Pekanbaru, katakabar.com - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Regional Riau hingga 31 Agustus 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp5,21 triliun.

Meski demikian, APBD Riau justru membukukan surplus Rp1,62 triliun. Kondisi ini mencerminkan tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan tepat agar ekonomi daerah tetap tumbuh positif.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan secara keseluruhan pendapatan negara di Riau tumbuh signifikan.

“Hingga akhir Agustus 2025, pendapatan negara mencapai Rp15,41 triliun atau tumbuh 33,56 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama ditopang penerimaan Bea Keluar yang melonjak hingga 539,16 persen year-on-year,” ujar Heni.

Secara eksternal, kinerja ekspor Riau masih mendominasi. Kanwil DJBC Riau mencatat nilai ekspor mencapai USD 14,10 miliar, didominasi ekspor CPO senilai USD 7,81 miliar, sedangkan nilai impor hanya USD 1,17 miliar. Surplus perdagangan pun membengkak hingga USD 12,93 miliar.

Di sisi lain, sektor riil memberikan kontribusi fiskal sebesar Rp37,17 triliun yang hampir seluruhnya (95,75 persen) bersumber dari pengeluaran pemerintah. Tapi, inflasi bulan Agustus tercatat 0,85 persen (mtm) dan 3,58 persen (yoy), dipicu kenaikan harga pangan, khususnya cabai merah dan bawang.

Dari sisi penerimaan, bea cukai berhasil melampaui target dengan realisasi Rp5,68 triliun atau tumbuh 450,60 persen. Sedangkan PNBP tercatat Rp940,57 miliar, namun sedikit terkontraksi 3,85 persen dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp20,63 triliun atau tumbuh tipis 0,83 persen. Belanja Pemerintah Pusat justru terkontraksi 21,43 persen, meski pos belanja pegawai naik 8,65 persen. Sementara Transfer ke Daerah naik 9,37 persen, terutama ditopang Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh 43,69 persen.

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp18,76 triliun atau 49,10 persen dari pagu, meski turun 5,67 persen (yoy). Penurunan terutama terjadi pada Pendapatan Transfer dan PAD. Namun, LLPDyS justru tumbuh tinggi, mencapai 84,20 persen.

Untuk belanja daerah, realisasi sebesar Rp17,14 triliun atau 43,6 persen dari target, dengan dominasi belanja operasi. Belanja modal mengalami kontraksi cukup tajam, hingga 53,22 persen. Meski begitu, APBD Riau berhasil mencatatkan surplus Rp1,62 triliun, berbanding terbalik dengan rencana awal yang defisit.

Heni menegaskan, pengeluaran fiskal tetap menjadi motor utama penggerak ekonomi Riau. “Kontribusi terbesar masih dari pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan peran APBN sangat vital dalam menjaga daya dorong perekonomian daerah,” katanya.

Selain itu, aktivitas bea keluar juga memberi kontribusi besar pada neraca pembayaran, dengan nilai Rp5,55 triliun, jauh lebih besar dibanding bea masuk Rp125,41 miliar.

Tapi, terdapat tantangan lokal yang perlu diperhatikan. Salah satunya terkait pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada Festival Pacu Jalur 2025, tercatat lonjakan wisatawan hingga 1,6 juta orang, naik dari 1,3 juta tahun lalu, dengan perputaran uang mencapai Rp165 miliar.

Sayangnya, keterbatasan akomodasi, kenaikan harga tiket, dan rendahnya kesadaran kebersihan masih menjadi kendala. Heni menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat. “Rencana pembangunan Waterfront City di Kuantan Singingi membutuhkan dana Rp221 miliar. Dukungan melalui DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan sangat penting untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan destinasi,” jelasnya.

Dengan kinerja APBN yang defisit namun APBD surplus, tantangan fiskal Riau memerlukan strategi berimbang antara menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong sektor potensial, seperti pariwisata. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan momentum kunjungan wisatawan sebagai sumber pertumbuhan baru, dengan tetap mengandalkan pengelolaan fiskal yang disiplin dan efektif.