Penyaluran

Sorotan terbaru dari Tag # Penyaluran

Bupati Rohul Pimpin Rakor Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan 2025 Riau
Riau
Rabu, 09 Juli 2025 | 16:33 WIB

Bupati Rohul Pimpin Rakor Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan 2025

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Demi tersalurnya bantuan pangan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu bersama Perum Bulog cabang Kampar gelar rapat koordinasi persiapan penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2025, yang dipimpin Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM di aula rapat lantai III Kantor Bupati Rokan Hulu, Rabu (9/7). Di kegiatan hadir Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra, S.IK, SH, MH, perwakilan unsur Forkopimda, Pimpinan perum Bulog Kantor Cabang Kampar, Eko Nugroho, Kepala OPD, camat, tlTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari 16 Kecamatan se Rokan Hulu Bantuan Pangan ini bakal dialokasikan untuk bulan Juni dan Juli diberikan kepada 25.407 keluarga yang tersebar di 16 Kecamatan dengan total bantuan pangan sebanyak 508.150 kilogram. Bupati Rokan Hulu, Anton mengatakan, Pemerintah Daerah atau Pemda mendukung program bantuan dari pemerintah pusat ini melalui Bulog. Ia berpesan agar penyaluran bantuan Pangan ini harus tepat sasaran untuk masyarakat yang kurang mampu. "Saya minta kepada OPD terkait untuk dapat bersinergi dengan Bulog dalam pemberian bantuan ini, sehingga yang mendapatkan bantuan ini betul-betul orang yang kurang mampu atau memang layak mendapatkan bantuan," ucap Anton. Kepada Para Camat, tegas Anton, untuk mensosialisasikan program ini sampai ke tingkat desa, dan berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk mengidentifikasi Calon penerima Bantuan ini, serta mencari lokasi penyaluran yang dapat di akses dengan mudah oleh Masyarakat. Selain itu, Anton menyarankan agar pihak keamanan dari TNI dan Polri dilibatkan agar pemberian bantuan ini bisa tersalur dengan lancar dan aman.

BPDP Teken PKS Tiga Pihak Penyaluran Dana PSR dan Sarpras Gelombang Kedua 2025 Sawit
Sawit
Selasa, 04 Maret 2025 | 21:05 WIB

BPDP Teken PKS Tiga Pihak Penyaluran Dana PSR dan Sarpras Gelombang Kedua 2025

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk Gelombang II Tahun 2025. Penandatanganan dilaksanakan pada 27 Februari 2025 di Ruang Nusantara I Kantor BPDP yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat. Plh Direktur Penghimpunan Dana BPDP, Ahmad Munir yang buka acara. Ia menyampaikan program ini bentuk komitmen BPDP dalam mendukung peremajaan sawit rakyat guna meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan pekebun sesuai dengan amanah pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permantan) Nomor 3 Tahun 2022, Permentan Nomor 19 Tahun 2023, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPDPKS Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana PSR serta BPDPKS Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana. Acara tersebut diikuti beberapa Lembaga Perbankan Nasional maupun Daerah yang merupakan mitra dari BPDP dalam penyaluran dananya. Lembaga perbankan yang hadir meliputi:

H Asmar Hadiri Penyaluran Zakat Program Meranti Peduli Kesehatan
Kesehatan
Kamis, 16 Januari 2025 | 12:33 WIB

H Asmar Hadiri Penyaluran Zakat Program Meranti Peduli

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H Asmar hadir di kegiatan Penyaluran dana Zakat Program Meranti Peduli (Bantuan Penanganan Stunting 2024), di Masjid Darul Ulum, Selatpanjang, Kamis (16/1). Pimpinan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti,Ketua MUI, Ketua Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, Pengurus Unit Pengumpulan Zakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan lainnya turut hadir. Ketua Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, KH Mardio Hasan, M Pd mengatakan, kami dari Baznas ucapkan terimakasih kepada Plt Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti sudah hadir di kegiatan Bantuan Penanganan Stunting ini. Sebetulnya untuk program yang dilaksanakan oleh Baznas tersebut dilaksanakan 2024 karena target yang harus dikejar, maka itu kami laksanakan pada 2025. "Dari hasil Rakor Baznas dapat peringkat 8, ini peringkat paling rendah. Itu sebabnya, kami minta bantuan kepada Pak Bupati agar ASN dapat membayar zakat di Baznas saja. Siapa yang dapat meningkatkan Baznas Kepulauan Meranti kalau bukan kita," ujarnya.

Akulaku Perkuat Portofolio Penyaluran Pembiayaan Produktif  Lewat Pembiayaan Alat Berat Ekonomi
Ekonomi
Senin, 08 Juli 2024 | 07:53 WIB

Akulaku Perkuat Portofolio Penyaluran Pembiayaan Produktif Lewat Pembiayaan Alat Berat

Jakarta, katakabar.com - PT Akulaku Finance Indonesia atau Akulaku Finance, perusahaan pembiayaan berbasis digital bagian dari Akulaku Group sudah perkuat portofolio penyaluran pembiayaan produktifnya dengan menyalurkan pembiayaan untuk pengadaan alat berat. Akulaku Finance sejauh ini telah menyalurkan puluhan unit pembiayaan pengadaan alat berat. Pencapaian tersebut bagian dari komitmen berkelanjutan Akulaku Finance untuk terus meningkatkan porsi pembiayaan produktif yang telah dimulai sejak setahun terakhir.

Petani Sawit Dukung Penyaluran Pupuk Dari Subsidi ke BLT Dengan Syarat Nasional
Nasional
Minggu, 23 Juli 2023 | 12:18 WIB

Petani Sawit Dukung Penyaluran Pupuk Dari Subsidi ke BLT Dengan Syarat

Bengkulu, katakabar.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Provinsi Bengkulu dukung rencana pemerintah dan PT Pupuk Indonesia (Persero) merubah skema subsidi pupuk jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Apalagi konsep BLT tujuannya guna menghilangkan perbedaan harga pupuk di pasar, sebab subsidi diberikan langsung pada penerima dan bukan dalam bentuk barang. Skema baru ini diharapkan petani kelapa sawit bisa mendapatkan subsidi secara langsung melalui rekening perbankan atau dompet digital. "Kami dukung rencana itu. Tapi, sebelum pola diterapkan, elok pemerintah melakukan evaluasi dulu agar penyaluran subsidi bisa berkorelasi langsung dengan peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani," ujar Ketua APKS Bengkulu, Edy Masyhuri, pada Sabtu (22/7) dilansir dari laman elaeis.co. Tidak cuma itu kata Edy, pendataan harus akurat agar penyaluran subsidi tidak salah sasaran. "Mest ada jaminan penerimanya agar tepat sasaran. Itu sebabnya skema BLT membutuhkan pendataan akurat," tegasnya. Menurutnya, bila ngin memasukkan indikator kemiskinan, bagusnya penentuan garis pendapatan petani harus memperhatikan karakteristik perekonomian setiap daerah. Sebelumnya diinformasikan pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia tengah merumuskan perubahan skema subsidi pupuk menjadi bantuan langsung untuk petani. Tujuannya agar petani memperoleh pupuk subsidi secara lebih mudah dan transparan. "Pola ini mudah-mudahan nanti bisa mengatasi perbedaan harga pupuk di pasaran," imbuhnya. Masih Edy, harga dan stok jadi keluhan petani di mana-mana selama ini. Banyak petani mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk subsidi, harganya lebih mahal dari seharusnya. "Penyaluran melalui rekening perbankan atau dompet digital diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani, khususnya petani kelapa sawit," sebutnya.