Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Selasa, 24 Februari 2026 | 13:06 WIB

Kawal Inpres Koperasi Merah Putih, ISMEI Wilayah II Siap Eksekusi Program Kemenkop di Sumbagteng

Jakarta, katakabar.com – Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II bergerak cepat kawal program strategis nasional dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Koordinator Wilayah II ISMEI, Farhan Abrar, menegaskan komitmen untuk memastikan program pusat benar-benar terealisasi di wilayah Sumatera bagian tengah. Penegasan itu disampaikan Farhan usai bertemu dengan Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, di Jakarta, Senin (23/2). Pertemuan tersebut membahas langkah taktis dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam keterangannya, Selasa (24/2), Farhan menekankan program kementerian tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan di pusat. “Instruksi dari Ibu Wamen sudah sangat jelas. Kami di Wilayah II siap pasang badan untuk eksekusi. Tugas kami sekarang memastikan program pusat ini benar-benar masuk ke daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Farhan. ISMEI Wilayah II sendiri meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Farhan menyebut, konsolidasi internal telah dilakukan guna memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando bersama pengurus pusat ISMEI. Sebagai langkah konkret, pemberdayaan koperasi desa akan diintegrasikan dalam agenda kemahasiswaan daerah, salah satunya melalui skema Soemitro Fest. Program ini akan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi di empat provinsi tersebut sebagai motor penggerak di lapangan. “Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton. Kami siap menjadi ujung tombak untuk membawa program ini masuk ke desa-desa. ISMEI Wilayah II memastikan koperasi desa menjadi tumpuan ekonomi warga, dan kami akan terus mengawal sampai berjalan optimal,” tegasnya. Sinergi antara mahasiswa dan pemerintah ini diharapkan mampu mempercepat pembentukan Koperasi Desa dan.Kelurahan Merah Putih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Sumatera bagian tengah. Peran aktif mahasiswa dinilai menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.

Minggu, 31 Agustus 2025 | 16:35 WIB

Dukung Swasembada Pangan di Malut, Kementerian PU Realisasikan Program Inpres Jalan Daerah

Ternate, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Maluku Utara, umumkan pelaksanaan program Instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah atau IJD di Provinsi Maluku Utara. Program ini dirancang dalam dua tahap untuk mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah guna mendukung program swasembada pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyatakan, ketersediaan infrastruktur konektivitas yang andal adalah fondasi penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. “Peningkatan jalan daerah yang cepat dan efektif akan memaksimalkan potensi pangan dan sumber-sumber energi di daerah, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Dody. Program IJD Tahap 1 akan mencakup pengerjaan pada tiga ruas prioritas, yaitu: 1. Peningkatan Jalan Lapter-Wayamii di Kabupaten Halmahera Timur. 2. Peningkatan Jalan Kusuri-Tolabit di Kabupaten Halmahera Utara. 3. Preservasi Jalan Dalam Kota Ternate. Di samping program IJD, Kementerian PU juga melaksanakan sejumlah proyek infrastruktur strategis lainnya di Maluku Utara. Sebagai bagian dari mitigasi bencana pascabanjir bandang di Kota Ternate pada 25 Agustus 2024, telah diselesaikan pembangunan tiga unit Sabo Dam dan pembuatan alur sungai baru. Konsekuensi dari pekerjaan tersebut adalah pembangunan Jembatan Ake Rua Baru sepanjang 15 meter yang akan dilaksanakan dengan skema tahun jamak 2025-2026 dengan alokasi biaya sebesar Rp6 miliar. Rencana kontrak pekerjaan jembatan akan dilakukan 25 September 2025. Sedang, progres pembangunan infrastruktur jembatan lainnya juga terus berjalan. Proyek pembangunan Jembatan Gantung Gayok dan Jembatan Gantung Desa Todowongi (yang merupakan pekerjaan tahun jamak 2024-2025) telah mencapai progres fisik 100 persen. Proyek lainnya yang sedang berjalan di tahun 2025 meliputi pembangunan Jembatan Sungai Kalibutu, serta penggantian Jembatan Ake Meja IV dan Jembatan Ake Hale I.

