RSPO
Sorotan terbaru dari Tag # RSPO
Sawit
Sawit
SPKS: Petani Ingin Bersertifikat ISPO dan RSPO Wajib Pendampingan Pihak Ketiga
Kubu Raya, katakabar.com - Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin menegaskan para petani ingin bersertifikat Insonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) wajib pendampingan pihak ketiga yang sudah berpengalaman untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan petani. "Para petani ingin bersertifikat Insonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) wajib pendampingan pihak ketiga yang sudah berpengalaman untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan petani," terang Sabarudin saat 5th IPOSC, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Jumat siang. Pendampingan ini, ucap Sabarudin, untuk membangun Internal Control System (ICS) dan penguatan termasuk SOP/kebijakan, pelatihan GAP, pemetaan dan pendataan termasuk Surat Tanda Daftar Budidya (STDB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), audit sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi, biaya monitoring dan surveillance. "SPKS saat ini memiliki 10 koperasi yang sudah bersertifikat RSPO dan ISPO dengan jumlah petani 2.385 orang, luas lahan 4.986,52 hektare. SPKS berkomitmen membawa anggotanya masuk dalam sertifikasi sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sawit rakyat, memperkuat lembaga ekonomi petani, dan peningkatan kehidupan petani sawit," jelasnya. Cerita Sabarudin, pengalaman SPKS sertifikasi RSPO butuh biaya Rp2-3 juta/petani dan LS Rp150-200 juta/koperasi. SPKS sudah memetakan anggotanya, yakni petani sawit dengan luas lahan10 hektare, ada 40.000 data perkebunan rakyat dengan polygon tersebar di 23 kabupaten dan 10 provinsi. "Membantu pembuatan STDB di Sekadau dan ada 100 STDB petani sawit," kata Sabarudin. Menurutnya, sertifikasi ISPO petani wajib memenuhi 4 prinsip, 21 kriteria, 33 indikator melalui penyedian bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Belum menarik bagi petani lantaran tidak ada insentif dan belum jelasnya dukungan anggaran dari pemerintah/BPDP. Sedang, sambungnya, untuk Sertifikasi RSPO petani wajib memenuhi 4 prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator melalui penyedian bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Banyak menarik petani karena ada kredit sertifikasi yang bisa diperdagangkan. Soal EUDR, bebernya, petani diminta menyediakan geolokasi semua bidang tanah, titik koordinat untuk 4 hektare, dan polygon untuk 4 hektar, termasuk legalitas tanah. Jadi, butuh biaya besar untuk polygon sedang insentif petani belum jelas, seperti pendanaan belum tersedia, kalaupun ada petani sulit mengaksesnya, belum ada rumusan insentif sehingga petani belum tertarik, harga TBS yang sudah bersertifikat sama dengan yang belum, petani swadaya masih banyak yang belum bergabung dalam kelembagaan.
Sawit
Sawit
Siap Masuk Pasar Global, Ratusan Petani Mitra Holding PTPN Sudah Bersertifikasi RSPO
depan, komitmen kami untuk tumbuh dan berkembang bersama petani mitra akan semakin dikuatkan, tidak hanya untuk sertifikasi, tetapi intensifikasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan," jelasnya. Masih Jatmiko menjelaskan, sertifikasi tersebut akan membuka kesempatan besar pagi petani untuk tidak hanya membuktikan diri sebagai petani yang fokus pada sustainability, tetapi menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Hal itu disebabkan sawit petani bersertifikasi RSPO akan memperoleh insentif dari sisi harga jual. "Dan akhirnya, tujuan besar kami untuk meningkatkan kesejahteraan bapak ibu petani mitra bisa tercapai," terangnya. Sertifikasi RSPO tersebut diserahkan PTPN IV PalmCo diwakili Kepala Divisi PSR dan Plasma PTPN IV PalmCo, Abdul Muthalib, kepada para petani mitra yang diwakili pengurus KUD Makarti Jaya di Kantor KUD Makarti Jaya, Tapung, Rokan Hulu, Riau, awal pekan ini. Region Head PTPN IV Regional III, Ahmad Gusmar Harahap, mengatakan sertifikasi tersebut diperoleh usai melalui proses panjang sejak Oktober 2024 dengan melibatkan peran aktif 300 petani anggota koperasi yang mengelola perkebunan seluas 731 hektare, hingga memenuhi standar global untuk praktik kelapa sawit berkelanjutan. “Sejak tahun lalu, rekan-rekan petani KUD Makarti Jaya mendapat bimbingan langsung dari tim kita di PTPN IV Regional III. Tahapannya memang panjang dan menyita waktu serta energi, tapi alhamdulillah semuanya dapat dilalui satu per satu,” papar Gusmar.
