Nasional
Nasional
PTPN I Teguhkan Komitmen Pilar Kedaulatan Negara
Jakarta, katakabar.com - Lima aspek fundamental pembentuk kedaulatan negara melekat pada bisnis PTPN I (Persero). Bergerak di industri agro, anak usaha PTPN III (Persero) ini segaris dengan ketersediaan pangan. Sifat padat karyanya menjadikan PTPN I menyerap banyak tenaga kerja. Lokasinya yang tersebar di pelosok negeri membuka isolasi wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. Hadir dengan budidaya agronomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi modern juga menempatkan PTPN I sebagai pusat inkubasi usaha dan transfer sains kepada masyarakat luas. Posisi strategis itu mengemuka dalam forum dialog dalam rangka Syukuran, Doa Bersama Swasembada Pangan Indonesia, dan Peluncuran Buku karya Direktur Utama PTPN I,.Abdul Rivai Ras di Jakarta, Sabtu (1/8). Sejumlah tokoh nasional hadir pada peluncuran buku berjudul Pangan dalam Aspek Pertahanan Negara tersebut. Selain membedah sari pati isi buku, Direktur Utama, alumnus Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga menarik benang merah antara PTPN I dan ketahanan negara. Ia menyebut PTPN I, dengan aset yang besar, tenaga kerja yang banyak, sebaran yang luas, dan misi yang humanis, memiliki irisan yang sangat kuat dengan ketahanan pangan. Acara doa bersama dan peluncuran buku digelar dalam suasana batin yang khidmat, patriotis, dan religius. Selain diskusi, acara juga diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat-ayat suci Al Quran, santunan kepada anak-anak yatim, serta tausiah oleh Ustaz Das'ad Latif yang memberikan perspektif spiritual yang mendalam. Paparan isi buku dan visi PTPN I dijelaskan Abdul Rivai Ras sebagai relasi yang sangat kuat. "Program Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto," kata Bro Rivai, sapaan akrabnya, sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab setiap insan PTPN I dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya pada aspek ketahanan pangan. "Dalam banyak kesempatan, Presiden RI, H Prabowo Subianto menyebut bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tidak akan pernah benar-benar merdeka. Karena itu, pembangunan pangan bukan semata meningkatkan produksi, melainkan membangun kemandirian, memperkuat stabilitas ekonomi, dan menjaga ketahanan negara," kata Rivai mengutip pernyataan Presiden RI. Abdul Rivai Ras juga mengutip beberapa data fundamental dalam buku dan orasinya. Berdasarkan data pemerintah, kata dia, produksi beras nasional pada 2025 mencapai sekitar 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi padi mencapai 71,95 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) dengan surplus beras sekitar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025. Selain itu, cadangan beras pemerintah juga berada pada level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia. Indonesia juga berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi pemerintah, petani, pekebun, peternak, penyuluh, akademisi, BUMN, dunia usaha, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Menurut Abdul Rivai Ras, keberhasilan swasembada pangan harus dipandang sebagai awal untuk membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh dan berkelanjutan. Ia menuturkan sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan melalui penyediaan komoditas utama, penguatan industri hilir, serta peningkatan kesejahteraan petani. "Swasembada pangan adalah wujud nyata kemandirian bangsa. Di balik setiap capaian produksi terdapat kerja keras jutaan petani, pekebun, peneliti, pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai BUMN perkebunan, PTPN I berkomitmen terus memperkuat produktivitas, mempercepat modernisasi perkebunan, mengembangkan bibit unggul, memperluas hilirisasi, serta membangun kemitraan yang saling menguatkan dengan petani agar kontribusi sektor perkebunan terhadap ketahanan pangan nasional semakin besar," ulas Abdul Rivai Ras. Ia menegaskan, dinamika global yang dipengaruhi perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional semakin membuktikan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. "Pangan hari ini adalah isu strategis bangsa. Ketika pasokan pangan terjaga, masyarakat terlindungi, perekonomian lebih stabil, dan daya tahan negara semakin kuat. Karena itu, transformasi PTPN I tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memastikan setiap langkah perusahaan memberikan nilai tambah bagi agenda besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat industri gula nasional, mengembangkan komoditas perkebunan unggulan, serta mendukung ketahanan energi melalui hilirisasi berbasis bioenergi," jelasnya. Masih Abdul Rivai Ras, keberhasilan swasembada pangan juga menjadi fondasi bagi berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan menjaga produksi pangan nasional harus terus didukung melalui penguatan sektor hulu hingga hilir. Sebagai perusahaan yang mengelola berbagai komoditas strategis nasional, PTPN I akan terus memperkuat kontribusinya melalui transformasi bisnis yang berorientasi pada produktivitas, keberlanjutan, inovasi, dan hilirisasi. Pengembangan perkebunan modern, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat akan terus menjadi fokus perusahaan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Bagi PTPN I, menjaga swasembada pangan bukan sekadar memenuhi target produksi, melainkan menjaga kedaulatan bangsa. Dari setiap hektare kebun yang dikelola secara produktif, tumbuh harapan untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan Indonesia yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045.
