Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

9 jam yang lalu

BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah

Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.

Jumat, 10 Juli 2026 | 12:10 WIB

Edukasi KPR Sejahtera FLPP di Kota Batu, BP Tapera Dorong Sinergi Perluas Akses Pembiayaan Rumah Bagi MBR

Kota Batu, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan mengenai berbagai skema pembiayaan perumahan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Mengawali kegiatan, Staf Ahli Menteri Kementerian PKP, Riadi Arief Aladin, menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau. Menurutnya, melalui KPP pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor perumahan, termasuk UMKM dan pengembang, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, memaparkan berbagai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP, mulai dari persyaratan penerima, mekanisme pembiayaan, hingga hak dan kewajiban penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Melengkapi sesi sosialisasi, Small Business Manager BRI Kota Batu, Dimas Sutikno Putro, menjelaskan peran BRI sebagai bank penyalur dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah. Menurutnya, BRI berperan dalam proses verifikasi calon debitur, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pendampingan proses akad kredit sehingga masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Menanggapi pertanyaan peserta mengenai anak yang orang tuanya dalam satu Kartu Keluarga telah membeli rumah melalui Program KPR Sejahtera FLPP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa setiap calon penerima tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila yang bersangkutan telah membentuk keluarga sendiri, memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum pernah menerima subsidi perumahan, maka dapat mengajukan KPR Sejahtera FLPP sesuai ketentuan yang berlaku. Menjawab pertanyaan lain terkait penerima FLPP yang harus berpindah domisili atau tempat kerja ke daerah lain setelah memiliki rumah subsidi, Alfian Arif menegaskan bahwa pemanfaatan rumah subsidi harus tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan kondisi penerima wajib disesuaikan dengan regulasi pemerintah agar tujuan utama program dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga Menutup kegiatan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. "BP Tapera akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KPR Sejahtera FLPP semakin tepat sasaran, cepat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Heru. Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun, melibatkan 13 asosiasi, 1.104 pengembang, 1.178 perumahan, dan 9 bank penyalur. Tiga kabupaten dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yakni Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit. Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.

Jumat, 10 Juli 2026 | 11:13 WIB

BP Tapera Dampingi Kunker Menteri PKP Lihat Hunian Rumah FLPP di Malang

Malang, katakabar.com - Monitoring keterhunian bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR Sejahtera FLPP benar-benar dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat. Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi. BP Tapera mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) keterhunian rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Lawang Park Residence 2, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (1/7) lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang, M. Sanusi, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, serta pihak pengembang. Monitoring keterhunian bagian dari komitmen BP Tapera untuk memastikan rumah subsidi yang dibiayai melalui Program KPR Sejahtera FLPP benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat. Selain memantau tingkat keterhunian, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas bangunan, kondisi lingkungan, serta keberlangsungan pemanfaatan rumah subsidi. Pada kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meninjau rumah milik Yeni Puji Astuti 45 tahun, pelaku usaha penjualan pisang molen di Pasar Lawang sekaligus penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP. Selain melihat kondisi rumah, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan Yeni mengenai manfaat Program FLPP. Usai peninjauan, Maruarar Sirait mengapresiasi kualitas rumah subsidi di Perumahan Lawang Park Residence 2. "Saya kasih nilai 8,5 karena airnya bagus, rumahnya bagus, temboknya tidak retak, dan saya cek langsung kepada warga juga tidak banjir. Kualitas rumah subsidi harus terus dijaga agar masyarakat memperoleh hunian yang nyaman dan layak," ujar Maruarar Sirait. Sementara, Yeni mengaku Program KPR Sejahtera FLPP telah membantunya memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau. Ia mengetahui informasi mengenai rumah subsidi melalui media sosial, kemudian mengajukan KPR setelah melakukan survei lokasi. "Setelah survei, proses BI checking hingga akad tidak sampai dua bulan. DP-nya Rp1,6 juta dengan angsuran sekitar Rp1 jutaan flat selama 20 tahun. Alhamdulillah, angsurannya tidak terlalu memberatkan karena keluarga kami berjualan molen di Pasar Lawang," tutur Yeni. Melalui skema FLPP, Yeni berhasil memiliki rumah seharga Rp166 juta dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta. Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kesempatan untuk mempunyai rumah layak. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa monitoring keterhunian merupakan bagian dari komitmen BP Tapera dalam menjaga kualitas penyaluran FLPP sekaligus memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerima manfaat. "BP Tapera tidak hanya berperan dalam menyalurkan pembiayaan rumah melalui FLPP, tetapi juga memastikan manfaat program terus dirasakan masyarakat. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala bersama Kementerian PKP, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pengembang, kami ingin memastikan rumah subsidi tetap berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Heru Pudyo Nugroho. Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 perumahan. Adapun tiga daerah dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit. Heru menegaskan, BP Tapera akan terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program FLPP tetap tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.

