Komisi III
Sorotan terbaru dari Tag # Komisi III
Galeri
Galeri
RDP Bersama S-PPP, Komisi III DPRD Rohul Cari Solusi Pemutusan KKB PT SKA dan PT MIS
Rokan Hulu, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (S-PPP), Selasa (3/2/) lalu, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD 'Negeri Seribu Suluk'. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H Jondri, yang pimpin RDP tersebut berjalan tertib dan kondusif. RDP ini dihadiri pengurus dan anggota S-PPP, anggota Komisi III DPRD, serta perwakilan dari Polres Rokan Hulu. Di RDP, Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan Ketua S-PPP mengenai pemutusan kerja sama bongkar muat (KKB) oleh PT SKA dan PT MIS yang dinilai berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi para anggotanya. Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bakal mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak perusahaan agar pembagian pekerjaan buruh bongkar muat dapat dilakukan secara adil. Tidak cuma itu, legislator 'Negeri Seribu Suluk' bakal surati pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik demi menghindari konflik sosial di tengah masyarakat. "RDP digelar untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa melibatkan perusahaan lain di luar objek pembahasan. Ke depankan musyawarah untuk menjaga kondusivitas penting," ujar Ketua Komisi III DPRD Rohul, H Jondri, kepada wartawan selepas RDP. Ditegaskannya, kita tidak melibatkan perusahaan lain yang bekerja dengan serikat di tempat berbeda. Kita tetap mengacu pada perusahaan yang bersangkutan dengan tetap ke depankan musyawarah. "Baik S-PPP maupun Serikat Pekerja Transport Indonesia (S-PTI) pada dasarnya adalah sesama pekerja sama-sama menggantungkan hidup dari aktivitas. Mereka semua saudara-saudara kita, pekerja yang hidup di tengah masyarakat dan sama-sama berjuang untuk ekonomi keluarga,” jelasnya. DPRD, kata H Jondri, bakal merekomendasikan kepada perusahaan agar kedua serikat pekerja dapat diterima dan bekerja secara bersamaan. “Alangkah baiknya kalau kedua-duanya diterima, karena mereka juga pernah bekerja bersama dan sama-sama masyarakat setempat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah konflik dan potensi kerusuhan di lapangan," harapnya. Soal sanksi, H Jondri menyebut DPRD hanya bersifat memberikan rekomendasi. Jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka dipersilakan menempuh jalur yang lebih tinggi. "DPRD juga akan surati pemerintah daerah agar bersikap tegas sebagai penengah, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat," terangnya.
Riau
Riau
Kunker ke Dinkes Riau, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti Fokus Penguatan Tata Kelola dan Layanan KJSU-KIA
Pekanbaru, katakabar.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti bertandang ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Selasa (21/10) lalu. Legislator 'Kota Sagu' nama lain dari Kepulauan Meranti di sana untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi sektor kesehatan di daerah, khususnya terkait optimalisasi tata kelola rumah sakit, serta pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis. Selain itu, kunjungan ini bahas pengembangan pelayanan unggulan untuk penyakit Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA) pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti sekaligus Koordinator Komisi III, Ardiansyah, S.H., M.Si, yang pimpin rombongan bersama Ketua Komisi III, Cuncun, S.E., M.Si, dan diikuti anggota Komisi III lainnya yakni Hj. Ismiatun, S.E., Rosihan Afrizal, S.H., Pazrul Amraini, S.Pd, Dr. H.M. Tofikurrohman, S.Pd., S.H., M.Si, Suzami, Darsini, S.M., Nina Surya Fitri, S.H., M.Kn, serta Elvira Nindia Fradista, S.H. Lewat kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berharap dapat memperoleh masukan strategis untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah, terutama dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan. Adapun tujuan kunjungan tersebut antara lain untuk mengidentifikasi peran Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam peningkatan pelayanan unggulan KJSU-KIA, mempelajari strategi dan kebijakan pengawasan yang diterapkan, serta berkonsultasi mengenai operasional puskesmas pratama, ketersediaan dokter spesialis, dan realisasi anggaran sektor kesehatan. Di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru itu, diterima sejumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes),Provinsi Riau. Rombongan Komisi III DPRD Kepulauan Meranti juga bahas upaya optimalisasi tata kelola rumah sakit serta solusi pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, diterima langsung oleh sejumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, menyampaikan pertanyaan terkait langkah dan kebijakan pemerintah provinsi dalam mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di rumah sakit kabupaten. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, menjelaskan hingga saat ini provinsi masih menghadapi keterbatasan tenaga dokter spesialis di sejumlah bidang, sehingga realisasi penempatan tenaga medis tersebut ke kabupaten/kota masih berjalan lambat. Selain faktor ketersediaan tenaga, persoalan lain muncul dari keterbatasan sarana dan alat penunjang medis di rumah sakit daerah, termasuk di Kepulauan Meranti, yang membuat penempatan dokter spesialis menjadi kurang optimal. “Masalah anggaran njadi kendala utama. Keterbatasan pembiayaan menyebabkan distribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, belum bisa merata di seluruh kabupaten, terutama di daerah kepulauan seperti Meranti,” ujar perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau. Komisi III DPRD Kepulauan Meranti berharap hasil kunjungan ini menjadi bahan penting penyusunan kebijakan daerah, terutama untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan mendorong pemerataan tenaga medis di wilayah terpencil dan perbatasan. Di sesi lanjutan kunjungan kerja, Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan sejumlah pertanyaan strategis terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan, terutama pelayanan unggulan KJSU-KIA di fasilitas kesehatan daerah. Anggota Komisi III menyoroti pentingnya langkah konkret agar program pelayanan unggulan tersebut dapat segera terealisasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Lantas, perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau menerangkan, diperlukan pembekalan dan kerja sama lintas sektor untuk mendukung pengembangan layanan unggulan tersebut. “Diperlukan pelatihan bagi tenaga kesehatan, pembekalan pemahaman yang mendalam mengenai konsep pelayanan unggulan, serta dukungan anggaran khusus untuk peningkatan kualitas layanan. Selain itu, sosialisasi bertahap juga sangat penting agar pemahaman terhadap program KJSU-KIA dapat merata di seluruh fasilitas kesehatan,” terangnya. Saat nggota dewan juga mempertanyakan penyerapan anggaran dan komunikasi dua arah antara Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pihak dinas menjelaskan koordinasi selama ini berjalan baik, tetapi pelaksanaan program di daerah masih terkendala efisiensi anggaran nasional dan padatnya tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi yang menaungi seluruh rumah sakit di Riau. “Komunikasi tetap terjalin, hanya saja banyak program yang belum terealisasi maksimal karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan di tingkat provinsi,” ucap perwakilan dinas. Komisi III DPRD Kepulauan Meranti juga menanyakan langkah percepatan operasional Puskesmas Pratama, yang hingga kini belum berjalan optimal. Menjawab itu, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa ada sejumlah syarat administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten sebelum puskesmas tersebut dapat beroperasi. “Paling utama adalah pembentukan struktur organisasi Puskesmas Pratama. Itu merupakan syarat mutlak agar bisa beroperasi. Di mana minimal harus tersedia dokter spesialis di poli umum serta komitmen tenaga ASN maupun honorer yang fokus melayani masyarakat di puskesmas tersebut,” tuturnya. Lalu anggota dewan mengangkat isu kualitas pelayanan dan ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit daerah yang dinilai masih kurang memadai. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembekalan rutin bagi tenaga medis, disertai dengan pengawasan berkelanjutan terhadap pengelolaan rumah sakit. “Untuk kebutuhan alat kesehatan, dinas kesehatan kabupaten harus terus berkoordinasi dengan mitra maupun dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau agar kebutuhan alat penunjang medis dapat terpenuhi sesuai prioritas,” bebernya Komisi III DPRD Kepulauan Meranti menilai hasil kunjungan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan ke depan, agar pelayanan kesehatan di Kepulauan Meranti dapat meningkat, terutama menghadirkan layanan unggulan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah perbatasan dan kepulauan. Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau menghasilkan banyak wawasan, dan praktik baik (best practices) yang dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah. Kegiatan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain optimalisasi tata kelola rumah sakit, solusi pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, serta pengembangan pelayanan unggulan (KJSU-KIA pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan program-program prioritas tahun 2026. “Kami akan terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar program kesehatan di Meranti dapat berjalan lebih optimal. Fokus kami adalah pada peningkatan SDM kesehatan, pelayanan unggulan, serta percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis,” imbuhnya. Kunjungan Komisi III DPRD Meranti ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan fungsi pengawasan terhadap mutu layanan rumah sakit daerah. Melalui dialog dan diskusi bersama pihak provinsi, para anggota dewan memperoleh berbagai informasi, pengalaman, dan praktik terbaik yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran di bidang kesehatan. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Cun Cun, S.E., M.Si, menyampaikan hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk mendorong kebijakan yang lebih efektif di tingkat daerah. “Banyak hal yang bisa kami pelajari dari pertemuan ini, terutama terkait model tata kelola rumah sakit yang efektif serta strategi pengembangan layanan unggulan kesehatan. Kami berharap hasil kunjungan ini bisa diimplementasikan dalam program-program daerah ke depan,” timpalnya.
Galeri
Galeri
Komisi III DPRD Rohul Bersama Guru Agama Lulus Free Tes PPG Gelar RDP
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu bersama guru agama Kabupaten Rokan Hulu, khususnya yang sudah lulus Free Test PPG, pada Senin (26/2) lalu. Kegiatan RDP ini digelar Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu tujuannya sangat paositif untuk meningkatkan kesejahteraan guru agama ke depan.