Opini
Opini
Membangun Bersama Indonesia: Apa Diungkap Komitmen Jangka Panjang Google Tentang Kemitraan Teknologi Dibutuhkan Negara
berita utama. Sejarah justru akan mengingat kemitraan yang membantu memperkuat kapasitas Indonesia untuk berinovasi, bersaing, dan berkembang dengan caranya sendiri.
Internasional
Internasional
Global Millennial MUN 2026 Sukses Lebih Seribu Delegasi dari Sepuluh Negara Bahas Masa Depan Berkelanjutan
Jakarta, katakabar.com - Konferensi Model United Nations usung tema “Forging a Sustainable Future” menjadi forum diplomasi pemuda terbesar di Asia Tenggara, menghadirkan para pemimpin dari UNESCO, WHO, IOM, UNHCR, dan OISAA. Global Millennial Model United Nations (GM MUN) 2026 edisi ke 21 resmi berakhir dengan penuh keberhasilan setelah berlangsung selama tiga hari, yakni 12 hingga 14 Juni 2026, di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Konferensi yang digelar Globy ini berhasil menghimpun lebih dari 1.000 delegasi yang berasal dari 200 institusi dan 10 negara, termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Lebanon, Brunei Darussalam, Malaysia, dan lainnya, dalam satu forum diplomasi kepemudaan yang berfokus pada isu-isu keberlanjutan global. Angkat tema 'Sentral Forging a Sustainable Future', GM MUN 2026 menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengasah keterampilan diplomasi, berpikir kritis, dan bernegosiasi dalam kerangka simulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para delegasi didorong untuk merumuskan solusi atas tantangan global yang nyata, mulai dari perubahan iklim, migrasi lintas batas, hingga akses pendidikan yang inklusif. Selain itu, GM MUN 2026 juga telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia, sehingga nilai sertifikatnya akan lebih kuat untuk mendaftar ke beasiswa maupun perguruan tinggi, Keynote Speakers: Suara dari Garis Depan Diplomasi Global Upacara pembukaan pada Jumat, 12 Juni 2026, diwarnai oleh kehadiran langsung sejumlah tokoh internasional yang memberikan keynote address kepada para delegasi: Santosh Khatri (Chief of Education Unit, UNESCO), berbicara mengenai peran pendidikan dalam membangun ketahanan generasi muda menghadapi krisis global. Ayunita Khairunnisa Mahdy (Partnership Officer, World Health Organization (WHO)), memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan kesehatan global yang semakin kompleks. Joshua Mahawira Aswinabawa (Executive Director, A&T Holidays), menyoroti peluang ekonomi berkelanjutan melalui sektor pariwisata yang bertanggung jawab. Nugraha Akbar Nurrochmat (Vice Coordinator of OISAA for America and Europe), berbagi perspektif mengenai kiprah pemuda Indonesia di panggung internasional. Selain kehadiran langsung, dua tokoh global turut menyampaikan pesan video yang ditayangkan pada sesi pembukaan: Emily Bojovic (Senior Protection Officer, UNHCR) dan Jeffrey Labovitz (IOM Chief of Mission to Indonesia). Pesan keduanya menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemuda dalam membangun tata kelola global yang lebih inklusif dan berkeadilan. “Model United Nations bukan sekadar simulasi sidang. Ini adalah laboratorium kepemimpinan di mana generasi muda belajar mendengar, berargumen secara terstruktur, dan mencari solusi bersama atas masalah nyata dunia. GM MUN hadir untuk memastikan pemuda Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor aktif di panggung global," kata Muflih Dwi Fikri, Founder & CEO, Globy Selanjutnya: GM MUN Oktober 2026 di Grand Sahid Jakarta Keberhasilan edisi ke 21 ini menjadi fondasi kuat bagi penyelenggaraan GM MUN berikutnya. Globy akan kembali menggelar Global Millennial MUN pada 16 hingga 18 Oktober 2026 di Grand Sahid Jakarta dengan skala yang lebih besar, committee yang lebih beragam, dan jangkauan internasional yang semakin luas. Sekolah, lembaga pendidikan, dan individu yang tertarik untuk berpartisipasi dapat mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi GM MUN di Instagram @globalmillennialmun dan Instagram @globy_id.