Rabu, 08 Juli 2026 | 10:11 WIB

Tapera Optimis Capai Target 2026

Jakarta, katakabar.com - Untuk mewujudkan Rumah Pertama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menyalurkan Rumah Subsidi melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Realisasi KPR FLPP per 30 Juni 2026, mencapai 91.531 unit senilai Rp11,37 triliun, terdiri dari 91.522 unit Rumah Tapak dan 9 unit Rumah Susun. Realisasi penyaluran dana FLPP triwulan I mencapai 41.084 unit. Penyaluran dana FLPP menunjukan tren kenaikan yang konsisten dengan pertumbuhan 98,6% pada Februari dan 32,6% pada Maret. Bulan Maret menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai 19.250 unit, bertumbuh 46,9 persen. Sementara realisasi triwulan II 2026 mencapai 50.447 unit. Realisasi penyaluran Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan April. Penyaluran FLPP meningkat tajam pada bulan Juni. Bulan Juni menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 26,844 unit (53,21 persen) dari total realisasi triwulan II. “Penyaluran FLPP yang meningkat tajam pada bulan Juni 2026 mendorong pertumbuhan triwulan II sebesar 22,79% dibandingkan dengan triwulan I. Realisasi dana FLPP triwulan I mencapai 41.084 unit dan triwulan II mencapai 50.447 unit. Hal ini mencerminkan akselerasi penyaluran menjelang akhir semester I tahun 2026,” ungkap Deputi Komisiner Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang. Pada 2026 ini menurut Wilson, memiliki tantangan terkait dengan penerapan Lahan Sawah DIlindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Namun dengan diterbitkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN terkait dengan Dukungan Percepatan Program 3 Juta Rumah. Kebijakan ini mengatur tentang pedoman perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS) dan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Selain itu, Wilson juga mengapresiasi implementasi SLIK OJK per 13 April 2026. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terbaru untuk mempermudah akses pengajuan kredit perumahan (KPR). Kebijakan ini memperbolehkan masyarakat dengan catatan kredit di bawah Rp1 juta untuk mengajukan KPR subsidi, serta menegaskan bahwa data SLIK bukan penentu mutlak diterima atau ditolaknya pengajuan kredit. Prognosa Semester II 2026 BP Tapera optimis dengan adanya solusi terhadap tantangan yang terjadi di Tahun 2026, agar realisasi FLPP tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. BP Tapera telah menyusun prognosa realisasi pada Juli ditargetkan mencapai 31.270 unit, kemudian meningkat menjadi 35.576 unit pada Agustus, 41.576 unit pada September, 47.576 unit pada Oktober, 49.575 unit pada November, hingga mencapai 52.896 unit pada Desember. Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan. Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja. Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan. Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Tercatat per hari ini (1/7) realisasi dana FLPP telah mencapai 93.339 unit senilai Rp11,60 triliun.

Rabu, 01 Juli 2026 | 15:10 WIB

Dampingi Menteri PKP Bertemu Para Gubernur Daerah, BP Tapera Siap Support Program Hunian Lewat FLPP

Jakarta, katakabar.com - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma hadir saat rapat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di rapat tersebut, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait berdiskusi bersama dengan beberapa Kepala Daerah guna membahas seputar program pemerintah yang berfokus pada hunian. Adapun para pejabat daerah yang hadir di pertemuan tersebut, yakni Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Plt. Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian; serta Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa. Pada kegiatan tersebut, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan program bantuan pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Heru juga menitipkan pesan kepada para Kepala Daerah yang hadir untuk dapat mendorong Bank Pembangunan Daerah setempat agar dapat diberdayakan. “Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank Nasional, kami siap support untuk sosialisasikan program ini ke daerah,” jelas Heru lebih lanjut. Selain program FLPP, turut disampaikan Maruarar Sirait berbagai program hunian lainnya dari pemerintah, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perumahan hingga BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) “Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya,” tegas Maruarar Sirait. Pada 2026 ini, Per 30 Juni BP Tapera telah menyalurkan FLPP sebesar 91.531 unit rumah senilai Rp11,4 Triliun. Capaian secara nasional tersebut sudah termasuk pada capaian di Provinsi Riau sebanyak 2.608 unit, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.233 unit, Provinsi Bengkulu sebanyak 757 unit, Provinsi Gorontalo sebanyak 610 unit, Sulawesi Barat sebanyak 574 unit; dan Papua Selatan sebanyak 4 unit.

