Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

Rabu, 02 September 2026 | 20:02 WIB

Danantara Housing Expo 2026, BP Tapera Dorong MBR Manfaatkan Akses Rumah Subsidi

Tangerang, katakabar.com - Danantara Housing Expo 2026 resmi dibuka di Hall A ICE PIK 2, Tangerang, Kamis (27/8) lalu. Pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai pilihan hunian sekaligus mempertemukan masyarakat dengan pengembang, perbankan, dan pelaku ekosistem perumahan. BP Tapera turut hadir melalui booth bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kehadiran BP Tapera menjadi salah satu sarana bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memperoleh informasi mengenai rumah subsidi dan akses pembiayaannya.Komisioner BP Tapera, Dr. Heru Pudyo Nugroho, mengatakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan Danantara Housing Expo untuk melihat berbagai pilihan hunian yang tersedia. "Di sini dipamerkan seluruh produk-produk properti dari pengembang-pengembang ternama, baik rumah komersial maupun rumah subsidi. Dan ini kita ada di booth Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga BP Tapera," ujar Heru.Ia mengajak masyarakat untuk datang dan mencari informasi mengenai hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan."Silakan teman-teman semua, ayo bagi yang belum punya rumah, ini saatnya untuk lihat-lihat prospektus rumah, baik rumah subsidi maupun rumah komersial," ujarnya. Khusus bagi MBR yang memenuhi kriteria dan belum memiliki rumah, Heru mendorong masyarakat untuk berkonsultasi langsung mengenai akses rumah subsidi. "Khusus subsidi, bagi Anda yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah, ini saatnya untuk nanya-nanya bagaimana bisa mendapatkan rumah yang mudah, layak dan terjangkau di BP Tapera," ucapnya. Realisasi FLPP Capai 134.734 Unit Ajakan tersebut sejalan dengan pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BP Tapera. Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 26 Agustus 2026, realisasi penyaluran KPR subsidi mencapai 134.734 unit, atau 38,50 persen dari target 350.000 unit tahun 2026. Nilai realisasi mencapai sekitar Rp16,765 triliun.Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 62.944 unit, disusul Bank Syariah Nasional 32.905 unit, BRI 14.387 unit, BNI 9.670 unit, dan Bank Mandiri 4.004 unit. Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi sebanyak 31.844 unit, kemudian Jawa Tengah 11.755 unit, Sulawesi Selatan 11.111 unit, Jawa Timur 9.463 unit, dan Banten 8.612 unit. Sementara itu, realisasi FLPP tercatat 818 unit di Papua, 275 unit di Papua Tengah, 326 unit di Papua Barat Daya, 134 unit di Papua Barat, dan 62 unit di Papua Selatan. Expo Hadirkan Beragam Pilihan Hunian CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam sambutannya menyampaikan bahwa expo menghadirkan lebih dari 120 ribu pilihan hunian dan apartemen dari lebih dari 130 developer BUMN dan swasta. Pilihan tersebut dibagi dalam tiga zona, yakni First Home, Family Home, dan Premium Living, serta dilengkapi 10 rumah contoh. "Terutama masyarakat berpenghasilan rendah, bawah, dan juga menengah ini dapat memiliki rumah dengan baik, cepat, dan layak," jelas Rosan. Ia juga menyebut inventory BUMN yang ditawarkan mencapai sekitar 16.500 unit. Dari sisi pembiayaan, tersedia skema dengan uang muka mulai 1 persen, bunga fixed pada periode awal mulai 2,75 persen, serta tenor hingga 30 bahkan 40 tahun. Menteri PKP, Maruarar Sirait turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian. "Danantara Housing Expo tidak hanya menjadi tempat untuk menawarkan rumah, tetapi menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan berbagai pelaku industri dalam satu ekosistem perumahan," uls Maruarar. Ia menyebut dukungan Kredit Program Perumahan tahun ini mencapai Rp50 triliun. Pemerintah juga meningkatkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit. Setelah sambutan Menteri PKP, acara dilanjutkan dengan prosesi simbolis pembukaan kunci rumah sebagai tanda dibukanya Danantara Housing Expo 2026.Menutup keterangannya dari lokasi, Heru kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum expo tersebut."Ayo ramaikan, Danantara Housing Expo 2026 sukses untuk kalian semua," pungkasnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:05 WIB

