Dukungan
Sorotan terbaru dari Tag # Dukungan
Riau
Riau
Teruskan Jejak Pengabdian Keluarga: Dukungan Untuk Yulianti, 'Bunda Lian Chaidir" di Uji Publik KI
Pasir Pengaraian, katakabar.com – Dari tanah Rokan Hulu, persisnya dari Desa Pemandang, sebuah nama kembali mencuri perhatian dan membawa harapan besar. Adalah Yulianti, S.H., M.H., atau yang lebih akrab disapa "Bunda Lian Chaidir". Sosok ini kini mencalonkan diri sebagai Komisioner Informasi Provinsi Riau, membawa serta semangat pengabdian yang tak lepas dari jejak keluarga yang telah lama mengabdi untuk masyarakat. Bunda Lian Chaidir bukanlah sosok asing di telinga masyarakat, khususnya di Rokan Hulu dan Provinsi Riau. Ia adalah istri tercinta dari mendiang tokoh masyarakat Riau, DR. drh. Chaidir, sosok legendaris yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Almarhum dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, berintegritas, dan selalu memperjuangkan kepentingan daerah. Kini, Yulianti hadir dengan membawa warisan nilai-nilai luhur tersebut, siap melanjutkan estafet pengabdian keluarga di bidang yang berbeda namun sama pentingnya: keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi sendiri lembaga mandiri yang memiliki peran vital. Tidak hanya berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, lembaga ini juga bertugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Kehadiran komisioner yang memiliki latar belakang hukum yang kuat (S.H., M.H.) serta pemahaman mendalam tentang denyut nadi masyarakat, seperti yang dimiliki Bunda Lian Chaidir, menjadi aset berharga. Ia dipandang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Melihat rekam jejak keluarga dan dedikasi yang dimilikinya, tak sedikit pihak yang merasa ia adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi strategis tersebut. Itu sebbnya, kini giliran kita semua untuk memberikan dukungan nyata. Suara dari Rokan Hulu, suara dari Desa Pemandang, sangat dinantikan untuk menguatkan posisinya dalam tahap uji publik yang sedang berlangsung. Cara Mudah Memberikan Dukungan untuk Bunda Lian Chaidir Bagi masyarakat yang ingin turut serta memberikan dukungan dan masukan positif bagi calon nomor urut 30 ini, prosesnya sangat mudah dan bisa dilakukan secara online. Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk memberikan suara Anda: 1. Akses Laman Resmi: Buka browser dan klik tautan berikut: https://timselkiprov.riau.go.id/calon. (Catatan: Jika tautan mengalami kendala teknis, disarankan untuk mencoba kembali di lain waktu atau memastikan koneksi internet Anda stabil). 2. Pilih Calon: Cari dan pilih calon dengan nomor urut 30. 3. Masuk Menu Uji Publik: Klik tombol atau menu yang bertuliskan "uji publik". 4. Unggah Dokumen: Unggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda sebagai bukti identitas. 5. Isi Data Diri: Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP Anda. 6. Tulis Ulasan: Berikan ulasan, dukungan, atau harapan Anda untuk Ibu Yulianti, S.H., M.H. (Bunda Lian Chaidir). Tulisan ini adalah bentuk apresiasi dan kepercayaan Anda kepada beliau. 7. Verifikasi Keamanan: Centang kotak captcha untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna asli, bukan robot. 8. Kirim Dukungan: Terakhir, klik tombol kirim uji publik. Selesai! Dukungan Anda sudah tercatat. Setiap suara dan ulasan yang masuk memiliki arti yang sangat besar. Ini bukan hanya tentang memilih seorang komisioner, tetapi tentang memastikan bahwa representasi dari daerah kita, yang membawa serta warisan pengabdian keluarga besar Chaidir, didengar dan dihargai. Mari kita satukan langkah, berikan dukungan terbaik kita agar Bunda Lian Chaidir dapat membawa semangat baru dan pelayanan yang berkualitas bagi Komisi Informasi Provinsi Riau.