Sawit
Sawit
Holding PTPN Lewat PTPN IV PalmCo Asistensi 300 Petani Riau Raih Sertifikasi RSPO Internasional
dan berkembang, serta memaksimalkan peluang baru bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas sawit mereka melalui intesifikasi lahan pertanian secara berkelanjutan. Ketua KUD Makarti Jaya sekaligus Manajer Internal Control System Hadi Yanto mengapresiasi kebijakan PTPN IV yang telah memberikan asistensi secara penuh sehingga koperasi yang ia pimpin segera memperoleh sertifikasi RSPO. “Setelah kita ketahui RSPO ini dari PTPN IV, kami berpikir ini adalah satu peluang yang harus kita tangkap. RSPO membawa dampak yang luas, baik dari sisi pengelolaan kebun sawit sesuai standar internasional yang ramah lingkungan, ramah terhadap para petani dan pekerja, serta muaranya dari kemitraan ini yaitu kesejahteraan tercapai,” bebernya. Sertifikasi RSPO ini, kupas Irwan, sebagai langkah penting bagi petani dalam mengikuti perkembangan zaman serta sejalan dengan semangat agar sawit mereka diakui di pasar global.
Sawit
Sawit
Target Pasar Golobal, RSPO dan Apkasindo MoU Gesa Pertumbuhan Inklusif Pekebun Sawit
“Itu akan semakin mengukuhkan keunggulan kompetitif Indonesia,” ujarnya dilansir dari laman kaltimpost.id, Rabu (10/9). Menurutnya, investasi pada pekebun adalah kunci bagi pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mencapai target nasional 8 persen. Saat ini dunia membutuhkan sawit keberlanjutan, kemampuan telusur, dan kesetaraan. Itu sebagai aturan baru dalam perdagangan dunia internasional. "Tanpa tindakan inklusif, Indonesia berisiko kehilangan miliaran dolar setiap tahunnya,” jelasnya.
Sawit
Sawit
Perjuangan Panjang PPSK Lolos Sertifikasi RSPO
Ketapang, katakabar.com - Perjuangan panjang penuh tantangan, di antaranya menyamakan persepsi ribuan petani, dan kelompok tani, hingga berdiri Perkumpulan Pekebun Sawit Ketapang (PPSK) pada 10 November 2022 lalu, berbuah hasil dengan rampungnya audit Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di penghujung 2024. Perjuangan itu butuh tiga tahun lamanya, segala daya upaya yang sangat besar, dan berjibaku dengan berbagai tantangan, serta penguatan kapasitas anggota dan lainnya, akhirnya ribuan anggota PPSK yang berlokasi di Desa Ibul, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, merasa lega dan bahagia pada Januari 2025. PPSK lolos sertifikasi RSPO setelah melaksanakan verifikasi audit major pada 16 hingga 18 Desember 2024. sebelumnya audit dilaksanakan pada 27 hingga 31 Mei 2024 dengan 16 NC atau ketidaksesuaian menggunakan standard RSPO Independent Smallholder 2019. Jumlah petani yang meraih sertifikasi mencapai 1.223 orang dengan luasan area 2.329,58 hektar. Petani swadaya anggota PPSK sebagian besar petani transmigrasi yang sudah mulai menanam kelapa sawit sejak tahun 1990-an silam tersebar di SP 1 sampai SP 10 di Desa Air Upas. Mereka pemasok tandan buah segar (TBS) sawit ke PT Poliplant Sejahtera (PSA), anak perusahaan Cargill Tropical Palm.
