Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

22 jam yang lalu

Setoran dari Bandar Sabu Mencuat, Kapolres Rohul Bungkam Janji Transparansi Polda Riau Cuma 'Lip Service'

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di saat rakyat menaruh harapan tinggi pada institusi kepolisian untuk membasmi narkoba hingga ke akar-akarnya, justru kabar yang mengerikan bergema dari dalam rumah tangga kepolisian sendiri. Lima personel Polres Rokan Hulu berinisial US, GL, FK, RZ, dan RF, kini diduga tak sekadar terlibat penyalahgunaan narkoba, melainkan secara terstruktur menerima uang setoran dari bandar sabu. Kabar ini bukan isapan jempol; ia berputar di mulut warga, mengundang kemarahan, sekaligus mempertanyakan integritas pimpinan yang seharusnya menjaga. Yang lebih menyakitkan: hingga saat ini, kebisuan menyelimuti kasus itu. Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra tak membuka suara sedikit pun. Kabid Humas Polda Riau, saat dikonfirmasi katakabar.com, Sabtu (26/9). Boleh jadi tak memberikan jawaban yang jelas dan pasti seolah ada hal yang sengaja ditutup rapat. Padahal sebelumnya, pada 16 September 2026, pihaknya telah menyampaikan pernyataan resmi: "Menanggapi informasi yang beredar terkait penanganan kasus yang melibatkan personel, Polres Rokan Hulu bersama jajaran Bid Propam Polda Riau memastikan perkara tersebut telah ditangani secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku." Janji itu kini terlihat retak. Jika sudah ditangani secara profesional di mana hasilnya? Jika transparan, mengapa tak ada satu pun informasi yang boleh diketahui publik? Fakta di lapangan berbicara sebaliknya: proses pemeriksaan masih berjalan di Bidang Propam Polda Riau hingga Kamis (24/9). Tetapu bentuk pelanggaran apa yang sesungguhnya didalami, tetap tertutup rapat. Apakah ini cara kerja yang disebut transparan? Dugaan penerimaan uang dari bandar narkoba adalah tuduhan yang sangat berat. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin ini pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Jika benar anggota berseragam menerima keuntungan dari peredaran sabu yang merusak masa depan generasi, maka mereka bukan lagi pelindung masyarakat, melainkan sekutu pelaku kejahatan. Dan jika hal ini dibiarkan berlangsung tanpa tindakan tegas, berarti ada perlindungan dari atas. Pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari: apakah Kapolres Rohul tidak tahu, atau sengaja pura-pura tidak tahu? Di bawah kepemimpinannya, anggota diduga terlibat dalam jaringan yang seharusnya diberantas. Peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu makin merajalela, sementara mereka yang diduga terlibat tetap berjalan tanpa ada jeratan hukum yang terlihat. Apakah ini ketidakmampuan memimpin? Atau ada kepentingan yang membuatnya bungkam? Masyarakat Rokan Hulu kini menuntut kejelasan. Jika lima orang itu bersalah proses hukum secepatnya, sanksi seberat-beratnya, hingga pemberhentian dari keanggotaan Polri. Jika tidak bersalah buktikan kepada publik, kembalikan nama baik mereka, dan minta maaf atas keresahan yang timbul. Tapi berdiam diri, menutup mulut, membiarkan dugaan terus menguat itu bukan kepemimpinan. Itu kelalaian yang tak termaafkan. Kini pandangan seluruh rakyat tertuju kepada Kapolda Riau. Janji pada 16 September lalu harus dibuktikan. Jangan biarkan kasus ini senyap begitu saja. Rokan Hulu tak butuh pemimpin yang menutup mata Rokan Hulu butuh pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan jika pelakunya ada di lingkaran terdekatnya sendiri.