Ekonomi
Ekonomi
Jalankan Peran Penggerak Hilirisasi, MIND ID Optimalkan Kontribusi Untuk Negara
Jakarta, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID konsisten menjalankan fungsi strategis sebagai penggerak hilirisasi nasional guna menciptakan nilai tambah yang berlipat ganda bagi ekonomi Indonesia. Perseroan terus mempertahankan kinerja bisnis positif sehingga mampu memberikan kontribusi serta manfaat yang berkelanjutan bagi Indonesia. Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, mengatakan perseroan konsisten menjalankan peran sebagai integrator yang mensinergikan rantai pasok hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia. Hal ini tercermin dari sinergi ANTAM dan Freeport Indonesia dalam rantai pasok hilirisasi emas Nasional, sinergi INALUM, ANTAM, dan PT Bukit Asam dalam rantai pasok hilirisasi bauksit-alumina-aluminium, serta berbagai program penguatan rantai pasok hilirisasi mineral strategis seperti nikel, tembaga, timah, hingga pembentukan ekosistem baterai kendaraan listrik Nasional. Dengan konsistensi tersebut, MIND ID mencatatkan pendapatan perusahaan Rp159,46 triliun, tumbuh 10% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp145,21 triliun, dan laba bersih Rp29,89 triliun, atau 16% di atas target perusahaan. Capaian ini disertai kontribusi yang didistribusikan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, meliputi pajak dan PNBP, royalti, serta dividen yang mencapai Rp22,6 triliun. "Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen manajemen MIND ID dalam menjamin pengelolaan perusahaan negara yang mampu memberi kontribusi optimal bagi Indonesia," ujarnya, selepas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025? Kamis (11/6) lalu. Pria menjelaskan, pencapaian kinerja tahun buku 2025 merupakan cerminan dari kemampuan perseroan dalam menjaga ketahanan bisnis melalui strategi yang adaptif dan terintegrasi di seluruh anggota Grup MIND ID. Hal ini mampu dijalankan di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, yang ikut memengaruhi sektor industri pertambangan di Indonesia. Perseroan tetap konsisten dalam menjalankan mandat sebagai penggerak hilirisasi, guna meningkatkan penciptaan nilai tambah ekonomi yang juga memperkuat keberlanjutan operasional bisnis Grup MIND ID di masa depan. Pria menekankan kontribusi terhadap penerimaan negara mencerminkan komitmen perseroan dalam menjalankan peran strategis sebagai perusahaan milik Negara yang terus memperkuat kinerja ekonomi nasional berlandaskan Asta Cita Presiden. "MIND ID konsisten menjalankan mandatnya sebagai penggerak hilirisasi mineral strategis memberi manfaat optimal bagi Indonesia, sekaligus mewujudkan visi MIND ID for Indonesia and the World," jelas Pria. Menurut Pria, perseroan menjalankan mandatnya dengan menjunjung tinggi good corporate governance (GCG). Laporan keuangan MIND ID memperoleh opini "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" dari auditor independen Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited), dan opini ini mencerminkan komitmen manajemen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang sehat. "MIND ID akan terus melanjutkan pertumbuhan kinerja yang sehat dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan, karena di balik setiap ton mineral yang kami kelola, ada kewajiban untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.
