Dinas PUPR
Sorotan terbaru dari Tag # Dinas PUPR
Lingkungan
Lingkungan
Mantap! Dinas PUPR Bengkalis Sigap Perbaiki Jalan Poros Bantan
Bantan, katakabar.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis sigap melakukan pemeliharaan Jalan Poros Kecamatan Bantan, Kamis (5/9). Dina yang mengurusi jalan di 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis melaksanakan pemeliharaan ruas Jalan Poros Kecamatan Bantan, dengan cara pemadatan, penimbunan lobang, dan penggalian sisa-sisa kayu.
Riau
Riau
Semarak HUT RI 79, Dinas PUPR Kepulauan Meranti Gelar Berbagai Perlombaan
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten kepulauan Meranti gelar berbagai jenis lomba, sempena memeriahkan Hari Ulang Tahun atau HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79, di halaman pelataran Kantor PUPR Kepulauan Meranti, Selasa (20/8). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Fajar Triasmoko sampaikan terima kasih, dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan.
Lingkungan
Lingkungan
Tuntaskan Pengerjaan, Dinas PUPR Rohul Normalisasi Sungai Lukasok Tandun
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Rokan Hulu, Riau, perlahan tapi pasti tuntaskan sejumlah sejumlah program normalisasi sungai, di beberapa desa di wilayah Rokan Hulu. Salah satunya sungai Lukasok Tandun, Kecamatan Tandun. Menurut Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu, Resqi Rades, normalisasi aliran sungai ini sangat dibutuhkan masyarakat setempat.
Lingkungan
Lingkungan
Dinas PUPR Bengkalis Gesa Perbaikan Jalan Rusak dan Rampungkan Renovasi Mess Pemda
Bengkalis, katakabar.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bengkalis gesa perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak yang membahayakan pengguna jalan, di mana pengerjaan sesuai dengan prosedur. Begitu pula dengan renovasi Mess Pemerintah Daerah (Pemda) segera dituntaskan Telah tejadi sejumlah kerusakan di beberapa titik ruas jalan di dalam Kota Bengkalis, pulau seberang selepas musim hujan intensitas tinggi dan intensif serta pasang air laut tinggi sepanjang November 2023 hingga Februari 2024. Dampak dari kondisi cuaca tersebut memerlukan sejumlah perbaikan yang mendesak di sejumlah titik tertentu ruas jalan yang rusak. Lantaran kondisi jalan tersebut, kalau dilalui masyarakat sudah mulai membahayakan dan rawan terjadi kecelakaan di jalan raya. Apalagi dari memasuki bulan ramadhan dan menghadapi Idul Fitri 1445 hijiriah tahun 2024 masehi. Menyikapi hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis terus menggesa melakukan perbaikan dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang dialami pengguna jalan lantaran adanya pemeliharaan yang dilakukan. Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Bengkalis, Ardiansyah, ST, MT menjelaskan, pekerjaan pemeliharaan atau swakelola yang dilakukan dari tahun 2017 hingga tahun 2024 sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, serta bekerja sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. "Pemeliharaan jalan yang kami lakukan langkah penting demi keselamatan pengguna jalan. Banyak spot atau titik jalan kota yang mengalami kerusakan, dan kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan demi keselamatan bersama," tegas Ardiansyah kepada katakabar com, pada Ahad (24/3) kemarin. Selanjutnya, ulas Ardiansyah, perbaikan jalan dengan pembetonan untuk mengejar elevasi jalan tidak hanya sampai di situ. Tapi, nanti konstruksi bakal ditutup dengan lapisan atas berupa aspal. Ini dilakukan lantaran jalan tersebut berada dalam Kota Bengkalis. "Bila dilakukan dengan menggunakan metode base a pada umumnya bakal mengganggu pengguna jalan, seperti batu pecah dan serpihan batu akan menimbulkan abu. Beton yang digunakan sebagai lapisan perkuatan di bawah aspal sehingga aspal di atasnya tetap terjaga," terangnya. Pihaknya, kata Ardiansyah, sedang merencanakan untuk melakukan overlay pada beberapa ruas jalan yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut. "Pekerjaan pemeliharaan yang kita lakukan sudah sesuai mekanisme dan ini penting dilakukan demi keselamatan pengguna jalan. Apalagi sudah banyak spot jalan kota yang berlobang, dan kami lagi melakukan perencanaan untuk bagaimana melakukan overlay karena memang aspal jalan kota sudah sangat lama tidak dilakukan overlay," bebernya. Dengan demikian, sebut Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis ini, langkah-langkah pemeliharaan jalan yang dilakukan Dinas PUPR di sejumlah ruas jalan di Kota Bengkalis diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur jalan serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Isu Pemborosan Anggaran Pemeliharaan Gedung Di sisi lain, Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis,m Ardiansyah tanggapi soal beberapa pemberitaan yang beredar, yakni Gedung Mess Pemda di Jalan Jenderal Sudirman tak difungsikan tiap tahun direhap dari anggaran APBD Bengkalis dan penanganan abrasi. Soal Mess Pemda tersebut, ujar Ardiansyah, gedung tersebut saat ini sedang proses serah terima pengelolaan kepada Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, sementara pembangunan dan rehabilitasi dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis. "Sebagai upaya untuk mengaktifkan gedung tersebut, kami menemui beberapa kerusakan yang perlu diperbaiki sebelum proses serah terima pengelolaannya dapat dilakukan," ucapnya. Menurutnya, sesuai dengan tugas dan fungsi, pihaknya berupaya memanfaatkan aset dan bangunan yang ada untuk kepentingan masyarakat. Misalnya suksesnya transformasi gedung daerah menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP), yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah. "Guna menghadapi masukan dan kritikan, kami senantiasa terbuka. Pemerintah sering kali dihadapkan pada dua sudut pandang, positif dan negatif. Tapi, upaya kami untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung demi fungsionalitasnya hal wajar sebagai bentuk kontrol," tandasnya.