Kemarin

Kinerja Dipandang 'Bobrok', Kapolda Riau Didesak Copot Kapolres Rohul

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Ketika seluruh bangsa mengangkat senjata memerangi narkotika, justru dari barisan depan yang seharusnya memimpin perang itu muncul kebocoran yang mengkhawatirkan. Lima personel Polres Rokan Hulu ber isial US, GL, FK, RZ, dan RF kini dikabarkan penanganannya mandek begitu saja tanpa proses hukum yang memadai, padahal nama-nama mereka telah terjerat dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan hingga peredaran narkoba. Bahkan ironinya para oknum anggota polri di Rokan Hulu itu diduga kerap terima uang dari bandar sabu. Kabar ini bukan sekadar angin lalu. Ia menjadi bukti nyata pengawasan di lingkungan Polres Rohul seakan lenyap, tak berbekas jejak. Lebih memilukan, dugaan keterlibatan ini tak berdiri sendiri tercium kuat diduga adanya keterkaitan dengan para petinggi dan pejabat utama di kesatuan tersebut. Jika bukan ada perlindungan dari atas, bagaimana mungkin anggota yang diduga terlibat kejahatan berat seperti narkoba bisa berjalan bebas tanpa satu pun jeratan hukum yang menjerat mereka? Di bawah kepemimpinan Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra, kondisi justru terlihat makin tak terkendali. Bukankah tugas utama seorang pemimpin adalah mengawasi, membimbing, dan menindak tegas setiap anggota yang menyimpang? Tetapi di sini, yang terjadi sebaliknya: peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu makin merajalela, sementara oknum yang diduga terlibat dibiarkan bebas tanpa kejelasan proses hukum. Ada pertanyaan besar yang kini menggema di setiap sudut percakapan warga: Apakah ini ketidakmampuan memimpin? Atau justru ada permainan yang sengaja dibiarkan berjalan? Kabid Humas Polda Riau telah mengarahkan konfirmasi kepada Kapolres Rohul, namun hingga kini yang muncul hanyalah kebisuan. AKBP Emil Eka Putra memilih bungkam, seolah diam bisa menutup fakta yang terlanjur terlihat jelas oleh mata seluruh masyarakat. Fenomena ini memancing kemarahan publik. F Hasibuan mewakili sejumlah aktivis dan komunitas menyuarakan kecaman tajam: "Menjadi sangat aneh anggota Polres Rohul kerap saja terlibat kasus narkoba. Apakah ini ketidakmampuan seorang Kapolres memimpin anggotanya atau sebaliknya? Kita minta Polda Riau segera menuntaskan kasus ini, bila perlu copot Kapolres Rokan Hulu!" Suara itu bukan sekadar luapan emosi. Ia adalah tuntutan keadilan yang tak bisa lagi ditunda. Di dalam tubuh institusi yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum, tidak boleh ada yang kebal dari aturan. Jika seorang anggota terbukti terlibat narkoba, jalannya sudah tertulis tegas: proses hukum, sanksi berat, hingga pemberhentian dari keanggotaan Polri. Tidak ada kompromi. Tidak ada ampun. Kini pandangan seluruh masyarakat Rokan Hulu tertuju lurus kepada Kapolda Riau. Jika pimpinan di tingkat lokal tak mampu atau tak berani bertindak, maka tangan kekuasaan yang lebih tinggi harus turun sendiri. Rokan Hulu tak boleh dibiarkan menjadi ladang subur narkoba apalagi yang ditanam, dan dipelihara oleh mereka yang berseragam. Kapolres Rokan Hulu tak bisa lagi bersembunyi di balik kebisuan. Pimpinan berarti tanggung jawab. Jika tak mampu mengendalikan anggotanya, dan kalau tak mampu menjaga nama baik institusi, maka langkah yang paling jujur adalah menyerahkan jabatan atau menerima keputusan agar yang lebih mampu mengambil alih kemudi. Rakyat sudah menunggu terlalu lama, dan kesabaran itu kini menipis menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum.

