Belum...?
Sorotan terbaru dari Tag # Belum...?
Ekonomi
Ekonomi
Tahun Baru 2025, Bitcoin Belum Stabil dan Cenderung Alami Penurunan
Jakarta, katakabar.com - Harga Bitcoin dan aset kripto teratas lainnya menunjukkan pergerakan yang seragam, di penghujung Desember 2024 lalu. Lagi, mayoritas aset kripto terkemuka berada di zona merah, menunjukkan tren penurunan yang terus berlanjut. Data dari Coinmarke tcap menunjukkan, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin atau BTC, masih mengalami tekanan jual yang signifikan. Dalam 24 jam terakhir, Bitcoin turun sebesar 1,17 persen, menambah kekhawatiran di kalangan investor. Tidak hanya jangka pendek, Bitcoin mencatatkan penurunan yang lebih besar dalam sepekan terakhir, yakni sebesar 2,41 persen. Penurunan ini mencerminkan sentimen pasar yang masih negatif terhadap aset kripto utama menjelang akhir tahun 2024. Banyak analis mengaitkan penurunan ini dengan berbagai faktor, termasuk ketidakpastian regulasi dan fluktuasi pasar global yang mempengaruhi keseluruhan ekosistem kripto. Kondisi ini membuat investor berhati-hati dan memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum melakukan langkah signifikan di pasar kripto.
Sawit
Sawit
Capai 91,45 Persen Realisasi Program Disbun Sulbar Tapi Sertifikasi ISPO Belum Terlaksana
Mamuju, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Barat gelar Rapat Kerja dengan Dinas Perkebunan atau Disbun Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Disbun Provinsi Sulawesi Barat, H. Herdin Ismail hadir didampingi Sekretaris Disbun, para kepala bidang dan Tim Program Disbun Sulawesi Barat di rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H. Syarifuddin SH. "Rapat kerja ini bahas capaian realisasi program di Dinas Perkebunan atau Disbun," ujar Herdin lewat rilis Disbun Sulawesi Barat, dilansir dari laman EMG, Kamis (26/12). Menurutnya, capaian realisasi kinerja Disbun Sulawesi Barat per November 2024 sudah sebesar 91,45 persen. "Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dalam melaksanakan program pembangunan perkebunan untuk memaksimalkan capaian realisasi," jelas Herdin. Program yang belum terealisasi tahun 2024 ini, kata Herdin, percepatan sertifikasi ISPO melalui bantuan Dana Bagi Hasil atau DBH Sawit. Program ini dijadwalkan bakal dilanjutkan tahun depan.
Sawit
Sawit
Perusahaan Sawit di Muba Belum Penuhi Kewajiban Bangun Plasma
Sekayu, katakabar com - Penjabat Bupati Musi Banyuasin atau Muba, Sumatera Selatan, H Sandi Fahlepi diteruskan Sekda Kabupaten Muba, H Apriyadi Mahmud dengan tegas meminta perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Muba untuk memenuhi kewajiban membangun plasma dan segera mempercepat penyelesaian perizinan yang dibutuhkan. Itu ditekankan Sekdakab Muba di kegiatan Akselerasi Pemenuhan Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau plasma dan Sosialisasi Perangkat Monitoring Lahan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di ruang rapat Serasan Sekate.
Sawit
Sawit
Kabupaten Sentra Kelapa Sawit Belum Tersentuh Program PSR di Jambi
Jambi, katakabar.com - Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi satu-satunya daerah sentra kelapa sawit di Provinsi Jambi tidak tersentuh program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replating hingga kini. Itu diketahui dari Kadis Perkebunan dan Peternakan Tanjungjabung Timur, Agus Sadikin saat ungkapkan hal itu saat dikonfirmasi, dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (8/11). "Kami tidak ada untuk program PSR, dari awal memang tidak ada," tegas Agus. Ditanya sebabnya, Agus mengarahkan kepada Kabid Perkebunan Hardani. Dia pun mengaminkan Agus. Menurut Hardani, sejauh program PSR berjalan, belum ada pengajuan dari kelembagaan tani. Tapi Hardani menjelaskan, Dinas ada rencana untuk menggenjot Program Strategis Nasional (PSN) itu di Kabupaten Tanjungjabung Timur ke depan. "Kalau sosialisasi program PSR ada. Dari situ, kita melihat ada permohonan kelompok tani untuk bantuan bibit. Ke depan kami coba untuk mengajukan program (PSR)," jelasnya. Dari keterangan Hardani, di tahun-tahun sebelumnya pihak dari Disbun Provinsi Jambi sudah turun melakukan pendataan lahan kelapa sawit di sana. Hasilnya saat itu, sebut Hardani, terdapat sekitar 1.000 hektar total luas kebun swadaya yang sudah tidak produktif, sehingga perlu dilakukan replanting.
Riau
Riau
Waka Komisi V DPRD Riau: DBH Sawit Belum Cukup Perbaiki Infrastruktur Rusak
Pekanbaru, katakabar.com - Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Karmila Sari mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit segera diterima sebanyak 350 daerah di Indonesia. "Provinsi Riau dapat jatah paling besar, yakni Rp308 miliar lebih dari total dana Rp3,4 triliun yang dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia," ujarnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (6/10). Tapi, kata Karmila, meski dapat jatah paling besar, ternyata DBH kelapa sawit yang digelontorkan untuk Riau ini belum cukup memperbaiki kerusakan infrastruktur yang disebabkan industri sawit di Riau. Menurutnya, paling tidak ada sekitar 3 kilometer jalan rusak pada satu titik jalan setiap tahun. Melihat kondisi ini dan ditambah wilayah Riau dominan gambut, dana yang diperlukan untuk memperbaiki jalanrusak butuh dana cukup besar. "Pembangunan di Riau dominan gambut tadi, untuk memperbaiki 1 kilometer jalan menghabiskan dana sekitar Rp9 miliar. Otomatis, kita butuh Rp27 miliar di satu titik ruas jalan," jelasnya. Sementara, sebut Karmila, kerusakan yang disebabkan dari truk-truk membawa Tandan Buah Segara (TBS) kelapa sawit ataupun Crude Palm Oil (CPO) ini melebihi itu rusaknya. Tapi, Ketua DPW Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Riau ini mengaku tetap bersyukur dengan adanya DBH kelapa sawit ini. DBH Kelapa sawit ini bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. "Kita pasti bersyukur dapat tambahan berupa DBH kelapa sawit. Harapannya ada tambahan dana dari pusat," timpalnya.