Sawit
Sawit
Berkat Program Sawit Terampil Koperasi Pemasok Sinar Mas Raih Sertifikat RSPO
Jakarta, katakabar.com - Sinar Mas Agribusiness and Food atau SMAF bangga umumkan pencapaian program Sawit Terampil yang dijalankan perusahaan. Salah satu koperasi petani swadaya peserta program Sawit Terampil berhasil meraih sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO. Koperasi Jasa Sawit Lepan Jaya atau KJSLJ dari Langkat, Sumatera Utara yang beranggotakan 250 petani swadaya dengan lahan seluas 368 hektar, adalah koperasi petani swadaya kedua yang berhasil meraih sertifikasi RSPO melalui program Sawit Terampil. Sertifikasi diberikan kepada Ardiyanto, manajer grup sekaligus ketua KJSLJ dalam acara RSPO Roundtable Conference atau RT di Bangkok, Thailand, yang diglar pertengahan November 2024 lalu.
Sawit
Sawit
Mantap! Tiga Koperasi Petani Sawit Anggota SPKS Terima Sertifikat RSPO di Bangkok
Jakarta, katakabar.com - Berjumlah tiga kelembagaan petani swadaya anggota Asosiasi Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS mendapatkan kehormatan menerima sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Bangkok, Thailand, pada 10 November 2024 lalu. Sertifikat RSPO menandakan petani kelapa sawit Indonesia terus berkomitmen untuk menghasilkan minyak sawit berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan standar permintaan minyak sawit pasar global, terutama negara-negara kawasan Eropa dan Amerika.
Sawit
Sawit
Dilaunching, SHINES Siap Bantu Petani Sawit Patuhi EUDR dan Dapatkan RSPO
Jakarta, katakabar.com - Petani sawit swadaya atau mandiri hadapi tantangan yang cukup besar menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Soalnya sambil berusaha untuk meningkatkan hasil panen, mereka harus mematuhi peraturan perkebunan yang semakin ketat. Dampaknya, petani mandiri terancam semakin terpinggirkan dari rantai pasok minyak kelapa sawit salah satu penyebabnya lantaran kapasitas dan sumber daya untuk mematuhi peraturan yang akan datang. Otomatis berdampak pula produktivitas dan keuntungan mereka semakin menurun.
Sawit
Sawit
RSPO PTPN Kebun Bekri Industri Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Lampung Tengah, katakabar.com - Surveillance Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Kebun Bekri industri ramah dan berkelanjutan. "Industri ramah lingkungan dan berkelanjutan yang menjadi tuntutan dunia terus dijaga PTPN Group. Salah satu upaya sistematisnya dengan menggandeng lembaga sertifikasi untuk memastikan seluruh proses bisnis dilakukan memenuhi standar prosedur yang disepakati masyarakat internasional," kata Region Head PTPN I Regional 7, Denny Ramadhan saat membuka Audit Surveillance Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Kebun Bekri, di penghujung Januari 2024 lalu, dilansir dari laman Sumatera Post, pada Ahad (4/2). Menurut Denny, seluruh produk yang dihasilkan dari Regional 7, terutama kelapa sawit, yakni komoditas global yang harus memenuhi semua kriteria mutu dan kelayakan dunia. “Mau tidak mau, industri kita sudah berada pada orbit global yang mengharuskan semua aspek, dari hulu hingga hilir memenuhi standar internasional. Makanya audit dan sertifikat RSPO ini kebutuhan untuk menghalau semua hambatan proses dari awal budidaya sampai produk ke tangan konsumen. Artinya, lembaga sertifikasi yang diundang ini harus mengikuti semua rekomendasinya,” jelasnya. Audit Surveillance RSPO yang dipercayakan kepada Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia dan dipusatkan di Kebun Bekri ini bakal periksa tiga kebun, yakni Kebun Bekri yang memiliki kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, Kebun Padangratu (kebun kelapa sawit), dan Kebun Rejosari-Pematang (kebun kelapa sawit). "Sesuai jadwal, selama empat hari Tim dari Lembaga Sertifikasi yang berpusat di Jerman menelisik dokumen, data, kondisi lapangan sebagai konfirmasi