Fraksi Nasdem-PKS Pertanyakan Besaran APBD 2024 Kuansing Sebesar Rp1,5 Triliun

Teluk Kuantan, katakabar.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kuatan Sengingi, Provinsi Riau gelar paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024, Selasa (8/7). Ketua DPRD Kuansing, H Juprizal pimpin jalannya rapat tersebut dihadiri Pj. Sekda Kuansing, dr. Fahdiansyah, perwakilan OPD lingkungan pemerintah daerah, dan Forkopimda lainnya. Fraksi Nasdem-PKS berkenaan agenda ini meminta penjelasan kepada eksekutif terkait adanya penambahan nilai belanja yang diduga terjadi di beberapa organisasi daerah atau OPD. Di man hal ini terkuak pada pengawasan tugas yang telah dilakukan. “Kami butuh penjabaran belaja APBD 2024 itu, khususnya OPD mana saja yang mengalami pergeseran anggaran ataupun OPD yang terima penambahan pagu anggaran,” terang Oberlin Manurung selaku juru bicara. Wakil rakyat dari Parti Nasdem ini menyampaikan, saat realisasi anggaran terjadi ketimpangan pelaksanaan program yang dinilai tak sesuai pembahasan. Begini, ucap Oberlin, anggaran APBD Tahun 2024 disahkan kurang lebih sebesar Rp1,3 triliun, tapi di perjalanan terjadi pergeseran aggaran yang terendus saat pidato pengantar Bupati saat sidang paripurna beberapa hari lalu senilai Rp1,5 triliun, dan terealisasi sekitar Rp1,4 triliun. “Catatan kami ada selisih pagu anggaran yang fantastis perlu dijelaskan, dari mana sumber dana penambahan nilai tersebut,” tegasnya. Kendati demikian, fraksi Nadem-PKS mengapresiasi kepada eksekutif yang telah menerima predikat penghargaan Wajar Tampa Kecualian atau WTP dari BPKP atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kuansing. Sedang, Fahdiansyah selaku Pj. Sekda Kuansing dikonfirmasi menyatakan, pemintah daerah dalam menyusun anggaran APBD Tahun 2024 sempat terjadi dinamika pembahasan. Hal ini lumrah terjadi tapi pemerintah daerah meyakini sudah menjalankan sesuia undang-undang yang berlaku meskipun tadi saat paripurna beberpa fraksi kemudian menganggap anggaran APBD Tahun 2024 disinyalir atau tidak sesuai. “Kami sudah membahas bersama Komisi dan Banggar, proses ini mungkin ada miskomunikasi saja terkait anggaran itu. Kami ingat waktu itu, Banggar dan Ketua DPRD memanggil Tim TAPD untuk melaksankan dengar pendapat terkait yang dipertanyakan tadi,” jelssnya.