BP Tapera Perkuat Akses Pembiayaan Perumahan bagi UMKM Lewat Bazar Pesona Merdeka 2026

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat edukasi dan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui Bazar Pesona Merdeka 2026 yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di M Bloc Space, Jakarta. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho turut mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam melakukan interaksi langsung dengan pelaku UMKM dan masyarakat yang hadir. Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan perumahan sekaligus melihat langsung kondisi dan latar belakang para peserta. Pada kegiatan tersebut, Menteri PKP melakukan pengecekan langsung kepada sejumlah peserta, mulai dari pelaku usaha kreatif, barista, pekerja yayasan pendidikan, hingga pelaku UMKM yang memproduksi barang secara mandiri. Salah satu peserta juga mengembangkan karya seni lukis yang dibuat oleh anaknya yang merupakan penyandang autisme menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Heru menyampaikan keterlibatan BP Tapera dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan informasi mengenai KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan akses kepemilikan rumah pertama. “BP Tapera hadir untuk mendekatkan informasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Kami ingin pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP,” kata Heru. Pada kegiatan tersebut, tercatat 89 masyarakat telah mendaftar untuk memperoleh informasi dan akses pembiayaan perumahan. Peserta berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan usaha, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap hunian pertama sekaligus akses pembiayaan semakin beragam. Dari kegiatan ini kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Ini menunjukkan kebutuhan terhadap rumah pertama masih sangat besar, termasuk dari kalangan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini mungkin belum memahami bagaimana cara mengakses pembiayaan perumahan,” jelas Heru. Berdasarkan rekap realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026, BP Tapera mencatat 131.516 unit rumah telah tersalurkan dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp16,36 triliun. Penyaluran tersebut telah menjangkau 36 provinsi di Indonesia. Dengan kuota FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan program pembiayaan rumah pertama. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, yakni 31.229 unit atau 23,75 persen dari total penyaluran, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp3,93 triliun. Heru menegaskan BP Tapera akan terus memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, dan mekanisme pengajuan KPR Sejahtera FLPP. “Program pembiayaan perumahan harus semakin dekat dengan masyarakat. Kami akan terus memberikan edukasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, serta proses pengajuan sehingga mereka yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan memiliki rumah pertama,” ucap Heru. Sedang, dari interaksi Menteri PKP dengan para pelaku UMKM juga memperlihatkan keberagaman potensi ekonomi masyarakat. Menteri PKP memberikan motivasi kepada peserta agar tidak mudah menyerah dalam mengembangkan usaha. “Pantang menyerah itu harus dari diri kita sendiri. Dengan kemauan dan doa, kita harus yakin sukses,” pesan Menteri PKP kepada seorang peserta. Bazar Pesona Merdeka 2026 sendiri menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan mengembangkan usahanya. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan pengusaha muda penyandang disabilitas untuk tampil dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, BP Tapera tidak hanya mendorong masyarakat memahami program pembiayaan perumahan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi kepada kelompok masyarakat yang aktif menjalankan usaha. Upaya tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi, di mana rumah pertama diharapkan dapat menjadi bagian dari fondasi kemandirian keluarga sekaligus mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha. BP Tapera berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan edukasi pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM, dapat memperoleh akses terhadap hunian pertama yang layak dan terjangkau.