Ekonomi
Ekonomi
Peluncuran Bursa ICEx, FLOQ Tegaskan Dukungan Masa Depan Ekosistem Aset Digital Indonesia
Jakarta, katakabar.com - FLOQ tegaskan komitmen dukung perkembangan ekosistem aset digital Indonesia di acara industri yang digelar ICEx Group, yang pertemukan regulator, penyedia infrastruktur pasar, serta pelaku industri untuk membahas masa depan aset digital di Indonesia dalam kerangka regulasi yang semakin matang. Acara ini jadi momentum penting bagi industri aset digital nasional, seiring dengan transformasi sektor kripto menuju ekosistem keuangan yang lebih terstruktur melalui pembentukan bursa, lembaga kliring, dan kustodian aset kriptosebagai bagian dari arsitektur pasar yang baru. Salah satu sorotan utama dalam acara tersebut adalah keynote presentation yang disampaikan oleh Ibu Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memaparkan arah kebijakan serta kerangka pengawasan dalam pengembangan ekosistem aset digital Indonesia. Ketiaka presentasi, Friderica, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pasar yang kuat dan terintegrasi untuk memastikan pertumbuhan industri aset digital berjalan secara transparan, akuntabel, serta sejalan dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Data yang dipaparkan di sesi tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar Indonesia. Berdasarkan laporan yang disampaikan, Indonesia saat ini menempati posisi peringkat ke 7 dunia dalam Global Crypto Adoption Index menurut Chainalysis, dengan lebih dari 21 juta konsumen aset kripto dan 1.457 aset digital yang terdaftar dalam ekosistem. Nilai transaksi aset kripto secara year-to-date juga telah mencapai sekitar Rp75,83 triliun, mencerminkan pertumbuhan adopsi yang signifikan. Sebagai bagian dari rangkaian acara, Yudhono Rawis, CEO dan Founder FLOQ, turut menjadi pembicara dalam sesi panel bertajuk “Charting the Course: Indonesia's Crypto Future Under a New Regulatory Era.” Di kesempatan tersebut, Yudhono Rawis hadir mewakili Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama regulator dan pemimpin industri lainnya. Diskusi panel angkat tema “Charting the Course: Indonesia's Crypto Future Under a New Regulatory Era” dipandu Pang Xue Kai, CEO ICEx Group, dan menghadirkan perwakilan regulator serta pelaku industri untuk membahas arah perkembangan ekosistem aset digital Indonesia di bawah kerangka regulasi yang baru. Panel ini menghadirkan Yogi Syamriadi, Kepala Divisi Pengawasan Pelaku dan SRO Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, bersama Yudhono Rawis, Chief Executive Officer & Founder FLOQ, serta Geoffrey James, Chief Product Officer Mobee. Diskusi menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pasar, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri, serta inovasi produk dalam membangun ekosistem aset digital Indonesia yang semakin matang, transparan, dan berkelanjutan. “Indonesia memiliki salah satu komunitas kripto paling dinamis di dunia,” ujar Yudhono Rawis, CEO dan Founder FLOQ. “Seiring dengan semakin matangnya pasar, fokus industri kini bergeser dari sekadar membuka akses menuju pembangunan infrastruktur, tata kelola, dan kepercayaan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang," tambahnya. Yudhono juga menyoroti perubahan perilaku investor di Indonesia, di mana banyak pengguna pertama kali memasuki dunia investasi melalui aset kripto sebelum kemudian mencari peluang investasi yang lebih luas untuk diversifikasi portofolio mereka. Di FLOQ, tren ini tercermin dari meningkatnya minat terhadap aset tokenisasi yang dihadirkan melalui kolaborasi dengan xStocks, yang memungkinkan pengguna memperoleh eksposur terhadap perusahaan global dalam kelompok Magnificent 7 melalui format digital dan fractional ownership. FLOQ juga menyampaikan apresiasi kepada ICEx Group atas inisiatifnya dalam mempertemukan regulator dan pelaku industri dalam dialog konstruktif mengenai masa depan ekosistem aset digital di Indonesia. FLOQ turut memberikan selamat kepada Pang Xue Kai, CEO ICEx Group, atas kepemimpinannya dalam membangun fondasi infrastruktur pasar aset digital Indonesia serta mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan. “Kami