Hukrim
Hukrim
Ungkap Jaringan Rokok Ilegal Internasional, Polda NTT: Kerugian Negara Diselamatkan Rp12,3 Miliar
Kupang, katakabar.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tunjukkan langkah strategis ungkap jaringan penyelundupan rokok ilegal internasional yang beroperasi di wilayah perbatasan Indonesia, Timor Leste. Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si, memimpin langsung konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen kuat dalam penegakan hukum. "Pengungkapan ini menjadi bukti nyata bahwa jalur perbatasan yang selama ini rawan kini tidak lagi menjadi ruang aman bagi praktik ilegal berskala besar," ujarnya. Pada operasi tersebut, Polda NTT bersama Bea Cukai Atambua berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp12,3 miliar. Sementara itu, total nilai barang bukti yang diamankan mencapai Rp23,1 miliar. "Angka ini menegaskan Polda NTT tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga berperan strategis dalam melindungi keuangan negara dari kebocoran besar," jelasnya. Ia menekankan pengungkapan kasus ini menunjukkan efektivitas koordinasi antar instansi dalam menghadapi kejahatan lintas negara. “Kasus ini membuktikan bahwa koordinasi yang terbangun mampu mengungkap jaringan penyelundupan hingga ke level operasionalnya. Penanganannya pun kami pastikan berjalan sesuai prosedur hukum secara profesional dan terbuka," ucapnya. Kapolda NTT menjelaskan operasi ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari empat personel Polres Belu dan sembilan petugas Bea Cukai Atambua. Bahkan, Polda NTT telah memberikan penghargaan kepada para personel yang terlibat sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam mengungkap jaringan lintas negara tersebut. Dari hasil pengungkapan, Polda NTT berhasil mengamankan tiga warga negara asing asal China yang diduga menjadi aktor utama dalam jaringan ini. Ketiganya berinisial LSR sebagai pengelola utama, LJW sebagai penanggung jawab distribusi, dan HRO sebagai pelaksana teknis penimbunan barang ilegal. Barang bukti yang diamankan Polda NTT tidak sedikit. Total 11 juta batang rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) dengan pita cukai palsu berhasil disita. Nilai totalnya mencapai Rp23,1 miliar, mencerminkan besarnya skala operasi ilegal yang berhasil dihentikan oleh Polda NTT. Kapolda NTT menegaskan peredaran rokok ilegal membawa dampak luas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Lantaran itu, penindakan tegas dan berkelanjutan akan terus dilakukan, terutama di wilayah perbatasan yang rawan terhadap aktivitas ilegal lintas negara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menimpali jaringan ini diduga berasal dari China, dikirim melalui Dili, dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut di perairan Atapupu. Polda NTT memastikan pengawasan di jalur-jalur rawan akan semakin diperketat. Pengungkapan ini menjadi penegasan Polda NTT tidak hanya bertindak setelah kejadian, tetapi aktif memburu dan memutus jaringan ilegal hingga ke akarnya. Di perbatasan yang menjadi wajah terdepan Indonesia, Polda NTT hadir sebagai benteng kuat yang memastikan satu hal, praktik ilegal boleh mencoba masuk, tetapi tidak akan pernah dibiarkan bertahan.