Rabu, 19 Agustus 2026 | 19:07 WIB

BP Tapera Perkuat Sinergi Perumahan Lewat REI Kalsel Expo ke 20

Banjarmasin, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri sekaligus membuka REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ruang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, pemerintah, dan stakeholder dalam memperluas akses hunian serta pembiayaan perumahan.Ketua DPD REI Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang membuat REI Expo mampu bertahan hingga 20 tahun. “REI Kalsel Expo telah memasuki usia 20 tahun. Ini merupakan perjalanan panjang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi REI Kalimantan Selatan,” ujarnya. Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah, Royzani Sjachril, menilai expo menjadi momentum memperkuat kolaborasi sektor perumahan. “Expo menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, solusi perumahan dan pembiayaan. Tema sinergi tanpa batas sangat tepat, karena pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Royzani. Sementara, Kepala Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, yang mewakili Gubernur Kalsel, menekankan dampak ekonomi pembangunan perumahan. “Setiap hunian yang dibangun akan menggerakkan rantai pasok, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat di banyak lini sekaligus,” ucapnya. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan REI merupakan mitra strategis BP Tapera dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“BP Tapera adalah mitra yang luar biasa, karena dalam penyediaan rumah subsidi, tentu REI juaranya,” tutur Heru. Heru menjelaskan, BP Tapera mendapat mandat pemerintah untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. “Masih menjadi tantangan bahwa masih banyak keluarga di Kalimantan Selatan yang belum memiliki rumah, sehingga pemerintah harus hadir di sana,” terangnya. Berdasarkan data BP Tapera, hingga 12 Agustus 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP di Kalimantan Selatan mencapai 5.147 unit dengan nilai pembiayaan Rp676,5 miliar. Program tersebut menjangkau 13 kabupaten dan kota, didukung 9 bank penyalur, 9 asosiasi, 574 pengembang, dan 521 perumahan. Heru juga mendorong perluasan akses KPR subsidi bagi pekerja informal. "Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya. Ia menambahkan, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan tenaga kerja, industri bahan bangunan, konstruksi, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026. Melalui expo tersebut, BP Tapera berharap sinergi dengan REI, perbankan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder semakin kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:09 WIB

BP Tapera Tinjau Mahantas Modern Land, Pekerja Muda Belum Menikah Sudah Miliki Rumah

Banjarmasin, katakabar.com - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, tinjau langsung kawasan Mahantas Modern Land, perumahan subsidi dan komersial di Jalan AMD XII, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut didampingi Ketua DPD REI Kalimantan Selatan H. Ahyat Sarbini dan Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah Royzani Sjachril. Pada kunjungan tersebut, Heru melihat sejumlah rumah yang telah dihuni masyarakat sekaligus berdialog dengan penerima KPR subsidi. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi hunian dan manfaat pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Salah satu penerima KPR subsidi yang ditemui M. Aries Apriliadi, seorang karyawan swasta yang masih berstatus single. Aries melakukan akad KPR pada 13 Juli 2026 dan kini telah memiliki rumah sebagai tempat tinggal sekaligus aset untuk masa depan. Kisah Aries menjadi gambaran akses KPR subsidi juga dapat dimanfaatkan pekerja muda yang belum menikah untuk mulai memiliki rumah sejak dini. “Luar biasa, masih muda dan belum menikah sudah berani mengambil rumah. Ini investasi untuk masa depan. Daripada uang dihabiskan untuk gaya hidup, lebih baik mulai dipikirkan untuk memiliki rumah,” kata Heru. Menurut Heru, kepemilikan rumah sejak usia muda merupakan langkah positif dalam mempersiapkan masa depan. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi aset jangka panjang.Mahantas Modern Land berada di kawasan dataran rendah atau rawa yang menjadi karakter geografis sebagian wilayah Banjarmasin. "Kondisi tersebut membutuhkan proses penyiapan dan pengurukan lahan sebelum dikembangkan menjadi kawasan hunian," jelas Heru. Meski berada di kawasan dengan karakter lahan rawa, rumah-rumah yang telah dibangun di Mahantas Modern Land terlihat tertata dengan desain sederhana dan modern. Sejumlah unit juga telah dihuni masyarakat.Peninjauan tersebut menjadi bagian dari perhatian BP Tapera terhadap penyediaan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan dan kondisi lingkungan kawasan. Heru menegaskan program KPR subsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama. “Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya. Melalui sinergi BP Tapera bersama REI, pengembang, perbankan, dan pemerintah daerah, akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau diharapkan terus diperluas, termasuk bagi generasi muda yang mulai mempersiapkan kepemilikan rumah sejak dini.