bersyukur dapat menjadi bagian dari ekosistem yang tengah berkembang menuju sistem keuangan digital yang lebih transparan, aman, dan terintegrasi,” kata Yudhono. Ke depan, kolaborasi erat antara regulator, penyedia infrastruktur pasar, serta pelaku industri diyakini akan menjadi kunci dalam memastikan Indonesia tetap berada di garis depan dalam adopsi aset digital secara global. Tentang FLOQ FLOQ adalah platform perdagangan aset digital yang berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman investasi yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fokus pada inovasi, edukasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, FLOQ bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia. FLOQ memiki komunitas aktif dengan lebih dari 250,000 followers yang bergabung di 7 platform social media, 25,000 anggota komunitas aktif dan juga platform yang berkomitmen untuk meningkatkan edukasi bagi setiap pengguna dan publik dengan penyediaan FLOQ Akademi yang dapat diakses tanpa biaya. Hingga saat ini, FLOQ telah mencatat lebih dari 1,8 juta pengguna terdaftar and 2 juta App downloads dan mendukung 100+ aset digital. Dengan fokus pada pengembangan ekosistem dan kolaborasi strategis, FLOQ bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi penggunanya di era ekonomi digital.
Nasional
Nasional
Ketua Himapersis Bengkalis Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Kabupaten Bengkalis, Redhi, menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dukungan tersebut disampaikan Redhi melalui sebuah video testimoni yang menegaskan bahwa Polri alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Menurut Redhi, keberadaan Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi lintas lembaga negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan generasi muda, untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. “Dukungan kepada Polri bagian dari komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tanpa menghilangkan peran masyarakat dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum,” jelas Redhi. Dengan adanya pernyataan tersebut, Himapersis Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Riau
Riau
Ketua DEMA ISNJ Bengkalis Nyatakan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com – Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan (DEMA ISNJ), Oktovianes Sinyo Lesnussa, menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan melalui video testimoni sebagai bentuk sikap organisasi mahasiswa mendukung peran Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Oktovianes menegaskan keberadaan Polri di bawah Presiden RI bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi antar lembaga negara. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bersama-sama mendukung Polri menjalankan tugasnya, sembari tetap mengedepankan peran kritis dan kontrol sosial yang konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan adanya pernyataan tersebut, DEMA ISNJ berharap Polri semakin profesional, dan dipercaya masyarakat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Riau
Riau
Mahasiswa STAI Nurul Hidayah Dukung Pemda Kepulauan Meranti di Tengah Tekanan Fiskal Nasional
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Nurul Hidayah Selatpanjang menyatakan dukungan moral kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti di tengah menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan anggaran daerah. Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua DEMA STAI Nurul Hidayah, M Subhi, bersama sejumlah pengurus saat melakukan audiensi dengan Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, di ruang kerja bupati, Rabu (7/1) sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Di pertemuan tersebut, Subhi menyampaikan kedatangan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi pemerintahan daerah yang saat ini menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek keuangan daerah yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program sepanjang tahun 2025. “Kami datang untuk memberikan dukungan di tengah gelombang kritik dan hujatan yang muncul akibat beberapa program pemerintah yang belum berjalan maksimal. Situasi ini perlu dipahami secara objektif, karena salah satu faktor utamanya adalah keterlambatan serta pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat,” ucap Subhi. Ia menjelaskan, pada 2025 lalu Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional sebesar Rp50,59 triliun. