Pendampingan

Sorotan terbaru dari Tag # Pendampingan

Respons Humanis Holding PTPN: PalmCo Pastikan Perlindungan dan Pendampingan Bagi Korban Longsor Nusantara
Nusantara
Kamis, 11 Desember 2025 | 15:37 WIB

Respons Humanis Holding PTPN: PalmCo Pastikan Perlindungan dan Pendampingan Bagi Korban Longsor

Hapesong, katakabar.com - Dalam situasi bencana longsor yang terjadi di wilayah operasionalnya, PTPN IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero) mengambil serangkaian langkah cepat untuk memastikan para pekerja dan keluarga yang terdampak tetap memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai. Perusahaan menegaskan aspek kemanusiaan menjadi pijakan utama dalam setiap respons terhadap musibah. Direktur Utama PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan keselamatan, serta masa depan keluarga karyawan tidak dapat dinegosiasikan. “Kami tidak akan membiarkan keluarga karyawan menghadapi situasi sulit seorang diri. PalmCo hadir untuk memastikan mereka tetap terlindungi,” ucapnya, di pekan pertama Desember 2025 lalu. Direktur Keuangan PalmCo, Hilda Savitri, aminkan Jatmiko. Ia menekankan dukungan moral dan bantuan konkret harus berjalan seiring. “Ini bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi tanggung jawab kemanusiaan. 'Kami ingin memastikan setiap keluarga korban benar-benar mendapat perhatian yang layak,” jelas Hilda. Beasiswa dan Pendampingan Berkelanjutan Salah satu penerima manfaat adalah Suci Alvia Insani 18 tahun, mahasiswa IPTS Padangsidempuan yang ayahnya, Misman, petugas Global Telling di Kebun Hapesong, meninggal akibat bencana tersebut. PalmCo memberikan beasiswa pendidikan dan bantuan tunai untuk menjamin kelangsungan kuliah Suci. Tidak hanya bantuan finansial, Suci kini menjadi anak asuh perusahaan. Melalui skema ini, PalmCo berkomitmen memberikan pendampingan hingga Suci menyelesaikan pendidikan tingginya. Bagi perusahaan, investasi pada pendidikan anak-anak karyawan yang terdampak merupakan cara menjaga harapan masa depan keluarga yang tengah menghadapi kehilangan. Penanganan bagi Petugas Terluka Selain memberikan dukungan bagi keluarga korban meninggal, PalmCo juga memberikan perhatian kepada dua petugas keamanan yang terluka ketika bertugas saat longsor terjadi. Andika Setiawan menerima bantuan langsung sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi di lapangan. Sementara, Hendra Saputra dirujuk ke RS Royal Prima untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka serius yang dialaminya. PalmCo menanggung penuh biaya pengobatan dan memastikan pendampingan selama proses pemulihan berjalan. “Petugas keamanan berdiri di garis terdepan menjaga aset perusahaan. Sudah menjadi komitmen kami untuk hadir ketika mereka membutuhkan,” ucap Hilda Savitri. Jatmiko menimpali, respons cepat tersebut bagian dari prinsip humanis yang ditanamkan di dalam perusahaan. “Kami ingin setiap insan PalmCo merasa aman dan didukung sepenuhnya,” tuturnya. Langkah-langkah yang diambil PalmCo mencerminkan upaya perusahaan untuk tidak sekadar hadir sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para pekerjanya. Melalui bantuan pendidikan, dukungan pemulihan, dan pendampingan bagi keluarga terdampak, PalmCo menunjukkan bahwa kepedulian bukan sekadar slogan, melainkan praktik yang dijalankan di saat paling dibutuhkan.

SPKS: Petani Ingin Bersertifikat ISPO dan RSPO Wajib Pendampingan Pihak Ketiga Sawit
Sawit
Jumat, 10 Oktober 2025 | 15:30 WIB