Selasa, 18 Agustus 2026 | 13:05 WIB

Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, BP Tapera Dukung Pemenuhan Hunian Berdasarkan Data BPS

Jakarta, katakabar.com - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho hadiri forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rilis berupa statistik berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian. Ketua BPS, Amalia Adininggar, melaporkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan. Disebutkan publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum pernah ada sebelumnya.Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 merupakan Keluarga yang Menempati Rumah Sendiri Tetapi Tidak Memenuhi Layak Huni. "Rilis kami menyebutkan Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa," terang Amalia. Amalia menjelaskan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni. Rilis ini menerbitkan capaian daa bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses terbanyak, hingga kelompok penghasilan 4juta sampai dengan 6juta merupakan kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8juta sampai dengan 10juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan rilis ini. "Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayan, karena integritas itu mahal," ujar Maruarar Sirait. Senada dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan serta bedah rumah.Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan. Heru menimpali, pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah. "Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi," sebut Heru.

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:11 WIB

BP Tapera Torehkan Sejarah, Bersama Presiden RI Akad Massal 62.710 KPR Sejahtera FLPP di Kabupaten Batang

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kali ketiga gelar akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan mengundang Presiden RI, H Prabowo Subianto. Kegiatan serupa yang menghadirkan Presiden RI ini sebelumnya pernah digelar sebanyak dua kali pada 2025, yakni di Kecamatan Cileungsi Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.000 unit rumah, dan Kota Serang Provinsi Banten, sebanyak 50.030 unit rumah. Kegiatan akad massal kali ini digelar di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi melalui skema FLPP. Total 200 debitur dihadirkan secara langsung, dan 62.510 selebihnya hadir secara daring (online). Akad massal ini kembali mencetak pencapaian tertinggi dibandingkan akad massal sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BP Tapera selalu memberikan komitmen untuk terus meningkatkan capaiannya. Akad massal juga dilakukan kepada 200 debitur Program KUR Perumahan, dengan total nilai akad mencapai Rp880 Miliar bagi 7.100 debitur, dengan rincian sisi permintaan (demand) sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia (supply) sebanyak 227 debitur. Rangkaian kegiatan diawali Presiden RI kunjungi penghuni rumah subsidi setempat, yakni Kudung Slamet yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai Satpam. Terus Kepala Negara hadiri seremoni untuk saksikan dan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 10 debitur perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari beragam profesi baik yang yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap (nonfix income), seperti profesi Pengemudi Ojek Online, Pemuka Agama, Asisten Rumah Tangga, Guru, Perawat, Anggota TNI & Polri, hingga Penjual Jamu. Presiden juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berdialog bersama dengan para debitur yang melakukan akad massal secara daring. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan akad yang dilaksanakan secara serentak ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten dan Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua. Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 Triliun. “Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan Ekosistem Perumahan, kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial (persero) bersama 43 bank penyalur yang terdiri Bank 6 HIMBARA, 34 Bank Pembangunan Daerah, dan 3 Bank Swasta,” ucap Heru. BP Tapera dalam menyalurkan FLPP terus menunjukkan tren peningkatan, dimulai pada tahun 2020 sebesar 109.253 unit, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya di 2022 sebesar 226.000 unit, dan tahun 2023 sebesar 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit. Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025. Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun. Inovasi BP Tapera Tingkatkan Layanan dan Perlindungan Konsumen Guna terus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah, BP Tapera terus meningkatkan layanannya melalui berbagai inovasi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan yang sama menyampaikan BP Tapera saat ini terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola Rumah Subsidi melalui inovasi Layanan Digital BP Tapera, dengan membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time. Heru menjelaskan, melalui inovasi Trilogi Stok, data sistem ketersediaan rumah diintegerasikan secara real-time antara pengembang perumahan, bank penyalur, dan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan konsumen untuk memastikan rumah subsidi layak huni sebelum diakadkan. BP Tapera juga melakukan penguatan Infrastruktur IT melalui peningkatan kapasitas komputasi, AI, dan penyimpanan data yang didukung keamanan siber bersama BSSN. Ia menyatakan BP Tapera saat ini juga telah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi. “Menindaklanjuti Komitmen Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja, khususnya di kawasan industri, kami telah mendukung penyiapan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal atau rusun,” terangnya.

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:07 WIB

BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR

Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sabtu, 25 Juli 2026 | 19:07 WIB

BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah

Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.

