Bandung, katakabar.com - Kolaborasi BPDP, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat gelar 'SinaraFest 2025: Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan" selama dua hari di pekan keempat Oktober 2025 di Aula Kanwil DJPb Jawa Barat.

Kegiatan ini jadi wadah kolaborasi antara sektor keuangan negara dan pelaku usaha perkebunan untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM berbasis komoditas sawit, kelapa, dan kakao.
Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jawa Barat, menyampaikan kegiatan Sinara diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan pengembangan ekonomi daerah, terutama dalam mengoptimalkan potensi produk turunan komoditas perkebunan.

Di hari pertama diisi dengan sesi diskusi tematik dan talkshow. Helmi Muhansah, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM. Ia sampaikan paparan mengenai peluang kolaborasi pengembangan UKM sawit, kakao, dan kelapa.

Untuk itu, kata Helmi, penting integrasi antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha dalam memperkuat rantai pasok komoditas nasional.

Sesi berikutnya menghadirkan Maria Imaculata Sri Nuryari, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jawa Barat, menjelaskan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Umi (Ultra Mikro) sebagai dukungan konkret bagi pelaku UMKM.

Sementara, Yuviani Kusumawardhani dari Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bogor memaparkan potensi pengembangan produk oleofood sawit untuk industri makanan dan minuman, yang dapat membuka peluang usaha baru di sektor hilir perkebunan.

Di hari kedua, kegiatan berlanjut dengan demo masak dari tim STP Bogor yang menampilkan kreasi kuliner berbahan turunan sawit.

Acara diramaikan dengan mini bazaar di halaman depan Kanwil DJPb Jawa Barat, yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan berbasis sawit, kelapa, dan kakao.

Melalui pelaksanaan SinaraFest 2025, Kanwil DJPb Jawa Barat dan BPDP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara dunia perkebunan dan perbendaharaan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar produk turunan perkebunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.