Sawit
Sawit
Monitoring Realisasi DBH Sawit di Mamuju Tengah, Rachmad: Kita Mau Cepat Terlaksana
Mamuju, katakabar.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat monitoring kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Mamuju Tengah, pada Rabu kemarin. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad menuturkan, DBH Sawit yang diterima Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Sulawesi Barat sebagai dukungan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. "Alokasi DBH sawit sebesar Rp41,8 miliar di tahun 2023. Di mana Rencana pengelolaannya dituntaskan di tahun 2024 ini. Sedang, DBH sawit tahun 2024 sebesar Rp36.9 miliar. Untuk peruntukannya sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, di mana 80 persen peruntukannya digunakan untuk infrastruktur," jelasnya, dilansir dari laman bugispos, pada Kamis (29/2). Jadi, kata Rachmad, ini yang kita jalankan di enam kabupaten. Makanya bersama Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah melakukan monitoring kegiatan DBH Sawit untuk bidang jalan di Mamuju Tengah,” beber Rachmad. Masih Rachmad, monitoring ini sebagai tindak lanjut dari arahan dari Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan petunjuk dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR “Pemerintah pusat menginginkan agar DBH Sawit ini secepatnya terlaksana,' ucapnya. Untuk itu, harap Rachmad, proses pelaksanaan kegiatan DBH Sawit segera dipercepat.
Nasional
Nasional
DBH Sawit Mukomuko 90 Persen Dari Rp16, 8 M Fisik Jalan dan Jembatan
Mukomuko, katakabar.com - Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko sebesar 90 persen dari Rp16,8 miliar digunakan buat pembangunan fisik jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko, Apriansyah menjelaskan, sebesar 90 persen Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang diterima digunakan untuk pembangunan fisik jalan. "Saat ini masih di angka 90 persen dari Rp16,8 miliar DBH kelapa sawit untuk fisik jalan dan jembatan. Sisanya di OPD Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup," ujarnya, dilansir dari laman ANTARA, pada Sabtu (21/10). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, tutur Apriansyah, dapat DBH sawit sebesar Rp16,8 miliar dari pemerintah pusat, atau terbesar dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Tahapan penggunaan DBH kelapa sawit di daerah ini sudah dilakukan, yakni sosialisasi, zoom meeting, dan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Selain itu, ulasnya lagi, penggunaan DBH kelapa sawit ini harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang salah satunya juknis DBH kelapa sawit. Menurutnya, di ketentuan itu diwajibkan peningkatan jalan yang sudah ada di Surat Keputusan (SK) bupati, dan jalan itu dilalui oleh logistik kelapa sawit. Soal pembangunan jalan itu, jelasnya, adalah aspal dan tuntas satu ruas. Contohnya jalan di SK sepanjang tiga kilometer dan kondisi rusak tiga kilometer ini mesti dibereskan. Kalau dibangun satu kilometer ini tidak sesuai ketentuan Kementerian PUPR RI. "Makanya saat verifikasi usulan ini sangat ketat, kami prioritaskan jalan yang sudah lama tidak teraspal dan jalan itu bisa menambah nilai kemantapan jalan kabupaten," bebernya. Kalau usulan dari dinas ada enam ruas jalan, sambungnya, sebanyak enam ruas jalan dibangun tahun 2023 dan tiga ruas jalan dibangun tahun 2024 sesuai pagu yang sudah diberikan. Untuk tiga ruas jalan yang dibangun tahun 2023, yakni ruas jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, jalan Desa Air Hitam, dan jalan Desa Retak Ilir. Lalu, tahun 2024 masih menjadi pertimbangan bupati, seperti ruas Jalan Sultan Takdir Kilafatullah, jalan Desa Suka Maju menuju Desa Sedang Mulya, lalu jalan Desa Maju Makmur menuju Desa Sumber Mulyo, imbuhnya.