London, katakabar.com - Republik Indonesia berharap dukungan Inggris terima sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia.

Harapan itu terungkap saat Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, AirlanggaHartarto saat pertemuan bilateral dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan,dan Energi Inggris, Richard Henry Ronald Benyon, di London, pada Penghujung April 2024 lalu.

Wamendag RI menuturkan, salah satu hal yang dibahas di pertemuan tersebut adalah harapan kepada Inggris untuk menerima sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)Indonesia.

“Pertemuan Menko Bidang Perekonomiandengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan,dan Energi Inggris membicarakan tentang upaya memperkuat hubungan kedua negara. Indonesia mengharapkan dukungan Inggrisuntukmenerima sertifikasi RSPO Indonesia. Sertifikasi RSPO salah satu bentuk pengakuan internasional atas praktik keberlanjutan dalam industri minyak sawit,” ujar Jerry setelah pertemuan, dilansir dari website resmi Kemendag, pada Senin sore.

Pemerintah Indonesia, kata Jerry, secara aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para petani kelapa sawit untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik keberlanjutan dan persyaratan sertifikasi RSPO.

Tidak cuma itu, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi RSPO dan mendorong penerapannya di seluruh industri.

Selain sertifikasi RSPO, ucapnya, terdapat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ISPO dibentuk pada 2009, diperkenalkan pada 2011, dan mulai diterapkan pada 2012 untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.

Menurut Jerry, sertifikasi ISPO bertujuan untuk memastikan produksi minyak sawit di Indonesia berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. SertifikasiISPO ikut berpartisipasi mendukung pengurangan gas rumah kaca.Persyaratan dan tata cara sertifikasi ISPO diatur pada Pasal 8--14 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

"Indonesia menaruh perhatian terhadap undang-undang lingkungan hidup Inggris terkait uji tuntas komoditas yang berisiko terhadap hutan. Undang-undang ini dikhawatirkan bakal berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit," jelasnya.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, produksi minyak kelapa sawit Indonesia diperkirakan mencapai 50,07 juta ton pada 2023. Angka tersebut naik sebesar 7,15 persen dibandingkan pada 2022 yang mencapai 46,73 juta ton.

Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris Richard Benyon mengutarakan, pemerintah Inggris menyambut baik permintaan Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia memastikan industri minyak sawit mereka memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara internasional.

Pemerintah Inggris, ungkap Richard, bakal mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti RSPO dan ISPO.

“Pemerintah Inggris bakal menerapkan aturan hukum yang berbeda dengan Uni Eropa.Kami ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan,” terangnya.

Di akhiri pertemuan, kedua negara sepakat untuk terus melanjutkan dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade(FACT)sebagai forum global.

Forum tersebut menjadi wadah diskusi informal antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dari negara produsen maupun negara konsumenyang terlibat dalam perdagangan komoditas terkait deforestasi hutan tropis.