Berharap
Sorotan terbaru dari Tag # Berharap
Riau
Riau
HUT KORPRI ke 54 2025, Bupati Inhu Berharap ASN Makin Solid
Rengat, katakabar.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Indragiri Hulu gelar upacara sempena memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 54, Hari Guru Nasional, dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 80 tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati, Sabtu (29/10). Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, jadi Inspektur Upacara, ucapkan selamat Ulang tahun ke 54 kepada seluruh keluarga besar KORPRI. Menurutnya, ini sejalan dengan tema peringatan HUT KORPRI ke 54, “Bersatu, berdaulat, bersama KORPRI, mewujudkan Indonesia maju”, menjadi momen refleksi terkhusus kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Indragiri Hulu untuk tetap solid menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Secara khusus, Orang Nomor Satu di Indragiri Hulu ucapkan Selamat Hari Guru Nasional dan selamat Ulang Tahun ke 80 PGRI tahun 2025 kepada seluruh guru hebat dan pendidik di Negeri khususnya Kabupaten Indragiri Hulu. "Saya terima kasih yang setulus-tulusnya atas dharma bakti yang tidak ternilai dengan materi, bagi saya guru adalah sumber dari segala sumber dan tidak ada sosok sukses yang tidak melewati sentuhan seorang guru. termasuk saya pribadi, di mana saya bisa berada di posisi saat ini juga karena pernah ditempa oleh para guru," jelasnya. Ia mengajak seluruh guru di Indragiri Hulu untuk terus meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri dalam mendidik. "Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan bermutu yang mencetak SDM unggul demi kemajuan Indragiri Hulu yang lebih baik," serunya. Diketahui, rangkaian upacara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat PGRI dan Pemberian Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dilingkungan Pemkab Indragiri Hulu. Selanjutnya, dilakukan Penyerahan Piagam PAUD berprestasi tingkat Pemkab Inhu, Penyerahan Piagam penghargaan Apresiasi GTK tahun 2025 tingkat Provinsi Riau, penyerahaan hadiah lomba Porseni PGRI, dan penyerahaan hadiah lomba taman numerasi tingkat Pemkab Indragiri Hulu.
Sawit
Sawit
FORTASBI Berharap Penerapan B40 Dibikin dari Sawit Tersertifikasi
Jakarta, katakabar.com - Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia atau FORTASBI berharap penerapan B40 bisa dorong harga Tanda Buah Segar atau TBS di tingkat petani. Sehingga, kebijakan baru pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya. "Dengan implementasi B40 ini, petani kelapa sawit swadaya harus merasakan dampaknya. Bahkan, rantai pasok idealnya melibatkan TBS dari petani sawit swadaya berkelanjutan," kata Kepala Sekretariat FORTASBI, Rukaiyah Rafik, lewat rilis media, dilansir dari EMG, Kamis (2/1).
Sawit
Sawit
Pemkab Pelalawan Berharap Transfer DBH Sawit Dari Pusat
Pelalawan, katakabar.com - Provinsi Riau punya hamparan perkebunan sawit terluas di Indonesia mencapai tiga juta hektar lebih. Perkebunan sawit itu menyebar di kabupaten dan kota yang ada di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau. Salah satu daerah perkebunan sawit jadi andalannya adalah Kabupaten Pelalawan. 'Negeri Seiya Sekata' nama lain dari Kabupaten Pelalawan nomor tiga terluas perkebunan sawit, yaknj mencapai 325.241 hektar, setelah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Tahun 2023 ini, ada kesepakatan nilai Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil produksi kelapa sawit yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Mendengar DBH hasi Produksi kelapa sawit, wajar pemerintah daerah menuntut pusat agar ada titik terang terhadap kesepakatan nilai DBH. Pemerintahan Kabupaten Pelalawan lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tengku Zulfan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan masih menunggu peraturan pemerintah yang mengatur tentangbDBH dari sektor kelapa sawit, termasuk di dalamnya proyeksi besar-kecil pendapatan yang diterima daerah. "Setahu saya masih proses aturan turunan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Lepas itu, baru nanti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diterbitkan. Hingga kini belum diterima apapun soal nilai DBH Sawit ini," tegas Zulfan kepada katakabar. com, pada Selasa (4/7). Menurutnya, saat ini Pemerintah Pusat tengah siapkan Peraturan Pemerintah guna mendukung pelaksanaan Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Di mana salah satu sedang disusun adalah PP mengenai besar kecilnya DBH dari perkebunan sawit ini, "Nanti yang berhak memungut pajak, seperti perkebunan sawit itu Kanwil Pajak. Hasilnya, masuk ke Kemenkeu terus dihitung bentuk bagi hasil, baru dialokasikan Dirjen Perimbangan Keuangan dandibagikan ke daerah penghasil," jelas Zulfan. Intinya tambah Zulfan, Kabupaten Pelalawan sangat mengharapkan bisa segera selesai regulasinya agar dapat dana transfer tahun ini. "Untuk detilnya ke BPKAD yang tahu persisnya giman prosesnya hingga saat ini," imbuhnya.