Internasional
Internasional
Negara Importir Minyak Paling Rentan Saat Krisis Energi
Jakarta, katakabar.com - Krisis energi global, terutama akibat konflik geopolitik seperti gangguan di Selat Hormuz, dapat memberikan tekanan besar pada perekonomian dunia. Salah satu pihak yang paling terdampak adalah negara-negara yang bergantung pada impor minyak. Ketika pasokan terganggu, harga minyak global cenderung melonjak. Kondisi ini membuat biaya energi meningkat tajam, memicu inflasi, dan menekan pertumbuhan ekonomi di negara importir. Bagi trader dan investor, memahami negara mana saja yang paling rentan sangat penting untuk membaca arah pasar energi dan dampaknya terhadap instrumen lain. Untuk insight lebih dalam terkait kondisi ini, Anda dapat membaca daftar negara yang dirugikan saat Selat Hormuz ditutup. Negara importir minyak sangat bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Ketika terjadi gangguan distribusi global, mereka harus membeli minyak dengan harga lebih tinggi atau mencari alternatif pasokan. Sebagian besar negara di Asia sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah, sehingga krisis di kawasan tersebut langsung berdampak pada ekonomi mereka. Selain itu, negara dengan cadangan energi terbatas akan lebih cepat merasakan dampak krisis dibandingkan negara yang memiliki stok strategis besar. Negara Importir Minyak Paling Rentan Berikut beberapa negara yang paling rentan saat terjadi krisis energi global: 1. India India menjadi salah satu negara paling berisiko dalam krisis energi. Negara ini mengimpor sekitar 55% minyaknya dari Timur Tengah dan memiliki cadangan yang relatif terbatas. Bahkan, dalam beberapa kondisi, cadangan energi India diperkirakan hanya cukup untuk beberapa minggu, sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan jangka panjang. 2. Jepang Jepang merupakan salah satu negara dengan ketergantungan impor minyak tertinggi di dunia. Sekitar 95% kebutuhan minyaknya berasal dari Timur Tengah. Meskipun memiliki cadangan strategis yang cukup besar, ketergantungan tinggi membuat Jepang tetap rentan terhadap gangguan distribusi energi global. 3. Korea Selatan Korea Selatan hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi, dengan sekitar 70% minyaknya berasal dari Timur Tengah. Ketergantungan ini membuat Korea Selatan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan gangguan pasokan global. 4. China China merupakan importir minyak terbesar di dunia dan sangat bergantung pada pasokan energi global, dengan sekitar setengah impor minyaknya berasal dari Timur Tengah. Tetapi, dibandingkan negara lain, China memiliki cadangan strategis yang lebih besar sehingga relatif lebih tahan dalam jangka pendek. 5. Indonesia Indonesia juga termasuk negara yang rentan karena berstatus sebagai net importir minyak. Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri membuat Indonesia menghadapi tekanan besar ketika harga minyak naik. Kenaikan harga minyak global dapat berdampak pada subsidi energi, inflasi, serta nilai tukar rupiah. 6. Negara Asia Selatan (Pakistan & Bangladesh) Negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh memiliki ketahanan energi yang lebih lemah karena keterbatasan cadangan dan kondisi ekonomi yang lebih rapuh. Dalam situasi krisis energi, negara-negara ini berpotensi mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar dibandingkan negara maju. Dampak Krisis Energi bagi Negara Importir Krisis energi tidak hanya berdampak pada harga bahan bakar, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Kenaikan harga minyak dapat memicu inflasi global, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor industri, transportasi, dan logistik menjadi sektor yang paling terdampak karena sangat bergantung pada energi. Peluang Trading di Tengah Krisis Energi Meskipun krisis energi memberikan tekanan pada banyak negara, kondisi ini juga menciptakan peluang di pasar keuangan. Harga minyak yang volatil dapat dimanfaatkan oleh trader untuk mencari peluang trading di pasar komoditas. Selain itu, pergerakan harga energi juga berdampak pada mata uang dan indeks saham. Melalui broker trading kvb futures, trader dapat mengakses berbagai instrumen seperti forex, emas, indeks saham, dan komoditas termasuk minyak dalam satu platform trading. Bagi Anda yang ingin memanfaatkan peluang di pasar global, Anda dapat membuka akun melalui halaman daftar akun trading di Register Link KVB. Negara importir minyak merupakan pihak yang paling rentan dalam krisis energi global. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar negeri membuat negara-negara ini menghadapi tekanan besar ketika harga minyak naik. India, Jepang, Korea Selatan, China, serta Indonesia termasuk negara yang paling terdampak dalam kondisi ini. Dengan memahami dinamika tersebut, trader dan investor dapat lebih siap menghadapi volatilitas pasar serta memanfaatkan peluang yang muncul dari krisis energi global.