Jumat, 10 Juli 2026 | 12:10 WIB

Edukasi KPR Sejahtera FLPP di Kota Batu, BP Tapera Dorong Sinergi Perluas Akses Pembiayaan Rumah Bagi MBR

Kota Batu, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan mengenai berbagai skema pembiayaan perumahan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Mengawali kegiatan, Staf Ahli Menteri Kementerian PKP, Riadi Arief Aladin, menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau. Menurutnya, melalui KPP pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor perumahan, termasuk UMKM dan pengembang, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, memaparkan berbagai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP, mulai dari persyaratan penerima, mekanisme pembiayaan, hingga hak dan kewajiban penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Melengkapi sesi sosialisasi, Small Business Manager BRI Kota Batu, Dimas Sutikno Putro, menjelaskan peran BRI sebagai bank penyalur dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah. Menurutnya, BRI berperan dalam proses verifikasi calon debitur, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pendampingan proses akad kredit sehingga masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Menanggapi pertanyaan peserta mengenai anak yang orang tuanya dalam satu Kartu Keluarga telah membeli rumah melalui Program KPR Sejahtera FLPP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa setiap calon penerima tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila yang bersangkutan telah membentuk keluarga sendiri, memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum pernah menerima subsidi perumahan, maka dapat mengajukan KPR Sejahtera FLPP sesuai ketentuan yang berlaku. Menjawab pertanyaan lain terkait penerima FLPP yang harus berpindah domisili atau tempat kerja ke daerah lain setelah memiliki rumah subsidi, Alfian Arif menegaskan bahwa pemanfaatan rumah subsidi harus tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan kondisi penerima wajib disesuaikan dengan regulasi pemerintah agar tujuan utama program dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga Menutup kegiatan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. "BP Tapera akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KPR Sejahtera FLPP semakin tepat sasaran, cepat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Heru. Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun, melibatkan 13 asosiasi, 1.104 pengembang, 1.178 perumahan, dan 9 bank penyalur. Tiga kabupaten dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yakni Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit. Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.

Jumat, 10 Juli 2026 | 11:13 WIB

BP Tapera Dampingi Kunker Menteri PKP Lihat Hunian Rumah FLPP di Malang

Malang, katakabar.com - Monitoring keterhunian bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR Sejahtera FLPP benar-benar dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat. Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi. BP Tapera mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) keterhunian rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Lawang Park Residence 2, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (1/7) lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang, M. Sanusi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, serta pihak pengembang. Monitoring keterhunian bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR Sejahtera FLPP benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat. Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi. Pada kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meninjau rumah milik Yeni Puji Astuti 45 tahun, pelaku usaha penjualan pisang molen di Pasar Lawang sekaligus penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP. Selain melihat kondisi rumah, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan Yeni mengenai manfaat Program FLPP. Usai peninjauan, Maruarar Sirait mengapresiasi kualitas rumah subsidi di Perumahan Lawang Park Residence 2. "Saya kasih nilai 8,5 karena airnya bagus, rumahnya bagus, temboknya tidak retak, dan saya cek langsung kepada warga juga tidak banjir. Kualitas rumah subsidi harus terus dijaga agar masyarakat memperoleh hunian yang nyaman dan layak," ujar Maruarar Sirait. Sementara, Yeni mengaku Program KPR Sejahtera FLPP telah membantunya memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau. Ia mengetahui informasi mengenai rumah subsidi melalui media sosial, kemudian mengajukan KPR setelah melakukan survei lokasi. "Setelah survei, proses BI checking hingga akad tidak sampai dua bulan. DP-nya Rp1,6 juta dengan angsuran sekitar Rp1 jutaan flat selama 20 tahun. Alhamdulillah, angsurannya tidak terlalu memberatkan karena keluarga kami berjualan molen di Pasar Lawang," tutur Yeni. Melalui skema FLPP, Yeni berhasil memiliki rumah seharga Rp166 juta dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta. Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kesempatan untuk mempunyai rumah layak. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera dalam menjaga kualitas penyaluran FLPP sekaligus memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerima manfaat. "BP Tapera tidak hanya berperan dalam menyalurkan pembiayaan rumah melalui FLPP, tetapi juga memastikan manfaat program terus dirasakan masyarakat. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala bersama Kementerian PKP, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pengembang, kami ingin memastikan rumah subsidi tetap berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Heru Pudyo Nugroho. Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 perumahan. Adapun tiga daerah dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit. Heru menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program FLPP tetap tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.