Jakarta, elaeis.co - Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI usulkan delapan langkah strategis untuk mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam memperkuat peranan komoditas sawit.

Ketua Umum DMSI, Sahat Sinaga yang paparkan gagasan ini di acara Dies Natalis ke-64 FMIPA Universitas Indonesia (UI) di Depok, Kamis (19/12) kemarin.

Menurut Sahat, harus ada kebijakan yang diambil mengingat produksi sawit nasional pada 2024 turun 4 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 50,07 juta ton. Ini diakibatkan kurangnya perhatian pada penyakit kelapa sawit. Jika dibiarkan, produksi akan terus jeblok hingga 40 persen.

"Ini bakal berimbas pada rencana Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai raja green fuel. Padahal dari luasan kebun kelapa sawit yang ada, potensi untuk pengembangan green fuel cukup besar," jelasnya.

Kata Sahat, ada beberapa langkah yang harus diambil pemerintah menyikapi persoalan tadi. Pertama, perlu dibentuk Badan Otoritas Sawit di bawah presiden sehingga permasalahan kelapa sawit dapat diselesaikan secepatnya.

Lalu, perlu dilakukan inovasi teknologi pengolahan. Misalnya dari TBS menjadi minyak dengan teknologi DPMO (degummed palm mesocarp oil) dengan karakteristik high micro-nutrisi dan emisi karbon rendah.

"Ketiga yakni langkah menghasilkan RBD Olein yang kandungan gizi dipertahankan di dalamnya. Yakni mengganti pola pengolahan dengan proses reesterifikasi," terangnya.

Terus perlu dibentuk Dokter Kesehatan Kebun Rakyat. Ini bertujuan untuk melindungi sawit rakyat dari serangan hama dan meningkatkan produktivitas.

Kelima yakni pembentukan Bursa Komoditas yang mengatur semua transaksi CPO dan CPKO, baik ekspor dan domestik untuk menciptakan transaksi data perdagangan yang akuntabel dan transparan.

Langkah keenam, pemerintah harus memberikan kewenangan terhadap Kementrian Perdagangan untuk melakukan penetapan harga sawit di pasar global. Penetapan ini merujuk pada bursa komoditas sawit.

Ketujuh, sebaiknya dalam mandatori biodiesel yang saat ini menuju B40 menggunakan tambahan hydrogenated vegetable oil (HVO) berbasis sawit yang rendah emisi karbon.

Terakhir, pemerintahan harus melakukan kebijakan tegas dengan menghilangkan insentif green energy, sebaliknya dikenakan pajak tinggi kepada minyak fosil. "Pertamina sebaiknya memperbaiki teknologi refinerinya agar bisa hasilkan solar dengan kandungan sulfur rendah, tandasnya.