Ekonomi
Ekonomi
Krakatau Steel Dorong Kehadiran Negara Hadapi Distorsi Pasar Baja Global
Jakarta, katakabar.com - Struktur pasar baja global kian menunjukkan ketimpangan yang sistemik. Konsentrasi pasokan bahan baku di sisi hulu, kelebihan kapasitas produksi di berbagai negara, serta intervensi kebijakan yang agresif telah menjauhkan industri baja dari asumsi persaingan yang setara. Dalam kondisi ini, mekanisme pasar murni tidak lagi cukup untuk menjaga keberlanjutan industri nasional. Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji dari Steel dan Mining Insights, menegaskan dominasi segelintir perusahaan tambang global atas pasokan bijih besi telah melemahkan posisi tawar produsen baja di banyak negara. “Ketika struktur pasar global terdistorsi, sikap negara yang sepenuhnya pasif justru berisiko membiarkan industri domestik tergerus secara struktural,” tulis Widodo. Pembelajaran Global: Konsolidasi sebagai Instrumen Kebijakan Widodo menyoroti langkah Pemerintah Tiongkok membentuk China Mineral Resources Group (CMRG) sebagai respons kebijakan terhadap kegagalan mekanisme pasar dalam menghadapi dominasi tambang global. Melalui konsolidasi pengadaan bahan baku strategis, Tiongkok berupaya mengoreksi ketimpangan posisi tawar yang selama ini membebani industri bajanya. Kebijakan tersebut, menurut Widodo, bukan untuk menggantikan mekanisme pasar, melainkan mengoreksi kegagalan pasar yang bersifat struktural. Pengalaman ini menjadi rujukan penting bagi negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan daya saing industri yang lebih kontekstual. Tantangan Industri Baja Nasional Dalam konteks Indonesia, tekanan struktural industri baja tidak hanya datang dari sisi bahan baku, tetapi juga dari derasnya arus impor produk baja yang terdistorsi. Kondisi ini menekan utilisasi kapasitas industri dalam negeri, melemahkan kepastian pasar, serta meningkatkan risiko investasi jangka panjang. Widodo menilai bahwa persoalan daya saing industri nasional tidak dapat disederhanakan sebagai masalah efisiensi perusahaan semata. Tanpa penataan struktur pasar, perbaikan internal hanya akan memberikan dampak yang terbatas. Krakatau Steel: Negara Hadir Jaga Ketahanan Industri PT Krakatau Steel (Persero)/Tbk. Krakatau Steel Group memandang pentingnya kehadiran negara yang presisi dalam menata struktur pasar baja nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian industri, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menegaskan industri baja nasional membutuhkan persaingan pasar yang sehat agar mampu tumbuh berkelanjutan. “Penataan pasar domestik dan pengelolaan arus impor baja yang terukur menjadi kunci untuk menjaga ketahanan industri nasional dan memastikan industri baja Indonesia mampu bersaing secara sehat,” kata Dr. Akbar Djohan, sekaligus Chairman Indonesia Iron & Steelk9l Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Menata Arah Kebijakan Baja ke Depan Krakatau Steel Group menilai bahwa pengalaman internasional, termasuk kebijakan Tiongkok, tidak perlu ditiru secara mekanis. Namun, logika kebijakan di baliknya, yakni kehadiran negara untuk mengoreksi distorsi pasar, relevan untuk Indonesia.
