Terkait 'Lenyapnya' 400 Hektar Kebun KOPSA-M

Bismar Rambah: Ada 'David Copperfield' di Sana

Pekanbaru, katakabar.com - Makin hari, persoalan antara Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau, kian melebar.   

Ini tak lepas dari kisah 'lenyapnya' 400 hektar kebun tahap pertama milik koperasi yang dibangun oleh PTPN V pakai duit pinjaman dari Bank Agro. 

Yang berhutang kepada Bank Agro itu koperasi, PTPN V cuma sebagai avalis. "Dokumen perjanjian hutang kepada Bank Agro yang diteken oleh pengurus koperasi, masih ada pada kami. Kebun dibangun tiga tahap; tahap pertama 400 hektar, tahap dua 1.150 hektar dan tahap tiga 500 hektar," cerita Ketua KOPSA-M, DR. Antony Hamzah, kemarin. 

Adapun total hutang atas pembangunan kebun tiga tahap itu mencapai Rp52,9 miliar. "Pada 24 April 2013, PTPN V mengusulkan supaya hutang pembangunan kebun itu ditakeover ke Bank Mandiri. Alasannya, PTPN V lagi kesulitan duit," kata dosen pertanian Universitas Riau ini. 

Pada saat akan ditakeover, hutang koperasi  dihitung ulang, ternyata nilainya sudah  membengkak menjadi Rp79,3 miliar. 

"Untuk ke Bank Mandiri tadi, kebun tahap dua dan tiga dijadikan agunan. Didapatlah duit Rp83 miliar. Hutang di Bank Agro dibayar pakai duit itu. Sisanya dipegang oleh PTPN V. Katanya untuk biaya perawatan kebun," kisah lelaki 52 tahun ini. 

Hutang ke Bank Agro lunas, belakangan muncul omongan kalau kebun milik KOPSA-M, cuma yang tahap dua dan tiga. Inilah yang membikin koperasi tak habis pikir. 

Bagi tokoh masyarakat melayu Riau, Bismar Rambah, apa yang terjadi antara KOPSA-M dan PTPN V adalah romantika KKPA. 

KKPA yang dulu menjadi andalan pemerintah. Menyandingkan korporasi dan perbankan untuk kesejahteraan masyarakat.  

"Tapi dalam kisah ini, romantika berubah menjadi "tipudaya". Menurut saya persoalan ini sangat layak diproses hukum. Lantaran ini persoalan petani, sudah selayaknya pula organisasi petani yang melakukan pengawalan atas proses hukum itu," kata Bismar, kemarin. 

"Saya tidak kenal mengenal dengan bapak angkat-anak angkat pada peristiwa ini. Tapi yang saya lihat bahwa ada yang jadi David Copperfield, ahli sulap menyulap "hak"," tambahnya dalam logat melayu yang kental. 

Baca juga: DR. Nurul Huda, SH, MH: Banyak Yang Tak Beres di KKPA PTPN V Itu

Di sisi lain, Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi se-Riau, Amir Arifin justru menduga bahwa kuat dugaan ada oknum di PTPN V yang bermain. 

"Kalau memang tidak ada kebun tahap satu, kenapa hutang di Bank Agro untuk tahap satu, dua dan tiga ada?" ujar mahasiswa hukum Universitas Lancang Kuning ini, kemarin.

Biar dugaan orang tidak bias kemana-mana, Amir meminta supaya persoalan 'lenyapnya' lahan KOPSA-M itu diusut. 

"Usut oknum di PTPN V yang diduga terlibat dalam jual beli dan pengolahan kebun tahap satu itu dan sebaiknya, pejabat PTPN V yang sekarang jangan terkesan menyembunyikan atau melindungi, siapa yang melindungi, berarti dia terlibat, jangan ciptakan kebohongan," tegasnya. 

Persoalan ini kata Amir harus diungkap seterang mungkin, jangan malah ruang gelap diciptakan dan yang bermain di ruang gelap itu oknum PTPN V atau mantan petinggi di PTPN V. 

"Kita minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun. BPK juga harus turun mengaudit dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) kami minta menelusuri aliran duit di dua bank itu terkait KOPSA-M tadi," pintanya. 

Terkait kisruh KOPSA-M dan PTPN V ini, Pengendali Fungsi Humas Kementerian BUMN, Rudi Rusli, hanya menyebut bahwa koperasi dan PTPN V sebaiknya bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik.    

"Lantaran ini ranahnya di operasional, Kementerian BUMN tidak akan campur tangan di ranah itu. Kewenangan sepenuhnya terkait itu ada di direksi PTPN V, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan," ujar Rudi seperti dilansir Gatra.com

Sebelumnya, kepada Gatra.com, Kepala Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN V, Risky Atriyansyah menyebut bahwa pembangunan kebun pola KKPA yang ada di PTPN V terbagi berdasarkan tahun pembangunan;

Pembangunan tahap I dilakukan pada tahun 2001/2002, tahap II 2003/2004, dan tahap III tahun 2005/2006.

Areal Kopsa M sendiri masuk dalam kategori pembangunan tahap II dan tahap III, dan tidak benar apabila KOPSA-M memiliki areal pembangunan tahap I seluas 400 Ha.


 

Editor : Aziz

Berita Terkait