SPKS: Petani Ingin Bersertifikat ISPO dan RSPO Wajib Pendampingan Pihak Ketiga

Kubu Raya, katakabar.com - Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin menegaskan para petani ingin bersertifikat Insonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) wajib pendampingan pihak ketiga yang sudah berpengalaman untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan petani. "Para petani ingin bersertifikat Insonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) wajib pendampingan pihak ketiga yang sudah berpengalaman untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan petani," terang Sabarudin saat 5th IPOSC, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Jumat siang. Pendampingan ini, ucap Sabarudin, untuk membangun Internal Control System (ICS) dan penguatan termasuk SOP/kebijakan, pelatihan GAP, pemetaan dan pendataan termasuk Surat Tanda Daftar Budidya (STDB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), audit sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi, biaya monitoring dan surveillance. "SPKS saat ini memiliki 10 koperasi yang sudah bersertifikat RSPO dan ISPO dengan jumlah petani 2.385 orang, luas lahan 4.986,52 hektare. SPKS berkomitmen membawa anggotanya masuk dalam sertifikasi sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sawit rakyat, memperkuat lembaga ekonomi petani, dan peningkatan kehidupan petani sawit," jelasnya. Cerita Sabarudin, pengalaman SPKS sertifikasi RSPO butuh biaya Rp2-3 juta/petani dan LS Rp150-200 juta/koperasi. SPKS sudah memetakan anggotanya, yakni petani sawit dengan luas lahan10 hektare, ada 40.000 data perkebunan rakyat dengan polygon tersebar di 23 kabupaten dan 10 provinsi. "Membantu pembuatan STDB di Sekadau dan ada 100 STDB petani sawit," kata Sabarudin. Menurutnya, sertifikasi ISPO petani wajib memenuhi 4 prinsip, 21 kriteria, 33 indikator melalui penyedian bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Belum menarik bagi petani lantaran tidak ada insentif dan belum jelasnya dukungan anggaran dari pemerintah/BPDP. Sedang, sambungnya, untuk Sertifikasi RSPO petani wajib memenuhi 4 prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator melalui penyedian bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Banyak menarik petani karena ada kredit sertifikasi yang bisa diperdagangkan. Soal EUDR, bebernya, petani diminta menyediakan geolokasi semua bidang tanah, titik koordinat untuk 4 hektare, dan polygon untuk 4 hektar, termasuk legalitas tanah. Jadi, butuh biaya besar untuk polygon sedang insentif petani belum jelas, seperti pendanaan belum tersedia, kalaupun ada petani sulit mengaksesnya, belum ada rumusan insentif sehingga petani belum tertarik, harga TBS yang sudah bersertifikat sama dengan yang belum, petani swadaya masih banyak yang belum bergabung dalam kelembagaan.

MIND ID Komitmen Perkuat Pendampingan Budidaya Ikan Laut Default
Default
Sabtu, 19 Juli 2025 | 13:26 WIB

MIND ID Komitmen Perkuat Pendampingan Budidaya Ikan Laut

Jakarat, katakabar.com - MIND ID, sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia, berkomitmen memastikan manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah operasional. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, Grup MIND ID secara konsisten menjalankan program pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan laut dengan mendukung kegiatan budidaya ikan. Masyarakat diharapkan memiliki sumber lapangan kerja baru yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di masa depan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan apresiasi atas kontribusi MIND ID dalam mendukung pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan produktif dan ramah lingkungan, termasuk melalui praktik budidaya ikan. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini fokus mendorong transformasi ekonomi masyarakat pesisir, dari kegiatan penangkapan ikan konvensional menjadi kegiatan budidaya yang lebih terencana,.dan menguntungkan. Selain itu, kegiatan budi daya berdampak baik pada keanekaragaman hayati laut, serta menjaga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat dari konsumsi ikan hasil budidaya. “Kegiatan budidaya memang masih kecil, yakni sekitar 5 juta ton produksi per tahun. Namun, kami terus mendorong marine culture di setiap ruang laut agar terus dikembangkan. Awalnya berburu dan menangkap, kini kami arahkan masyarakat untuk beralih ke budidaya,” ujarnya. Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama menjelaskan, pengembangan kegiatan budidaya ikan merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional laut Grup MIND ID. "Program ini diharapkan mampu menciptakan sumber ekonomi baru yang lebih stabil, khususnya bagi para nelayan yang menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan dan tantangan iklim ekstrem," tuturnya. Menurutnya, melalui pemberian bantuan, pelatihan, dan pendampingan intensif, masyarakat dibekali keterampilan untuk menjalankan budidaya ikan secara profesional. Masyarakat binaan juga menjadi inspirasi bagi nelayan lain untuk mulai beralih dari penangkapan ke budidaya. “Program pengembangan kegiatan budidaya ikan ini terus dijalankan secara konsisten dan kami harap dampaknya semakin signifikan dan bisa menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi bagi masyarakat daerah,” ucapnya