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap daerah-daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, dana yang terdampak meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya DBH sektor migas dan pajak, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik yang pencairannya tidak sepenuhnya terealisasi sesuai jadwal. Akibatnya, sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik di daerah terpaksa mengalami penyesuaian bahkan penundaan. “Sekitar 90 persen APBD Kepulauan Meranti bersumber dari dana transfer pusat dan provinsi. Ketika DBH terlambat dan sebagian DAK tidak tersalurkan secara optimal, tentu daerah mengalami tekanan fiskal yang cukup berat,” ulasnya. Meski demikian, Subhi optimistis kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 dapat membaik di bawah kepemimpinan Bupati Kepulaua Meranti, H Asmar. Ia menilai Kepulauan Meranti memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan sebagai penggerak ekonomi daerah, seperti sektor perkebunan sagu, perikanan tangkap dan budidaya, industri hilir sagu, serta wisata bahari dan budaya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menyambut baik dan mengapresiasi sikap konstruktif yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Ia menegaskan bahwa persoalan fiskal tidak hanya dialami Kepulauan Meranti, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan adik-adik mahasiswa. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, menghadapi persoalan fiskal yang serupa,” tutur H Asmar. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya mengelola anggaran secara bijak dengan memprioritaskan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap kondisi fiskal daerah dapat membaik seiring dengan perbaikan kebijakan transfer pusat pada tahun 2026. “Jika kondisi keuangan daerah membaik, kami akan memprioritaskan program-program strategis, termasuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, serta penguatan sektor unggulan daerah,” imbuhnya. Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti optimistis mampu bangkit dan memaksimalkan potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2026 ini, dan seterusnya.
Nusantara
Nusantara
UNDP dan Komnas Perempuan Tekankan Penting Dukungan bagi Perempuan di Garis Depan Isu Iklim dan HAM
Jakarta, katakabar.com - Untuk mendukung pemerintah mempercepat langkah-langkah perlindungan yang konkret bagi perempuan pembela hak asasi manusia dan lingkungan, UNDP Indonesia dan Komnas Perempuan menyelenggarakan dialog kebijakan nasional bertajuk “Kita Punya Andil: Perkuat Perlindungan Holistik, Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan Pembela HAM”. Di seluruh Indonesia, perempuan pembela hutan, lahan, dan hak-hak masyarakat semakin menjadi sasaran karena menyuarakan pendapat. Banyak yang menghadapi intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi hanya karena melindungi masyarakat dan lingkungan. Tetapi, peran mereka tak tergantikan: merekalah yang pertama merespons kerusakan lingkungan, yang pertama menjaga kesejahteraan masyarakat, dan seringkali menjadi garda terdepan bagi ekosistem yang terancam. Dihadiri lebih dari 100 peserta, dialog ini menjadi puncak dari kampanye empat hari untuk memeringati Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Internasional, yang jatuh setiap 29 November, dan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari 25 November hingga 10 Desember. Acara ini mempertemukan perwakilan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, media, dan yang terpenting, perempuan pembela lingkungan dan hak asasi manusia dari Aceh hingga Papua. Diskusi ini menyoroti hambatan sistemik yang terus melemahkan keselamatan mereka: perlindungan hukum yang terbatas, kurangnya mekanisme respons cepat, dan diskriminasi yang terus-menerus, baik dalam struktur pemerintah maupun masyarakat. “Ketika kita melindungi perempuan pembela HAM, kita