Jumat, 03 Juli 2026 | 10:48 WIB

Judi Togel Dan Meja Ikan Menggila dan Vulgar di Ujungbatu, Kapolres Rohul Bungkam! LSM Desak Kapolda Riau Turun Tangan

Pasir Pengaraian, katakabar.com – Ironi besar tengah terjadi di 'Negeri Seribu Suluk', nama lain dari Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sangat kental dengan nuansa religius, justru praktik perjudian tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Khususnya di Kecamatan Ujungbatu, fenomena ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, dan memicu kemarahan publik. Kini, sorotan tajam tertuju kepada aparat penegak hukum setempat. Pasalnya, hingga Jumat (4/7), lokasi-lokasi judi yang beroperasi secara terang-terangan tersebut terkesan "kebal hukum". Mesin-mesin judi ketangkasan alias meja ikan-ikan dan praktik Togel (Toto Gelap) berjalan seenaknya seolah tidak ada yang berwenang menertibkan. Dari hasil investigasi dan informasi yang dihimpun, terlihat jelas adanya warung dan bangunan yang dijadikan basis operasi. Di dalamnya, mesin judi berukuran besar dengan layar dan tombol kendali terpasang rapi, siap melayani para pemain. Yang membuat publik geram, dugaan kuat menyebut bahwa para bandar besar ini diduga memiliki "jalur khusus" dan sudah bermain api dengan oknum di lingkungan kepolisian. LSM KPK-RI Murka: Masa Daerah Religius Dibiarkan Sarang Judi? Kemarahan memuncak disuarakan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK-RI, Panigoran Dasopang. Ia dengan tegas menuding adanya kelambanan dan ketidakberanian aparat di tingkat bawah, sehingga memaksa pihaknya meminta intervensi langsung dari pimpinan tertinggi di tingkat Provinsi. "Kami meminta keseriusan Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, untuk segera turun tangan ke Rokan Hulu. Penegakan hukum di sini semakin tidak jelas arahnya. Perjudian dimana-mana, tapi aparat terkesan duduk manis di zona nyaman, membiarkan rakyat menderita," serang Dasopang dengan nada tinggi. Lebih jauh, ia menyebut nama-nama yang diduga menjadi aktor utama di balik layar. Dua orang bernama Mangunsong (diduga bandar Togel) dan Wahyu (pemilik mesin meja ikan-ikan) disebut-sebut seolah memiliki kekebalan hukum. Mereka beroperasi dengan leluasa tanpa rasa takut sedikitpun. "Polsek Ujungbatu terkesan diam seribu bahasa dan tidak punya nyali untuk menangkap mereka. Padahal lokasinya jelas, pelakunya juga dikenal warga. Ini sangat aneh dan mencurigakan," tegasnya. Dasopang mempertanyakan citra Rokan Hulu yang selama ini dikenal sebagai daerah yang agamis. "Masa Rokan Hulu yang negerinya sangat religius, tapi perjudian semakin marak dan terkesan dibiarkan tanpa tersentuh hukum? Ini mencoreng nama baik daerah kita sendiri," tambahnya. Desakan Keras: Tangkap Bandar dan Oknum Pelindung Melihat kondisi Kapolres Rokan Hulu yang hingga kini masih memilih bersikap bungkam dan tidak memberikan klarifikasi apa pun terkait maraknya praktik ilegal ini, LSM KPK-RI mendesak tindakan tegas harus segera dilakukan. Mereka menuntut agar tidak hanya alat bukti dan mesin yang disita, tetapi para bandar besar serta siapa saja yang menjadi pelindung mereka harus diproses secara hukum. Jangan sampai ada istilah "besar kepala kecil dihukum", hukum harus berlaku sama untuk semua orang. Ajakan Kepada Masyarakat Di akhir pernyataannya, Dasopang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam. "Kami minta masyarakat pro aktif mengawasi wilayahnya masing-masing. Jika melihat ada praktik perjudian, jangan ragu untuk melaporkan. Jangan biarkan Ujungbatu dan Rokan Hulu hancur moralnya karena ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu jawaban dan tindakan nyata, apakah kepolisian akan benar-benar menegakkan hukum atau justru terus membiarkan penyakit masyarakat ini terus merajalela.