Minggu, 28 Juni 2026 | 19:05 WIB

BP Tapera Urai Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun, Cicilan Mulai Rp500 Ribu per Bulan

Jakarta, katakabar.com - Mimpi memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka lebar. BP Tapera urai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun dalam Rapat Komite Tapera yang digelar di Kementerian Keuangan, Rabu (24/6) lalu. Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. "Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," kata Heru. Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yakni sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait. Menurutnya, inovasi pembiayaan perumahan diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses rumah layak huni. "Ada target besar yang harus kita capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi. Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah," terang Maruarar. Selain membahas tenor 40 tahun, rapat juga menyoroti pentingnya pengembangan rumah susun sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau. Sedang, Anggota Komite Tapera, Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian yang dibangun, khususnya rumah susun. Ia berharap masyarakat mulai melihat rumah susun sebagai hunian yang nyaman, modern, dan layak untuk ditinggali. Pada rapat tersebut, BP Tapera juga mengajukan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk implementasi program, antara lain penyesuaian kuota rumah susun subsidi, dukungan regulasi terkait perubahan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun, serta penyesuaian premi asuransi Selain membahas berbagai inovasi pembiayaan, BP Tapera juga melaporkan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026. Hingga 23 Juni 2026, sebanyak 81.286 unit rumah yang sudah direalisasikan, ditambah dengan 21.735 unit rumah yang sudah akad kredit. Sehingga total realisasi hingga saat ini mencapai 103.003 unit rumah FLPP. Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan. Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja. Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan. Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang, serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Rapat yang diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait bersama dengan Anggota Komite Tapera lainnya, meliputi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, serta unsur Profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto. Sedangkan dari pihak BP Tapera, hadir secara lengkap jajaran pimpinan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, yakni Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama dengan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma; Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Sugiyarto; Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Doddy Bursman; serta Deputi Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang.

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:05 WIB

BP Tapera Dorong Akselerasi Program Perumahan di Nias, BSPS 2026 Dialokasikan Bagi Seluruh Wilayah

Jakarta, katakabar.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera menerima audiensi para kepala daerah se Kepulauan Nias, meliputi Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (11/6). Pertemuan tersebut bahas sinergi program perumahan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Di pertemuan tersebut, Kepulauan Nias menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah karena realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih sangat terbatas. Komisioner BP Tapera menyampaikan realisasi rumah subsidi di Pulau Nias terakhir tercatat pada tahun 2022. Padahal, potensi pengembangan perumahan cukup besar dengan ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian masyarakat yang masih tinggi. Pemerintah juga menyoroti rendahnya minat pengembang membangun rumah subsidi di wilayah Nias. Salah satu faktor yang disampaikan dalam audiensi adalah tingginya biaya material dan konstruksi yang menyebabkan harga rumah subsidi saat ini dinilai kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP meminta agar dilakukan kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi di wilayah kepulauan dan daerah dengan karakteristik khusus. Selain mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap rumah subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan rencana alokasi BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Utara, seluruh wilayah di Kepulauan Nias memperoleh peningkatan alokasi, yakni Kabupaten Nias Utara sebanyak 528 unit, Kota Gunungsitoli 300 unit, Kabupaten Nias Barat 653 unit, Kabupaten Nias Selatan 526 unit, dan Kabupaten Nias 400 unit. Para kepala daerah menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut. Bupati Nias Barat menyampaikan program BSPS diharapkan mampu membantu menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 22 persen. Sementara, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan berbagai kebutuhan perumahan lainnya, termasuk dukungan bagi kawasan pendidikan, penyediaan rumah layak huni, serta penanganan backlog perumahan di wilayah masing-masing. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP dan BP Tapera akan melaksanakan sosialisasi program perumahan secara lebih intensif di Kepulauan Nias agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan dan pembiayaan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan akan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur, hingga pemangku kepentingan lainnya. "Kami akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias," jelasnya optimis. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat di Kepulauan Nias dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan terluar Indonesia.