Lagi, OK OCE Qalam dan Seeker Kolaborasi Pendampingan UMKM di Yogyakarta Ekonomi
Ekonomi
Selasa, 01 Oktober 2024 | 07:57 WIB

Lagi, OK OCE Qalam dan Seeker Kolaborasi Pendampingan UMKM di Yogyakarta

Yogyakarta, katakabar.com - Salah satunya penggerak OK OCE Indonesia, yakni OK OCE Qalam kolaborasi lagi support Seeker melaksanakan kegiatan pelatihan pendampingan UMKM, Yogyakarta, Sabtu (28/9). Pelatihan ini angkat tema “Mencari Cuan Dari Sosial Media”, ini salah satu rangkaian dari kegiatan Jogja Enterpreneur Class yang dilaksanakan periode September hingga Desember 2024.

RUPS BUMD PT Bumi Meranti, Bupati Meranti Minta Pendampingan APH Riau
Riau
Jumat, 29 September 2023 | 16:36 WIB

RUPS BUMD PT Bumi Meranti, Bupati Meranti Minta Pendampingan APH

Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar mengatakan, kegiatan bakal dilaksanakan PT Bumi Meranti perlu pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). "Diminta pendampingan dari APH terkait kegiatan akan dilaksanakan PT Bumi Meranti," kata Asmar saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD PT Bumi Meranti (Perseroda) Tahun 2023, di Kantor BUMD Kompleks Perumahan Dinas, Jalan Dorak Selatpanjang, pada Kamis (28/9) kemarin. Saya minta administrasi semua kegiatan yang dikerjakan harus tertib dan benar. Bila perlu ada pendampingan dari APH supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depan, tegas Asmar lagi. Kepada seluruh pihak, imbau Asmar, untuk menjaga soliditas, dan meningkatkan inovasi dalam berusaha serta bekerja keras. "BUMD PT Bumi Meranti harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Kepulauan Meranti yang lebih baik di masa depan," serunya. Komisaris PT Bumi Meranti, Irmansyah menuturkan, pihaknya segera meminta pendampingan dari APH terkait kegiatan yang dilaksanakan nanti. "Segera nanti, Direktur BUMD melakukan MoU dengan APH di Kepulauan Meranti, sesuai arahan dari Bupati sebagai pemegang saham," jelasnya. Begitu pun penggunaan anggaran dari pemerintah, ucap Irman, belum ada yang direalisasikan lantaran masih menunggu review dari Inspektorat Kepulauan Meranti. Termasuk untuk review Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bangunan fisik oleh Dinas PUPR. "Saya selalu melihat secara detail dokumen kelengkapannya, supaya ada dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

BPKP Riau Dampingi Pemkab Meranti Perencanaan Keuangan Riau
Riau
Selasa, 19 September 2023 | 10:16 WIB

BPKP Riau Dampingi Pemkab Meranti Perencanaan Keuangan

Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti gelar rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selatpanjang, pada Senin (18/9) kemarin. Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Drs. Irmansyah, M.Si yang pimpin rapat bersama BPKP Riau. "Terima kasih atas kehadirannya, kami sangat terbantu dengan pendampingan yang diberikan, guna perencanaan keuangan dan program yang lebih baik ke depan," ujar Irmansyah. Ada lima hal yang menjadi fokus pendampingan BPKP Riau, meliputi ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, UMKM, dan stunting serta pariwisata. "Agenda ini sangat penting. Lantaran itu kami siap bekerja sama dengan BPKP Riau," tegasnya. Ketua Tim Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran BPKP Riau, Marwan menjelaskan, kegiatan ini bukan bagian dari audit, melainkan pendampingan. "Ini bagian dari pendampingan awal bukan audit. Perencanaan untuk efektivitas anggaran agar kegiatan yang dilakukan tepat pada sasaran," jelas Marwan. Saya meminta kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepulauan Meranti untuk kelancaran kegiatan yang dilakukan. "Guna terciptanya Kepulauan Meranti yang lebih baik ke depan, pendampingan ini harus menghasilkan output yang jelas," imbuhnya.