dari data, respons karyawan, hingga meminta pandangan kepada berbagai stakeholder," ucapnya. Pj Kabag SDM dan Sistem Manajemen, Ronald Sudrajat dan beberapa pejabat utama turut mendampingi Region Head PTPN I Regional 7. Ada tiga Manajer Kebun bakal diaudit, yakni Agus Faroni (Bekri), Rusman Ali Yusuf (Rejosari-Pematang Kiwah), dan M. Zein Shosan (Padangratu) bersama timnya terlihat siap dengan berbagai dokumen dan instrumen yang dibutuhkan. Kepada para Manajer, Denny mengingatkan agar seluruh dokumen yang dibutuhkan Tim Auditor untuk disiapkan secara cepat dan akurat. Untuk tim diminta selalu siaga, jika tim Auditor merasa perlu mengkonfirmasi data atau dokumen dengan kondisi aktual di lapangan. “Sekali lagi, audit ini untuk kepentingan kita agar semua berjalan dengan baik dan sesuai standar. Siapkan dokumen, data, dan pendukung lain yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat," bebernya. Kecepatan dan akurasi kita, tutur Denny, menjadi tolok ukur data dan dokumen kita memang siap sehingga tidak mencurigakan. Sebelum turun ke lapangan, tim Audit dari TUV Rheinland Indonesia yang dipimpin Ade Sudiana menjabarkan, ruang lingkup dan teknis survei yang dilakukan. Secara detail Ade menerangkan berbagai aspek yang akan menjadi objek survei, dari aspek dokumen, data, aspek fisik (on farm dan off farm), opini karyawan, kesan dan pandangan masyarakat, hingga aspek sosial budaya lingkungan. “Kami yakin tiga unit Kebun ini, Bekri, Padangratu, dan Rejosari-Pematang Kiwah ini sudah siap semua. Ini Audit RSPO yang kedua di sini. Tahun lalu tiga Kebun ini sudah dapat sertifikat RSPO. Jadi sudah sangat paham," sebutnya. Lebih dari itu, ulasnya, untuk tahun ini kita masih menggunakan RSPO P&C Certification System Year 2020. Artinya, masih sama dengan tahun lalu. Selapas pembukaan, Ade menekankan Sertifikat RSPO adalah instrumen sistem pengendalian operasional suatu proses produksi kelapa sawit yang disepakati secara internasional. Keikutsertaan suatu entitas industri kelapa sawit ke RSPO, kata dia, bersifat sukarela. Tapi, dengan Sertifikat RSPO yang dimiliki, suatu entitas industri kelapa sawit bakal mendapat citra baik dan kepercayaan dari para pihak dalam kaitan proses bisnis yang dijalankan. “Tidak ada regulasi keharusan industri kelapa sawit untuk ikut RSPO, tapi Sertifikat RSPO memberi kepercayaan kepada publik dalam berinteraksi bisnis dengan pihak luar. Selain kaitannya dengan buyer, tapi dengan pemerintah, pasar saham, lembaga terkait seperti LSM lingkungan, organisasi buruh, asosiasi, dan lainnya. Ini salah satu pilar branding bagi perusahaan,” imbuhnya. Pada time schedule yang disampaikan, Tim TUV Rheinland Indonesia menerjunkan lima auditor senior dan melakukan pemeriksaan selama empat hari. Tim mengagendakan peninjauan dan pencocokan data soal tanaman, struktur tanah, limbah, tenaga kerja, upah, perizinan, keselamatan dan kesehatan kerja hingga hubungan antar karyawan. Mereka membuat jadwal untuk bertemu dan mewawancarai stakeholder, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, warga yang tinggal di seputar perusahaan, hingga pengelola fasilitas umum. Manajer Kebun Bekri, Agus Faroni dalam sambutan singkatnya sampaikan terima kasih kepada Tim Auditor dari TUV Rheinland Indonesia dalam agenda audit surveillance ini. Dilaporkannya, secara umum kondisi terkini di Kebun Bekri, Padangratu, dan Rejosari-Pematang Kiwah relatif masih sama dengan audit sebelumnya. Meski beberapa aspek nonfisik sudah mengalami perubahan yang lebih baik. “Khusus untuk Kebun Bekri, kami mengelola kebun kelapa sawit secara keseluruhan seluas 4.234 hektar dengan dua unit pabrik, meliputi pabrik Crude Palm Oil (CPO) dengan kapasitas 40 ton per jam dan pabrik Inti Sawit dengan kapasitas 50 ton per hari. Dengan senang hati kami akan membuka diri dan menerima masukan untuk perbaikan ke depan,” tandasnya.
