Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Minggu, 10 Desember 2023 | 20:20 WIB

Masyarakat Kelola Lahan 20 Tahun Bakal Dikeluarkan dari Kawasan Hutan

Banjarbaru, katakabar.com - Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Tahun 2023. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan wakili Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor selaku Ketua Tim GTRA Kalimantan Selatan, yang buka Rakor. Seluruh perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dan stakeholder terkait lainnya ikuti Rakar GTRA. "Apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan telah bekerja keras dan berkolaborasi untuk melaksanakan berbagai program kegiatan gerakan reforma agraria sepanjang tahun 2023 serta merencanakan program di tahun 2024," ujar Sulkan, dilansir dari laman elaeis.co, pada Ahad (10/12). Kerja keras dan dedikasi yang solid ini, kata Sulkan, telah menghasilkan berbagai kemajuan terkait capaian program reforma agraria di Kalimantan Selatan, seperti penyelesaian kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan. Di tahun 2024 nanti mudah-mudahan capaian ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan lagi. “Saya berharap, rapat koordinasi jadi momentum untuk mengevaluasi program dan kegiatan selama 2023 dan dapat menghasilkan penyelesaian terhadap beberapa permasalahan pertanahan yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” jelasnya lewat keterangan resmi Adpimprov Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Alen Saputra menimpali, GTRA Provinsi Kalimantan Selatan tahun depan fokus pada rencana redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan sehingga bisa didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tahun depan kita selesaikan persoalan terutama di kawasan hutan, masih ada masyarakat kita yang punya lahan di kawasan hutan,” ucapnya. Pada 2024 nanti, pihaknya menggandeng Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk percepatan reforma agraria ini. Saat ini pihaknya tengah mendata lahan masyarakat, terutama perkebunan sawit rakyat, yang ada di kawasan hutan. “Saat ini masih kita data berapa banyak luasannya,” bebernya. Ditambahkannya, lahan yang dimanfaatkan dan dikelola masyarakat sudah mencapai 20 tahun dikeluarkan dari kawasan hutan.

Sabtu, 18 November 2023 | 15:05 WIB

Kementan: Target PSR Seluas 180 Ribu Hektar Per Tahun di 21 Provinsi Sentra Sawit

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia lewat Direktorat Jenderal Perkebunan sudah memberikan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 319.699 hektar. Hal itu salah satu perwujudan dan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit secara berkelanjutan. "Dari tahun 2017, dengan menyasar kebun-kebun sawit rakyat dan tanaman tua yang lebih dari 25 tahun umur tanam, produktivitas rendah, benih tidak unggul sudah saatnya diremajakan. Program ini ditargetkan seluas 180 ribu ha yang tersebar di 21 provinsi sentra perkebunan kelapa sawit setiap tahun," ujar Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah di Jakarta, Dua hari lalu, dilansir dari laman medcom.id, pada Sabtu (18/11). Memang, kata Andi, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia. Kontribusi kelapa sawit ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang mencapai 16,8 juta hektar. Sisi lain produktivitas sawit nasional baru mencapai 3 hingga 4 juta ton per hektar setara Crude Palm Oil (CPO). Selain mengalami tantangan peningkatan produksi, sebut Andi, industri kelapa sawit menghadapi tantangan dari luar negeri dalam bentuk kampanye negatif tentang produksi minyak sawit Indonesia yang terkait dengan persaingan ekonomi dengan minyak nabati lainnya di pasar dunia, isu sosial, dan pembangunan pedesaan. Lantaran itu, Kementan terus menggenjot realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan lahan peremajaan potensial mencapai 2,8 juta hektar dari total kebun kelapa sawit rakyat yang mencapai 6,9 juta hektar. Ditegaskan Andi, peranan perkebunan dan industri kelapa sawit masih memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan dalam penyediaan lapangan usaha. Data BPS menunjukkan, kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III Tahun 2023 sebesar 3,44 persen. Komoditas kelapa sawit masih berkontribusi cukup besar sebagai sumber devisa di tengah fenomena El Nino. "Saat ini, kelapa sawit berada di peringkat pertama kontribusinya sebagai penyumbang devisa negara dari sektor pertanian. Tidak lain menandakan peran industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional hingga saat ini belum tergantikan," bebernya. Industri kelapa sawit sudah menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja yang terdiri atas empat juta orang tenaga kerja langsung dan 12 juta orang pekerja tidak langsung. Industri kelapa sawit, terang Andi, telah menciptakan kemandirian energi menggantikan bahan bakar fosil melalui biodiesel program B35 sebesar 13,5 kiloliter pada 2023 yang akan menghemat devisa USD10,75 miliar atau setara dengan Rp161 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.653.974 orang serta mengurangi emisi gas rumah kaca 34,9 juta ton karbon dioksida ekuivalen.