Dalam pernyataan sikap resminya, PP GPA menyampaikan tiga poin utama. Pertama, mendukung penuh kinerja Polri yang dinilai berhasil menjalankan reformasi birokrasi internal, menjaga stabilitas keamanan nasional, mengawal berbagai agenda strategis negara, serta memperkuat budaya kerja yang berintegritas. 

Organisasi tersebut juga menilai tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi indikator positif atas kinerja institusi tersebut.

Kedua, PP GPA menegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam konstitusi. 

Karena itu, masyarakat diminta mempercayakan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum memiliki kejelasan dari pihak Istana maupun DPR RI.

Ketiga, PP GPA mengajak seluruh organisasi kepemudaan dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas nasional serta tidak terjebak pada opini yang berpotensi memecah belah soliditas institusi penegak hukum.