Sawit
Sawit
Perdana, BUMDes Berkah Mulya Jaya Penerima RSPO di Lamandau
Jakarta, katakabar.com - Pekebun sawit swadaya, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Berkah Mulya Jaya (BMJ) binaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dan PT Ecogreen Oleochemicals resmi dapat sertifikat Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikat RSPO Independent Smallholder (RISS) diserahkan Executive Director RSPO, Joseph De Cruz kepada Direktur BUMDes Berkah Mulya Jaya, Choirul Fuadi di event tahunan Roundtable Conference (RT) RSPO 2023 di Jakarta di pekan ketiga November 2023 lalu. Group Head Sustainability SSMS, Henky Satrio W menuturkan, BUMDes BMJ pekebun swadaya pertama di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menerima sertifikat RSPO. “SSMS bersama Ecogreen bakal terus mendorong dan memberdayakan agar lebih banyak lagi pekebun swadaya khususnya di Lamandau untuk terlibat dalam pasar sawit berkelanjutan melalui program sertifikasi RSPO,” ujarnya lewat keterangan resmi perusahaan, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (27/11). Kemitraan bersama Ecogreen bisa menjadi role model bagi pemangku kepentingan lainnya, kata Hengky, untuk mewujudkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di kalangan pekebun. Ini berdampak positif pada peningkatan taraf hidup petani dan sebagai upaya perbaikan mata rantai pasok sawit yang bertanggungjawab dan dapat ditelusuri. Direktur BUMDes Berkah Mulya Jaya, Choirul Fuadi ucapkan rasa syukur karena perjuangan tim ICS, tim pendamping, dan para petani, akhirnya BUMDess BMJ dapat sertifikat RSPO. Cerita Choirul, BUMDes BMJ dalam perjalanan mendapatkan sertifikat ini tidak luput dari dukungan kedua pendamping, yakni SSMS dan Ecogreen, serta bantuan RSPO Smallholder Support Fund. "Kami berharap adanya peningkatan kesejahteraan pekebun ke depan, baik melalui skema insentif angka kredit RSPO, juga dengan manajemen kebun yang baik," jelasnya. Target BUMDes BMJ ke depan, sebut Choirul, mengajak petani lainnya untuk bergabung dalam gerakan ini dan sertifikasi ISPO sebagai mandatory atau wajib dari pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2025 mendatang. Ajakan itu, untuk menjawab tantangan EUDR atau Undang-undang Deforestasi Uni Eropa. “Harapannya ada lebih banyak petani yang bergabung dalam gerakan keberlanjutan ini. Saat ini, baru ada sekitar 305 calon anggota baru dengan potensi luasan kebun sawit sekitar 1,100 hektar," imbuhnya. Untuk mewujudkannya, tambah Choirul, kami butuh dukungan berbagai pihak, utamanya tidak hanya untuk sertifikasi RSPO tapi jISPO sebagai mandatory atau wajib dari pemerintah pusat.