Kementerian ATR-BPN Diminta Inventarisasi Tumpang Tindih Lahan Demi Tata Kelola Sawit

Jakarta, katakabar com - Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ateng Sutisna meminta pemerintah lewat kementerian terkait agar tindaklanjuti hasil kajian sistemik, dan rekomendasi Ombudsman RI mengenai maladministrasi dalam praktik-praktik tata kelola industri kepala sawit di Indonesia. Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung rencana Wamen ATR-Waka BPN menyelesaikan tumpah tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan.