Tindak Tegas
Sorotan terbaru dari Tag # Tindak Tegas
Hukrim
Hukrim
Anak Diduga Korban Penganiayaan Oknum Berseragam, PBH Peradi Pekanbaru Minta Polisi Tindak Tegas
Pekanbaru, katakabar.com - Perkara dugaan tindak penganiayaan terhadap seorang anak yang dilaporkan RR masih menjadi perhatian. Setelah laporan polisi (LP) yang dibuat sejak Maret lalu belum menunjukkan perkembangan signifikan, Tim Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pekanbaru melakukan koordinasi untuk memastikan proses hukum terhadap perkara tersebut tetap berjalan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh dua oknum berseragam terhadap anak korban di Kota Pekanbaru. PBH Peradi Pekanbaru menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan penyidik terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Dari hasil koordinasi, penyidik menyampaikan proses penyidikan masih berjalan dan akan dilakukan pemanggilan terhadap dua orang saksi tambahan untuk memperkuat proses pemeriksaan. "Benar perkara ini hampir berlarut. Tetapi, dari hasil koordinasi tadi kami mendapat kejelasan bahwa laporan klien kami tetap ditindaklanjuti dan penyidik akan memanggil dua saksi lagi," kata Dara Tasmania, S.H., anggota Tim Hukum PBH Peradi Pekanbaru. Dara mengatakan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut serta memberikan pendampingan hukum kepada klien sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa PBH Peradi tetap menghormati seluruh tahapan proses hukum yang sedang berlangsung. Sementara, Kepala Bidang Probono PBH Peradi Pekanbaru, Desi Silvia Anggraini, mengatakan perkara tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap anak. "Perkara ini cukup menjadi perhatian serius bagi kami di PBH Peradi Pekanbaru karena menyangkut kekerasan terhadap anak. Kami akan terus mengingatkan pihak Polresta Pekanbaru agar berani mengambil sikap dan memproses perkara ini secara profesional, sekalipun melibatkan oknum berseragam," jelas Desi. PBH Peradi Pekanbaru berharap proses penyidikan dapat berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi korban serta keluarga.
Ekonomi
Ekonomi
Bupati Langkat Akan Tindak Tegas Aset Kendaraan Pemda yang Belum Diselesaikan
Langkat, Katakabar.com - Menanggapi kabar temuan terkait aset kendaraan pemerintah daerah (Pemda) yang diduga tidak membayar pajak tahun 2024 dan beberapa un...
Sawit
Sawit
Masyarakat Pante Raya Desak Menhut Tindak Tegas Pengusaha Sawit Ilegal
Bireuen, katakabar.com - Masyarakat Pante Karya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireuen, desak Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak tegas kepada pengusaha kelapa sawit yang buka lahan secara ilegal di wilayah mereka. Desakan masyarakat itu muncul lantaran dampak banjir bandang yang semakin parah beberapa tahun belakangan ini di wilayah Bireuen, Ahad (5/10). Zulkifli, Tokoh Masyarakat yang akrab disapa Pawang Laot, dilansir dari laman beritamerdeka.net, Ahad siang mengutarakan, pembukaan lahan kelapa sawit secara ilegal telah berlangsung selama delapan tahun tetakhir. Dampaknya, warga Pante Karya menjadi korban banjir bandang setiap tahun, dan terpaksa mengungsi sejak perambahan hutan delapan tahun yang lalu. Warga Pante Karya sangat resah, dan menjerit bila datangnya banjir bandang setiap tahun. Warga terkadang harus mengungsi ke Meunasah setempat akibat banjir," jelas Zulkifli. Pawang Laot menyoroti dugaan keterlibatan mafia penjualan lahan hutan kepada pengusaha kelapa sawit. Ia berharap tim dari Kementerian Kehutanan dan APH turun langsung untuk menyelidiki oknum-oknum yang menyerahkan hutan untuk perkebunana kelapa sawit tanpa musyawarah dengan masyarakat desa. "Kami berharap Tim dari Kementerian hutan dan APH turun ke tempat kami untuk selidiki oknum-oknum yang telah menyerahkan hutan kepada pengusaha kelapa sawit tanpa bermusyawarah Gampong, padahal lahan tersebut lahan untuk anak muda, dan warga Pante Karya," tegasnya. Masyarakat Pante Karya merasa tertekan karena kehilangan sumber penghidupan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan sawit ilegal. Mereka mengaku diintimidasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab saat suarakan kebenaran. "Kami di Pante Karya saat ini sudah menjadi penonton yang budiman disebabkan saat kami bersuara lantang demi kebenaran. Kami mendapatkan intimidasi dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab," cerita Pawang Laot. Penderitaan serupa pernah dialami mantan Keuchik Pante Karya, Zulkifli Latif, yang akrab disapa Keuchik Don. Masyarakat berharap kedatangan tim dari Kementerian Kehutanan dan APH dapat membebaskan mereka dari tekanan, dan mengungkap kebenaran.
Sawit
Sawit
Total 41 Pelaku Usaha MINYAKITA Dijatuhi Sanksi, Ini Penyebabnya
Jakarta, katakabar.com – Pemerintah mengambil tindakan tegas atas pelanggaran pendistribusian minyak goreng kemasan rakyat MINYAKITA. Total 41 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer dijatuhi sanksi administratif lantaran menjual MINYAKITA di atas harga eceran tertinggi (HET). Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, hasil penelusuran di sejumlah daerah temukan fakta MINYAKITA di tingkat pengecer dijual rata-rata Rp18.000 hingga Rp19.000/liter. Jauh di atas HET Rp15.700 per liter yang ditetapkan pemerintah. "Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (ditjen PKTN) Kemendag telah memberikan sanksi kepada 41 pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran," jelasnya melalui pernyataan resmi, dilansir dari laman EMG, Senin (20/1). "Kemendag melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha lain baik tingkat pengecer maupun distributor yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni menjual MINYAKITA di atas HET yang telah ditetapkan," ujarnya. Selain itu, kata Iqbal, sebanyak 40 produsen minyak goreng disurati Kemendag terkait evaluasi rantai distribusi dan imbauan agar tidak melakukan bundling MINYAKITA. Soal praktik bundling atau menjual MINYAKITA sepaket dengan produk lain, sambungnya, Ditjen PKTN telah mengirimkan surat kepada asosiasi pelaku usaha industri kelapa sawit seperti Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). “Kemendag telah melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pendistribusian dengan lima produsen terbesar minyak goreng yang mendistribusikan MINYAKITA. Kemendag meminta kepada para produsen untuk menjaga kepastian produksi dan penyaluran MINYAKITA yang berkelanjutan, termasuk pada Hari Besar Keagamaan Nasional,” terangnya.
