Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Jumat, 30 Januari 2026 | 15:00 WIB

Raker Bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Bencana di Sumatera

Jakarta, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1). Di pertemuan tersebut, Menteri Dody melaporkan perkembangan penanganan pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU memastikan langkah penanganan dilakukan secara terpadu lintas sektor oleh Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis guna memulihkan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat. Di rapat kerja itu, Dody menyampaikan pemerintah telah bergerak cepat merespons bencana tersebut. Kementerian PU mengerahkan lebih dari 1.377 personel internal, termasuk 402 Generasi Muda PU, serta memperoleh dukungan langsung dari 1.366 personel TNI dan masyarakat. Di lapangan, Kementerian PU juga memobilisasi 1.937 alat berat, 500 unit sarana prasarana pendukung, dan 6.352 bahan material untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak. "Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat," jelas Dody. Data rekapitulasi per 27 Januari 2026 menunjukkan, penanganan di bidang Bina Marga telah menunjukkan hasil positif. Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil dipulihkan dan fungsional. Seluruh infrastruktur konektivitas tersebut tercatat telah mencapai kondisi fungsional 100 persen per 30 Desember 2025. Kondisi ini menjadi tonggak penting untuk memastikan jalur distribusi logistik ke wilayah terdampak. Pada sektor Sumber Daya Air (SDA), penanganan difokuskan pada 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah. Saat ini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23 persen. Di sektor ini, Kementerian PU berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan jaringan irigasi yang mengairi sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam. Untuk penanganan sungai, fokus utama adalah normalisasi dan pengamanan alur dari banjir susulan. Dari 77 sungai nasional yang terdampak, progres fisik telah mencapai 52 persen dengan target penyelesaian pada Oktober 2026. Rencana penanganan ini juga mencakup pembangunan pengendali sedimen seperti sabo dam dan cek dam. "Kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, baik di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat maka sedimennya, bawa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir. Jadi kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam yang kami targetkan selesai paling lama Oktober 2028," terangnya. Sementara di bidang Cipta Karya, prioritas utama adalah pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan fungsional penuh pada 15 Februari 2026. Sedangkan untuk penanganan sektor sanitasi, termasuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, telah mencapai 83 persen dengan target penyelesaian pada tanggal yang sama. Sebagai dukungan tambahan air bersih, Kementerian PU juga membangun sumur bor baru. Progres pembuatan sumur bor dalam mencapai 15 persen, sedangkan sumur bor dangkal mencapai 53 persen. Seluruh sumur bor ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadhan untuk mendukung operasional SPAM dan kebutuhan warga. Pada Bidang Prasarana Strategis, pembersihan lumpur pada fasilitas umum dilakukan di 171 lokasi, di mana 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara (huntara) terus berjalan, beriringan dengan penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026. Menutup laporannya, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga mutu infrastruktur pascabencana. "Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," kata Menteri Dody. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:52 WIB

Wakil Wali Kota Binjai Tegaskan FORMAG Mitra Strategis Pemko

Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi menegaskan Forum Musyawarah Antar Gereja (FORMAG) merupakan mitra strategis Pemerintah Kota Binjai dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat.

Jumat, 03 Oktober 2025 | 22:30 WIB

Ketua TP PKK Rohul Serahkan SK Pengurus dan Gelar Raker Penyusunan Program 2026

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Rokan Hulu serahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus, sekaligus gelae Rapat Kerja (Raker) penyusunan program kerja untuk tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri, di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu pada Kamis (2/10) kemarin. Rapat Kerja ini jadi momentum bagi seluruh jajaran pengurus TP PKK Rokan Hulu untuk selaraskan visi dan misi organisasi, serta merumuskan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Fokus utama dari penyusunan program ini adalah untuk meningkatkan peran aktif PKK dalam mendukung program-program pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. dr. Yeni Dwi Putri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara TP PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rokan Hulu. Penyerahan SK pengurus menjadi langkah awal untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan seluruh anggota memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Selasa, 09 September 2025 | 11:21 WIB

Raker Komisi II DPR RI, Menteri ATR Bilang 84,4 ribu Hektar Lahan Sawit Masuk Kawasan Hutan

dapat dianalisis oleh Satgas PKH. Ini sedang dilakukan," terangnya. Jadi, tutur Nusron, kalau dijumlahkan 3.619,6 hektar lahan yang sudah memiliki HGU dengan 80.822,6 hektar yang masih dalam proses pengajuan izin, totalnya ada 84.442,2 hektar lahan yang masuk kawasan hutan. "Terhadap entitas yang masuk kawasan hutan, penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan," imbuhnya. Masih Nusron, 64 entitas dengan luas 84.442,2 hektare lahan perkebunan yang masuk kawasan hutan tersebut di luar 3,2 juta hektar yang diumumkan Presiden RI, H Prabowo Subianto. "Kalau ditanya apakah yang 80.000-an hektar ini bagian yang diumumkan oleh Pak Presiden yang 3,2 juta hektare atau tidak? Nah ini tambahan, saya katakan, di luar itu," tegasnya. "Karena ini datanya muncul setelah pidato Bapak Presiden sehingga ini saya konfirmasi datanya adalah tambahan, terdapat 64 entitas yang masuk kawasan hutan dengan total 84.442,2 hektare," sebutnya. Tapi, Nusron tidak menyebutkan secara rinci 84.442,2 hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang masuk kawasan hutan itu berada di daerah mana saja. Sebelumnya, Presiden RI, H Prabowo Subianto ketika Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) lalu, menyatakan pemerintah telah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, termasuk di antaranya yang masuk kawasan hutan. Menurutnya, ada sekitar 5 juta hektar lahan sawit yang potensi melanggar hukum di Indonesia. Dari jumlah itu, sudah ada 3,7 juta hektar yang berhasil diverifikasi secara hukum pelanggarannya. Kemudian, dari 3,7 juta hektare tersebut, 3,1 juta hektare lahan itu sudah dikembalikan ke negara.

Kamis, 01 Mei 2025 | 17:49 WIB

Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Bahas Isu Kepegawaian di Rapat Kerja Bersama BKPSDM

Selatpanjang, katakabar.com - Suasana santai tapi serius tampak memenuhi ruang rapat saat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti gelar Rapat Kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM). Agenda penting ini bertujuan untuk perkuat koordinasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan kepegawaian yang masih menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Rapat yang dipimpin oleh H. Hatta, S.M. dari Fraksi Golkar selaku Ketua Komisi I ini dihadiri anggota komisi, seperti Tengku Zulkenedi Yusuf, S.E. (Fraksi PKS), T. Mohd. Nasir, S.E. (Fraksi PDI P), Eka Yusnita, S.H. (Fraksi PAN), Siswanto, S.E. (Fraksi Gerindra), dan Noli Sugiharto, S.Psi. (Fraksi PPP Demokrat). Diskusi berjalan dinamis saat Komisi I soroti progres pengusulan, dan penetapan NIP CPNS dan NI PPPK yang dinilai masih minim dan menghadapi kendala teknis, di antaranya status BTS (berkas tidak sesuai) yang dikeluhkan oleh para calon aparatur. Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM, Bakharuddin, M.Pd. menegaskan, semua proses tengah dikebut sesuai tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah Pusat atau Pempus. Ia memastikan seluruh CPNS dan PPPK akan menerima SK secara serentak setelah administrasi rampung. "Peserta tidak perlu khawatir karena ini hanya masalah administrasi, bukan masalah fatal yang membatalkan kelulusan," ujarnya menenangkan. Lantas, Bakharuddin menjelaskan detail kendala yang menyebabkan status BTS, mulai dari berkas peserta yang harus diperbaiki hingga persoalan administrasi yang memerlukan penyesuaian tanda tangan pejabat definitif sesuai arahan BKN.

Sabtu, 03 Februari 2024 | 08:31 WIB

'Sawit Melayani Lebih Baik' Tema Raker BPDPKS 2024

Bogor, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) gelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2024 di Bogor, dua hari sebelum memasuki Februari 2024. Raker itu bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya dan merancang strategi menghadapi tahun 2024. Raker kali ini bertajuk, "Sawit Melayani Lebih Baik" mencerminkan komitmen BPDPKS untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dana kelapa sawit. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman membuka acara. Menurutnya, terselenggaranya Rapat Kerja (Raker) ini wadah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai capaian kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, soroti aspek target kinerja, pengelolaan sumber daya, dan pertanggungjawaban keuangan sebagai landasan bagi perumusan target yang lebih realistis dan implementasi efisiensi biaya dan tenaga. Capaian kinerja BPDPKS pada tahun 2023 dipaparkan di acara ini, mencakup penyaluran biodiesel sebanyak 12,1 Juta Kiloliter, pelaksanaan 250 kegiatan inisiasi eksternal dan internal, pembiayaan terhadap mahasiswa dan peserta program pengembangan SDM Sawit sebanyak 7.087 orang, serta penelitian sebanyak 112 untuk mendukung program penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti yang hadir memberikan arahan perlunya riset dan penelitian yang mengaitkan ekonomi makro dan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tugas utama BPDPKS pengelolaan dana industri sawit. Meski mengapresiasi upaya riset terkait industri sawit, Dirjen Perbendaharaan menekankan adanya tantangan yang perlu diatasi BPDPKS. Dirjen Perbendaharaan menuturkan, BPDPKS harus meningkatkan kreativitas mencari instrumen keuangan dengan return yang kompetitif dan melakukan diversifikasi kegiatan yang lebih efisien biaya. Sebagai institusi pelaksana yang diwajibkan pemerintah, BPDPKS perlu menunjukkan ketangguhan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana, termasuk peningkatan koordinasi antarlembaga. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Budhianto, hadir untuk memberikan paparan terkait Belanja Negara, termasuk peraturan terkait Honorarium dan Perjalanan Dinas di lingkup Kementerian Keuangan. Kinerja BPDPKS, dengan anggarannya, menjadi penentu kinerja dari Direktorat Perbendaharaan, di mana realisasi di BPDPKS telah mencapai tingkat yang sangat baik dengan penyerapan anggaran nilai di atas 99 persen, jadi sororan. Selain itu, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I, Arie Suwandi Wiwit Saraswati menyebutkan materi terkait Standar Biaya Masukan (SBM) dalam kesempatan ini. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, perwakilan dari Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kepala Subdirektorat Jenderal Anggaran, perwakilan dari Bank Himbara, jajaran direksi BPDPKS, serta seluruh pegawai BPDPKS, turut hadir. BPDPKS menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan, memperkuat sinergi di antara seluruh pegawai, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan mitra kerja di internal dan eksternal Kementerian Keuangan serta dengan para stakeholder.