Selasa, 22 Juli 2025 | 08:14 WIB

Pemkab Kepulauan Meranti Kini Sudah Punya 102 Koperasi Merah Putih

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti sukses bentuk 101 koperasi desa dan kelurahan ditambah 1 Koperasi Komunitas Adat Terpencil atau KAT. "Alhamdulillah, seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kepulauan Meranti sudah membentuk Koperasi Merah Putih," kata Asmar selesai ikuti Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP, dan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 78 Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, Senin (21/7) kemarin, di Aula Kantor Bupati. Ia mengapresiasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas gerak cepat membantu, dan koordinir sehingga terbentuknya koperasi tersebut. "Saya mengapresiasi dinas terkait yang sudah bekerja keras, sehingga instruksi presiden tentang pembentukan koperasi merah putih ini bisa kita laksanakan dengan baik," ujarnya. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, melalui Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Eko Priyono, M.Si, menimpali, saat ini telah ada 102 koperasi merah putih yang sudah memiliki badan hukum. Dengan rincian, 96 desa, 5 kelurahan dan ditambah 1 lembaga Komunitas Adat Terpencil atau KAT. "Untuk koperasi KAT ini memang ada instruksi mereka dari pusat untuk ikut serta. Dan hal ini kita dukung serta kita fasilitasi sebagai bentuk penghargaan kita," sebut Eko. Dijelaskannya, total 102 koperasi merah putih yang ada di Kepulauan Meranti tersebut sudah memiliki badan hukum per 28 Juni 2025 lalu. "Kita dibantu tiga orang notaris yang memiliki sertifikat Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau PPAK. Alhamdulillah, semuanya lancar dan berjalan dengan baik," bebernya. Eko menerangkan, sesuai semangat Inpres nomor 9 tahun 2025 itu, koperasi merah putih tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, sera pemberdayaan petani, dan nelayan.

Kamis, 13 Juli 2023 | 16:18 WIB

Bupati Tegaskan PBJ Pemerintah Merujuk Perpres 12 2021 dan dan Inpres 2 2022

Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni intruksikan Perangkat Daerah (PD) soal pengadaan barang dan jasa pemerintah, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. "Itu demi pemenuhan target Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tercapai sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo," tegasnya diwakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bengkalis, Ersan Saputra, saat sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Ballrom salah satu hotel Pekanbaru, pada Rabu (12/7). Sosialisasi itu diikuti seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tujuannya agar Perangkat Daerah dapat memahami secara detail dan dapat menerapkan Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan E-Katalog pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Kami mengharapkan seluruh Perangkat Daerah agar terus membangun komunikasi dan koordinasi antar PD guna meningkatkan pemenuhan target PDN dan TLDN dari tahun sebelumnya," seru Ersan. Penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa di Indonesia suatu kewajiban yang harus dipatuhi seluruh pelaku pengadaan. Ini sebagaimana instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini kata Ersan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dengan menerapkan standar minimal nilai TKDN untuk pengadaan barang dan jasa serta program P3DN, dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya di Kabupaten Bengkalis. "Kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimal 40 persen. Langkah pemerintah harus didukung. Apalagi program P3DN ini sangat berkaitan dengan giatnya pemerintah mendorong usaha dalam negeri untuk pemenuhan nilai TKDN melalui sertifikat TKDN," tegasnya. Menurut mantam Dirut RSUD Kecamatan Mandau ini, Pemkab Bengkalis meyakini pemilik usaha dalam negeri mendapatkan keuntungan dari pemerintah, bila barangnya memiliki sertifikat TKDN. "Perlu diingat, barang yang memiliki sertifikat TKDN harus dimasukkan kedalam barang prioritas di e-katalog. Artinya, barang tersebut menjadi prioritas untuk digunakan oleh instansi pemerintah, terutama yang menggunakan anggaran negara, baik dari APBD maupun APBN," terangnya. Diketahui, narasumber pada kegiatan ini, yakni dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, serta dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bengkalis, H. Toharuddin, Asisten Administrasi Umum Setda Bengkalis, Aulia, sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta para peserta sosialisasi dari utusan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir di sana. (Inf)