Nasional
Nasional
Holding PN Kawal Penyelesaian Konflik Ijen demi Aset Negara dan Keselamatan Pekerja
Bondowoso, katakabar.com - Di lereng Ijen yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu sentra kopi arabika terbaik Indonesia, kegelisahan para pekerja perkebunan kembali disuarakan. Aksi damai yang digelar Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) menyuarakan satu hal mendasar, yakni rasa aman yang tercabut akibat konflik lahan yang berlarut. Bagi para pekerja, kebun kopi bukan sekadar bentangan tanaman produktif. Ia adalah ruang hidup, tempat menggantungkan masa depan keluarga, sekaligus simbol kehadiran negara dalam melindungi hak bekerja secara layak dan aman. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Regional 5 PTPN I (eks PTPN XII), Bramantyo, menegaskan keresahan yang dirasakan pekerja telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. “Yang kami perjuangkan bukan semata soal lahan, tetapi rasa aman untuk bekerja dan hidup. Ketika kebun dirusak, akses dibatasi, dan konflik dibiarkan berlarut, yang hilang bukan hanya tanaman kopi, tetapi juga ketenangan dan kepastian hidup pekerja beserta keluarganya,” ujar Bramantyo. Konflik yang berlangsung di kawasan Java Coffee Estate (JCE) dan Blawan, Bondowoso, telah berdampak pada kerusakan tanaman kopi, terganggunya aktivitas produksi, serta meningkatnya keresahan sosial di lingkungan kebun. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai entitas negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset perkebunan sekaligus perlindungan pekerja. Direktur Aset Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Agung Setya Imam Efendi, menegaskan konflik lahan di kawasan perkebunan negara tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan operasional, melainkan menyangkut aset negara, kepastian hukum, dan keselamatan manusia yang bekerja di dalamnya. “Kami memahami kegelisahan para pekerja. Bagi holding, aset perkebunan bukan hanya tanah dan tanaman, tetapi juga ekosistem kerja yang harus aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum. Negara tidak boleh abai ketika rasa aman pekerja terganggu,” jelas Agung. Menurutnya, Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen untuk mengawal penyelesaian konflik secara terstruktur, terukur, dan berbasis hukum, dengan mengedepankan koordinasi lintas pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Prinsip kami jelas: aset negara harus dilindungi, pekerja harus merasa aman, dan penyelesaian konflik harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang adil. Tidak ada ruang bagi pembiaran,” tegasnya. Agung menambahkan, holding juga mendorong agar proses penyelesaian konflik dilakukan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan yang berpotensi merugikan negara, merusak keberlanjutan produksi, serta melemahkan kepercayaan publik. “Kami ingin memastikan bahwa kebun sebagai ruang produksi dan ruang hidup dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Negara harus hadir, bukan hanya dalam regulasi, tetapi dalam rasa aman yang dirasakan pekerja setiap hari,” ucapnya. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menegaskan bahwa aspirasi pekerja yang disampaikan melalui aksi damai merupakan bagian dari dinamika demokrasi industrial yang harus didengar dan ditindaklanjuti secara bijak. Ke depan, PTPN akan terus mendorong penyelarasan langkah antara pengelola kebun, pemerintah daerah, dan aparat terkait agar konflik lahan tidak berlarut dan tidak kembali terulang.