melindungi demokrasi itu sendiri,” ujar Maria Ulfah Anshor, Ketua Komnas Perempuan. “Komitmen multisektoral terhadap perlindungan holistik, yang mencakup dimensi hukum, digital, fisik, dan psikososial, merupakan bukti keyakinan bersama kita setiap perempuan berhak untuk membela hak asasi manusia, tanah, dan keadilan secara aman dan bermartabat. Bersama-sama, kita membangun ekosistem perlindungan yang tidak hanya responsif tetapi juga inovatif dan transformatif dalam mewujudkan demokrasi yang adil, setara, inklusif, dan ramah lingkungan,” tambahnya. Perwakilan pemerintah dari lembaga-lembaga kunci, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan kembali komitmen mereka untuk menutup kesenjangan perlindungan ini dan mengakui risiko yang semakin kompleks yang dihadapi oleh para perempuan pembela HAM. “Ketika kita melindungi para perempuan pembela HAM, kita melindungi hutan, masyarakat dan, hak-hak yang mereka perjuangkan, dan masa depan kita bersama,” kata Siprianus Bate Soro, Head of Risk, Resilience and Governance Unit UNDP Indonesia. "Di UNDP, kami percaya bahwa melindungi perempuan pembela HAM bukan hanya soal melindungi individu; melainkan melindungi ruang demokrasi, masa depan lingkungan, dan hak asasi manusia Indonesia. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung upaya nasional dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan lingkungan di mana perempuan dapat memimpin, berpartisipasi, dan membela hak asasi manusia dengan rasa aman," jelasnya. Para perempuan pembela HAM yang bekerja di bidang advokasi lingkungan, penanganan kekerasan berbasis gender, kebebasan pers, dan hak-hak sosial-ekonomi berbagi kesaksian yang menarik. Meskipun bekerja di berbagai sektor, pengalaman mereka mengungkapkan realitas yang sama: berbagai ancaman saling terkait, dan perlindungan tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Mereka menyerukan pengakuan hukum bagi perempuan pembela HAM, sistem dukungan darurat yang mudah diakses, dan proses kebijakan yang sungguh-sungguh mendengarkan dan mencerminkan realitas kehidupan mereka. Acara ini merupakan bagian dari proyek global UNDP, “Memperkuat Partisipasi dan Pengaruh Masyarakat Sipil Perempuan dan Perempuan Pembela HAM dan Lingkungan untuk Masa Depan yang Adil dan Hijau/Strengthening Women's Civil Society and Women Environmental Human Rights Defenders' Participation and Influence for a Just, Green Future,” yang didukung oleh Pemerintah Denmark, Luksemburg, dan Republik Korea melalui Jendela Pendanaan untuk Tata Kelola, Pembangunan Perdamaian, Krisis, dan Ketahanan/Governance, Peacebuilding, Crisis, and Resilience (GPCR). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, agensi, dan suara kolektif para perempuan pembela HAM sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung kerja advokasi mereka di tingkat lokal, nasional, dan global.
Ekonomi
Ekonomi
Pemkab Langkat Dukung Penambahan 5.000 Rumah Subsidi di Sumut
Langkat, Katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Langkat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Hal ini dibuk...
Ekonomi
Ekonomi
Ini Langkah Pemkab Langkat Dukung Industri Kopi Lokal Tembus Pasar Internasional
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor industri berbasis potensi lokal. Hal itu ia sampaika...
Wisata
Wisata
Bupati Langkat Dukung Pelestarian Budaya Karo di Pesta Kerja Tahun Buluh Duri Kuala
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, menegaskan komitmennya dalam pelestarian tradisi budaya masyarakat Karo, pada Pesta Budaya K...
Internasional
Internasional
Mantap! AnyMind Group Terpilih untuk Proyek Dukungan Bisnis Game Global KOCCA
Seoul, katalabar.com - AnyMind Group, sebuah perusahaan BPaaS untuk marketing, e-commerce, dan transformasi digital, umumkan mereka telah terpilih untuk proyek Global Game Business Support (GSP), yang dipelopori Korea Creative Content Agency (KOCCA), sebuah organisasi pemerintah yang mengawasi dan mengoordinasikan promosi industri konten Korea. Proyek GSP adalah inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan para pengembang game Korea dengan menyediakan alat dan dana yang diperlukan untuk sukses di pasar internasional.