Sabtu, 13 Juni 2026 | 17:05 WIB

Total 77 Ribu Lebih Unit KPR Sejahtera FLPP Sudah Disalurkan

Jakarta, katakabar.com - Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan (Rumah Subsidi) lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif. Lihat, per 11 Juni 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebut berkat kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota pada 35 provinsi di Indonesia. Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini. Disusul Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya. Sementara dari sisi kalangan asosiasi pengembang, capaian tersebut berasal dari REI dengan realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini. Posisi berikutnya ditempati APERSI dengan 23.048 unit (29,72 persen), HIMPERRA sebesar 10.426 unit (13,44 persen), ASPRUMNAS sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), dan PI sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya. Data BP Tapera menunjukkan, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun ini. Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar. Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen. Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target. BP Tapera juga terus memperluas sosialisasi program rumah subsidi kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. "Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan" jelas Heru. Bidik Hunian Vertikal Di tahun 2026 pemerintah juga mendorong keterjangkauan rumah vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah MBR dalam hal keterjangkauan, terutama dalam hal kemudahan akses seperti lokasi bekerja, fasilitas umum, dan jarak dengan pusat kota. Lantaran itu, BP Tapera sebagai unsur pemerintah memiliki peran melalui penyaluran FLPP dengan turut mendorong penyaluran pada hunian vertikal di tahun 2026. Beradasarkan data yang dimiliki oleh BP Tapera, saat ini tersedia 2.908 unit rumah susun ready stock/siap jual yang tersebar di Indonesia, baik yang dikelola oleh pihak swasta/pengembang maupun oleh Perum Perumnas. BP Tapera melihat ketersediaan ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat generasi rumah tangga muda untuk dapat menjangkau hunian dengan aksestabilitas yang lebih menarik dari aktifitas sehari-hari. “Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” terang Heru. Guna mendorong hunian vertikal tersebut, saat ini BP Tapera terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak di pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera terkait dengan penetapan aturan mengenai tenor dan suku bunga bersama dengan Kementerian Keuangan terkait penyedia anggaran, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang diterapkan telah sesuai. Adapun usulan yang saat ini sedang dirumuskan Kementerian PKP bersama dengan BP Tapera adalah berupa tenor mencapai 40 tahun hingga layanan pelunasan dipercepat tanpa dikenakan denda. Usulan tersebut termasuk sudah mengakomodir layanan FLPP yang selama ini telah berjalan, seperti uang muka ringan, suku bunga tetap dan angsuran yang terjangkau. “Jika kita meninjau keterjangkauan berdasarkan upah minimum, maka apabila calon debitur mengajukan tenor hingga 40 tahun, angsuran per bulannya hanya sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu untuk rumah susun,” sebut Heru. Dengan realisasi yang telah lebih dari 77 ribu unit hingga saat ini, program FLPP menunjukkan tren positif dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak dan terjangkau yang ditetapkan pemerintah.

Senin, 08 Juni 2026 | 08:30 WIB

Perluas Akses KPR FLPP Bagi Pekerja Non Fixed Income, BP Tapera: Penghuni New Bukit Tentrem Rasakan Manfaat

Bantul, katakabar.com - BP Tapera terus dorong perluasan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk pekerja dengan penghasilan tidak tetap (non-fixed income), melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, DIY, yang dihadiri Plt. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, perwakilan Pemda DIY, serta bank penyalur FLPP. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan realisasi FLPP tertinggi di DIY pada 2025 dengan 258 unit, sementara Kabupaten Gunungkidul mencatat 66 unit. “Pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat berpenghasilan non-fixed income untuk memanfaatkan program KPR Subsidi FLPP. Kami berharap masyarakat yang telah merasakan manfaatnya dapat menyebarkan informasi baik ini kepada kerabat dan lingkungan sekitarnya,” ujar Sid. Menurutnya, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama melalui FLPP, di antaranya pembebasan PPN, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan BPHTB, sehingga biaya awal kepemilikan rumah menjadi lebih ringan. Plt. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menilai Perumahan New Bukit Tentrem yang memiliki 172 unit rumah subsidi menunjukkan kawasan berkontur tetap dapat menjadi hunian yang nyaman selama didukung fasilitas dan akses yang memadai. Ia juga menyampaikan rencana pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menghadirkan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat. Manfaat program FLPP dirasakan langsung oleh para penghuni yang sebagian besar berasal dari kalangan pekerja non-fixed income. Salah satunya Ari, pelaku jasa perbaikan peralatan elektronik, yang mengaku terbantu memiliki rumah dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta atau 1 persen dari harga rumah serta angsuran sekitar Rp1,77 juta per bulan selama 20 tahun. Selain Ari, sejumlah penghuni lain yang berprofesi sebagai MC dan pekerja jasa mandiri juga berhasil memiliki rumah melalui FLPP. Hal ini menjadi bukti bahwa program rumah subsidi kini semakin inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya kerap terkendala persyaratan pembiayaan. Keberhasilan tersebut turut tercermin dari kualitas kredit para penghuni. Perwakilan bank penyalur BTN dan BSN menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kredit macet maupun pembiayaan bermasalah di Perumahan New Bukit Tentrem. Melalui berbagai kemudahan dan kebijakan yang terus diperkuat pemerintah, BP Tapera optimistis semakin banyak masyarakat, termasuk pekerja sektor informal, dapat mewujudkan impian memiliki rumah layak huni melalui program FLPP