Sawit
Sawit
Sawit Ungkit Penerimaan Bea Keluar Oktober 2025 Pendapatan Negara Melambung
Jakarta, katakabar.com - Sawit Ungkit penerimaan Bea Keluar pada Oktober 2025 bikin pendapatan negera melambung. Hal ini menunjukkan tren positif jelang akhir tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun per Oktober 2025, atau 82,7 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Angka ini tumbuh 7,6% year on year (yoy), salah satunya berkat ledakan penerimaan bea keluar dari ekspor sawit. “Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp249,3 triliun, tumbuh 7,6 persen di atas tahun lalu dan sudah mencapai 80,3 persen dari target,” ucap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta. Dari seluruh komponen penerimaan kepabeanan, bea keluar menjadi bintang utama. Penerimaan bea keluar tercatat Rp24,0 triliun, atau fantastis 537,4 persen dari target APBN. Secara tahunan, angkanya melonjak 69,2% yoy. Suahasil menjelaskan, dorongan terbesar datang dari kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO), naiknya volume ekspor sawit, serta tingginya ekspor konsentrat. “Kenaikan harga CPO dan ekspor sawit memang memberi dampak signifikan. Bea keluar bergerak seiring naik-turunnya pasar komoditas,” ulasnya. Di sisi lain, penerimaan bea masuk justru mengalami kontraksi tipis. Realisasinya mencapai Rp41,0 triliun, atau 77,5 persen dari target APBN, turun 4,6% yoy. Penurunan ini dipicu relaksasi tarif impor sejumlah komoditas pangan dan semakin masifnya pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang menurunkan biaya masuk barang tertentu. Meski penerimaan bea masuk menyusut, lonjakan bea keluar, terutama dari sektor sawit mampu menjadi penopang kuat pendapatan negara. Tak heran, pemerintah menyebut sawit masih menjadi komoditas strategis yang “menghidupkan” kas negara di tengah gejolak ekonomi global. Sebagai gambaran, nilai ekspor sawit Indonesia pada 2024 tercatat mencapai Rp440 triliun atau sekitar USD27,76 miliar. Meski turun dari tahun sebelumnya akibat penurunan volume ekspor dari 32,2 juta ton (2023) menjadi 29,5 juta ton (2024), sektor ini tetap memberi kontribusi terbesar terhadap devisa hasil ekspor nonmigas. Tak hanya berdampak di pusat, kinerja sawit juga menyentuh daerah lewat mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Sepanjang 2024, daerah menerima Rp276,03 miliar dalam dua tahap penyaluran, yakni Mei dan Oktober 2025. Angka ini bagian dari alokasi Rp3,39 triliun, meski beberapa daerah melaporkan turunnya penerimaan sehingga perlu rekonsiliasi data untuk memastikan penyaluran sesuai regulasi. Dengan tren kenaikan bea keluar yang impresif ini, pemerintah optimistis pendapatan negara hingga akhir 2025 akan tetap terjaga. Sawit kembali membuktikan diri sebagai penopang kuat fiskal nasional, terutama saat sektor lain belum menunjukkan kinerja maksimal. Jika harga CPO dan ekspor sawit terus stabil, maka gelombang positif penerimaan negara diperkirakan berlanjut hingga kuartal pertama 2026.
Sawit
Sawit
Kolaborasi BPDP dan DJPb Dorong Sektor Keuangan Negara dan UMKM Naik Kelas di SinarFest 2025
Bandung, katakabar.com - Kolaborasi BPDP, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat gelar 'SinaraFest 2025: Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan" selama dua hari di pekan keempat Oktober 2025 di Aula Kanwil DJPb Jawa Barat. Kegiatan ini jadi wadah kolaborasi antara sektor keuangan negara dan pelaku usaha perkebunan untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM berbasis komoditas sawit, kelapa, dan kakao. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jawa Barat, menyampaikan kegiatan Sinara diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan pengembangan ekonomi daerah, terutama dalam mengoptimalkan potensi produk turunan komoditas perkebunan. Di hari pertama diisi dengan sesi diskusi tematik dan talkshow. Helmi Muhansah, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM. Ia sampaikan paparan mengenai peluang kolaborasi pengembangan UKM sawit, kakao, dan kelapa. Untuk itu, kata Helmi, penting integrasi antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha dalam memperkuat rantai pasok komoditas nasional. Sesi berikutnya menghadirkan Maria Imaculata Sri Nuryari, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jawa Barat, menjelaskan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Umi (Ultra Mikro) sebagai dukungan konkret bagi pelaku UMKM. Sementara, Yuviani Kusumawardhani dari Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bogor memaparkan potensi pengembangan produk oleofood sawit untuk industri makanan dan minuman, yang dapat membuka peluang usaha baru di sektor hilir perkebunan. Di hari kedua, kegiatan berlanjut dengan demo masak dari tim STP Bogor yang menampilkan kreasi kuliner berbahan turunan sawit. Acara diramaikan dengan mini bazaar di halaman depan Kanwil DJPb Jawa Barat, yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan berbasis sawit, kelapa, dan kakao. Melalui pelaksanaan SinaraFest 2025, Kanwil DJPb Jawa Barat dan BPDP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara dunia perkebunan dan perbendaharaan.