Kamis, 30 April 2026 | 13:57 WIB

Kapolres Rohul 'Bungkam' Soal Isu Tangkap Lepas dan Transaksi Rp200 Juta Guncang Publik

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Dugaan skandal tangkap lepas dan transaksi gelap senilai Rp200 Juta pada kasus pembunuhan di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu, Riau, semakin pelik, dan tak berujung. Alih-alih memberikan penjelasan yang menyejukkan hati publik, Pimpinan tertinggi di Mapolres Rokan Hulu, alih-alih memberikan keterangan sejukkan hati publik, justru memilih 'bungkam' bahkan tidak menggubris sama sekali permintaan konfirmasi yang diajukan wartawan katakabar.com. Padahal, isu yang beredar sangat masif dan memuakkan. Sosok yang disebut-sebut sebagai otak intelektual pelaku pembunuhan berinisial AP, diduga kuat berhasil bebas lepas melalui praktik penangguhan penahanan yang diduga diiringi aliran uang fantastis. Wartawan katakabar.com secara resmi mengkonfirmasi dan meminta keterangan langsung kepada Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.H., M.Si., soal kegaduhan ini, Rabu (29/4) malam kemarin Tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, Kamis (30/4), tidak ada satu pun jawaban atau klarifikasi yang diberikan. Sikap diam ini justru memunculkan dugaan kuat ada hal besar yang sedang ditutup-tutupi, dan upaya sistematis untuk meredam kasus ini agar tidak meledak ke ruang publik. Janji Manis Wakapolda va Realita Lapangan Kontradiksi sangat mencolok dengan pernyataan keras yang pernah disampaikan sebelumnya yang membikin publik semakin geram dan merasa dibohongi. Ingat, saat peristiwa berdarah itu baru saja terjadi, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., turun langsung ke Rokan Hulu dan pimpin konferensi pers di Mapolres setempat Selasa (10/2) lalu. Saat itu, dengan nada tegas ia menyampaikan tindakan tersebut adalah perintah langsung Kapolda Riau untuk menegakkan hukum tanpa kompromi. “Peristiwa kekerasan ini tidak boleh terulang. Kami tegaskan, seluruh pelaku, termasuk pihak yang menyuruh dan menggerakkan, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” jelas Brigjen Hengki saat itu penuh wibawa. Pernyataan itu sempat membuat masyarakat berdecak kagum dan berharap hukum akan berjalan adil. Tetapi nyatanya! Kini justru sosok yang disebut sebagai "pihak yang menyuruh dan menggerakkan" alias otak pelaku, justru bisa berjalan leluasa bak orang tak bersalah, sementara janji tegas itu seolah hilang ditelan bumi. Siapa Yang Melindungi? Dimana Sekarang Pelaku? Menelisik lebih dalam, narasumber terpercaya media ini menyoroti keterangan yang disampaikan oleh pihak jajaran Reskrim melalui KBO, Ipda M. Ali Akbar, S.H. Dikatakan penangguhan penahanan dilakukan dengan alasan tersangka kooperatif, dan menggunakan jaminan orang, bukan jaminan uang. Tetapi, pertanyaan yang hingga kini belum bisa dijawab, yakni siapa sebenarnya orang atau pihak yang menjamin Tersebut? "Dalam kasus ini tidak main-main. Saat peristiwa berdarah terjadi, Wakapolda Riau saja sampai turun gunung melihat langsung lokasi. Ini kasus berat, pembunuhan! Tetapi kenapa proses hukumnya bisa semudah membalikkan telapak tangan? Siapa orang kuat di balik penjamin itu?" tanya sumber tersebut. Narasumber ini pun mempertanyakan sekaligus mencurigai keberadaan tersangka saat ini. "Pelaku ada di mana? Kok bisa bebas saja diluaran sana, kenapa hukum selemah ini," rutuknya dengan nada kecewa yang mendalam. Masyarakat pun mendesak keras agar pelaku dan siapapun yang terlibat dalam kasus atau peristiwa berdarah ini harus segera diusut tuntas tanpa pandang bulu. Publik menilai, menyembunyikan identitas penjamin kasus pembunuhan yang sangat sensasional ini adalah hal yang sangat mencurigakan. Seolah ada upaya keras untuk melindungi "tuan besar" di balik layar agar tidak terseret ke dalam pusaran hukum. Masyarakat kini bertanya-tanya, apakah janji tegas Wakapolda hanya sekadar wacana untuk meredam amarah saat itu saja? Atau memang ada kekuatan lain yang membuat hukum di Rokan Hulu menjadi tumpul bagi mereka yang punya kuasa dan uang? Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Rokan Hulu tetap 'bungkam', seperti membiarkan tanda tanya besar mewarnai rasa keadilan masyarakat.