B50
Sorotan terbaru dari Tag # B50
Sawit
Sawit
Dukung B50, Pelaku Industri Biodiesel Diminta Manfaatkan PBK
Jakarta, katakabar.com - Direktur Utama PT Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB), Agung Rihayanto menegaskan, industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) turut mendukung program B40 atau B50 Biosolar agar pelaku industri hilir CPO di Indonesia dapat memanfaatkan hedging CPO guna meningkatkan minat perdagangan kontrak berjangka CPO di bursa. Dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Senin sore, Agung menekankan pentingnya penindakan yang tegas atas praktik yang menyalahi aturan dan peningkatan literasi PBK kepada masyarakat secara berkala dan rutin agar PBK semakin dikenal luas masyarakat Indonesia. Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menyatakan, Januari-November tahun 2025 perdagangan kontrak berjangka crude palm oil (CPO) mencatat nilai transaksi (national value) sebesar Rp2,69 triliun dengan volume 30.341 lot. Menurut Tirta, untuk mewujudkan capaian kinerja di 2025, berbagai langkah dan terobosan telah dilakukan Bappebti. “Salah satu upaya yang terus dikuatkan yaitu literasi PBK masyarakat luas. Selain untuk mendorong peningkatan transaksi, langkah ini juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal yang mengatasnamakan PBK. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yaitu penguatan regulasi dan pengawasan serta pengembangan mekanisme perdagangan dan produk,” bebernya. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengutarakan pentingnya kerja sama dan konsistensi semua pihak agar kontribusi sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) bagi perekonomian Indonesia makin optimal dan bersinar. Salah satu manfaat dan peran dari PBK adalah mengoptimalkan tata niaga, dan ekosistem perdagangan komoditas melalui mekanisme pembentukan harga acuan. Selain itu, PBK bermanfaat untuk lindung nilai yang memastikan harga terbaik bagi pelaku usaha. Tiga bursa perdagangan berjangka komoditi dibuka secara serentak, yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB). “Kerja sama dan konsistensi seluruh pihak tetap dibutuhkan agar industri PBK kian bersinar. Berbagai manfaat industri PBK bagi penguatan perdagangan sektor komoditas di Indonesia harus dioptimalkan implementasinya. Untuk itu, komoditas unggulan yang saat ini belum masuk di bursa berjangka harus mulai dipetakan untuk mendapat manfaat pembentukan harga dan harga acuan serta manfaat lindung nilai (hedging),” sebutnya.
Sawit
Sawit
Siap-siap! Menteri ESDM Bakal Wajibkan Perusahaan Sawit Penuhi Kebutuhan B50
Jakarta, katakabar.com - Perusahaan-perusahaan sawit harus ancang-ancang atau melakukan persiapan dari sekarang mengenai rencana penerapan program biodiesel 50 (B50) pada 2026 mendatang. Soalanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perusahaan sawit untuk penuhi kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penerapan biodiesel 50 (B50), dengan menggunakan skema DMO. “Kalau tambah CPO hukumnya cuma dua, bikin kebun baru atau sebagian ekspor, kita berlakukan DMO,” ujar Bahlil setelah penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dilansir dari laman Antara, Selasa (14/10). Domestic market obligation (DMO) kewajiban bagi perusahaan, kata Bahlil, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih dulu sebelum mengekspor produknya. Jadi, kalau pemerintah menerapkan skema DMO kepada perusahaan sawit guna memenuhi kebutuhan CPO untuk program B50 maka sebagian sawit yang diekspor bakal dipangkas. Tetapi, sebutnya, penerapan skema DMO atau memangkas ekspor sawit untuk B50 adalah salah satu dari tiga opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Dua opsi lainnya adalah intensifikasi lahan sawit dan pembukaan lahan baru. “Kalau alternatif yang dipakai memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri,” jelas Bahlil. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menggaunkan rencana pemangkasan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Ia mengungkapkan rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis biodiesel B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026. Menurut Amran, saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI Jakarta, Kamis (9/10) lalu, menerangkan program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton. Disebutkannya, produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor keluar negeri.
Sawit
Sawit
Siasati Ketersediaan Bahan Baku CPO untuk B50, Ini Rencana Kementan
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) diteruskan Direktorat Jenderal Perkebunan inisiasi penyusunan roadmap implementasi Biodiesel B50 sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia Mandiri Energi. “Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen biodiesel terkemuka di dunia serta berperan penting dalam mencapai target bauran energi nasional yang lebih terbarukan,” ujar Plt. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Yanuar Ariyanto, melalui keterangan tertulis, dilansir dari laman EMG, Sabtu (1/2). Melalui implementasi B50, terang Yanuar, Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Supply-Demand Kelapa Sawit dan Kajian Ekonomi-Fiskal Penerapan B50 di Indonesia, Indonesia tidak hanya menjadi produsen biodiesel terbesar, tapi berkontribusi pada pencapaian target bauran energi yang lebih ramah lingkungan.
Sawit
Sawit
Andai Penerapan B50 Lancar Indonesia Bisa Stop Impor Solar 2026
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah sudab tetapkan penerapan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati atau BBN biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 dimulai 1 Januari 2025. Ketetapan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1). "Kementerian ESDM baru selesai melakukan rapat internal bahas secara detail terkait urusan biodiesel. Kami telah memutuskan peningkatan biodiesel dari B35 ke B40 sudah berlaku mulai 1 Januari 2025," ujarnya melalui siaran pers, dilansir dari laman EMG, Sabtu (4/1). Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Pemerintah bahkan menyiapkan rencana peningkatan lebih lanjut ke B50 pada 2026. "Kalau B40 ini berjalan baik, atas arahan Presiden RI, kita dorong implementasi B50 pada 2026. Kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian dari pada perintah presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor," terangnya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengutarakan, program mandatori B40 dapat mengurangi impor BBM sehingga menghemat devisa sebesar Rp147,5 triliun. Sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. “Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp 25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar dari peningkatan B35 ke B40,” ucapnya.
Sawit
Sawit
Pengembangan Biodiesel B50, DPR Dorong Peningkatan Produktivitas Sawit
Jakarta, katakabar.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman dorong peningkatan produktivitas kelapa sawit, dengan mekanisme replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), guna mendukung target pemerintah terpilih ke depan di bidang pengembangan biodiesel B50. “Salah satu visi besar dan misi besar Pak Prabowo Subianto saat beliau nanti menjadi presiden, dilantik pasca pada 20 Oktober 2024 ini, yakni menaikkan dari B30 menjadi B40 dan B50," ujar Maman, lewat keterangan persnya, dilansir dari laman SinPomid, Minggu (22/9) sore.