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Ia mengungkapkan rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis biodiesel B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026. Menurut Amran, saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI Jakarta, Kamis (9/10) lalu, menerangkan program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton. Disebutkannya, produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor keluar negeri.
Sawit
Sawit
Siasati Ketersediaan Bahan Baku CPO untuk B50, Ini Rencana Kementan
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) diteruskan Direktorat Jenderal Perkebunan inisiasi penyusunan roadmap implementasi Biodiesel B50 sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia Mandiri Energi. “Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen biodiesel terkemuka di dunia serta berperan penting dalam mencapai target bauran energi nasional yang lebih terbarukan,” ujar Plt. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Yanuar Ariyanto, melalui keterangan tertulis, dilansir dari laman EMG, Sabtu (1/2). Melalui implementasi B50, terang Yanuar, Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Supply-Demand Kelapa Sawit dan Kajian Ekonomi-Fiskal Penerapan B50 di Indonesia, Indonesia tidak hanya menjadi produsen biodiesel terbesar, tapi berkontribusi pada pencapaian target bauran energi yang lebih ramah lingkungan.
Sawit
Sawit
Andai Penerapan B50 Lancar Indonesia Bisa Stop Impor Solar 2026
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah sudab tetapkan penerapan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati atau BBN biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 dimulai 1 Januari 2025. Ketetapan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1). "Kementerian ESDM baru selesai melakukan rapat internal bahas secara detail terkait urusan biodiesel. Kami telah memutuskan peningkatan biodiesel dari B35 ke B40 sudah berlaku mulai 1 Januari 2025," ujarnya melalui siaran pers, dilansir dari laman EMG, Sabtu (4/1). Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Pemerintah bahkan menyiapkan rencana peningkatan lebih lanjut ke B50 pada 2026. "Kalau B40 ini berjalan baik, atas arahan Presiden RI, kita dorong implementasi B50 pada 2026. Kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian dari pada perintah presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," terangnya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengutarakan, program mandatori B40 dapat mengurangi impor BBM sehingga menghemat devisa sebesar Rp147,5 triliun. Sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. “Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp 25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar dari peningkatan B35 ke B40,” ucapnya.
Sawit
Sawit
Pengembangan Biodiesel B50, DPR Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit
Jakarta, katakabar.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman dorong peningkatan produktivitas kelapa sawit, dengan mekanisme replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), guna mendukung target pemerintah terpilih ke depan di bidang pengembangan biodiesel B50. “Salah satu visi besar dan misi besar Pak Prabowo Subianto saat beliau nanti menjadi presiden, dilantik pasca pada 20 Oktober 2024 ini, yakni menaikkan dari B30 menjadi B40 dan B50," ujar Maman, lewat keterangan persnya, dilansir dari laman SinPomid, Minggu (22/9) sore.
