Jakarta, katakabar.com - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPERKASINDO), M. Hasyari Nasution, ingatkan soal ancaman besar stabilitas industri kelapa sawit nasional bila pengelolaan perkebunan kelapa sawit hasil sitaan tidak dilakukan secara profesional.

Pengelolaan perkebunanan kelapa sawit hasil sitaan tidak berbasis tenaga ahli, ujar Hasyari sapaan akrabnya, bisa menimbulkan kerugian negara mencapai Rp105 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan estimasi yang diperkirakan lembaga lain telah menjadi konsumsi publik.

“Situasi ini sangat memprihatinkan, dan mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani dengan pendekatan profesional, dan berbasis keahlian, negara bisa kehilangan ratusan triliun rupiah per tahun,” tegas Hasyari, melalui rilis resmi di Jakarta, Rabu (5/11) kemarin.


Ancaman Stabilitas Industri Sawit Nasional

Menurut Hasyari, dari total 3,2 juta hektare lahan kelapa sawit yang telah diambil alih lantaran pelanggaran hukum, sekitar 1,5 juta hektare di antaranya kini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.

Tetapi, ulas Hasyari, lemahnya sistem pengamanan di lapangan, perusakan aset oleh massa, dan ketiadaan manajemen profesional berpotensi menurunkan produksi Crude Palm Oil (CPO) hingga 6,4 hingga 7,5 juta ton per tahun.

"Dengan harga pasar rata-rata Rp13 hingga Rp14 juta per ton, potensi kehilangan nilai ekonomi mencapai Rp80,5 hingga Rp105 triliun per tahun.

Ketua Umum GAPERKASINDO itu, sekaligus Ketua Koperasi FANANTARA ini menegaskan kerugian belum termasuk dampak lanjutan seperti meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya penerimaan pajak, hingga berkurangnya devisa ekspor.

“Kalau pasokan CPO menurun, harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri akan naik. Ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional saat ini dan ke depan,” jelasnya.

Nah, Hasyari mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo. 


"Peran Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina FORMAS yang menaungi organisasi GAPERKASINDO, sangat krusial dan sejalan dengan komitmennya untuk meneruskan laporan-laporan serius mengenai persoalan nasional langsung kepada Bapak Presiden. Kami memandang isu ini layak mendapatkan perhatian Presiden untuk memastikan pengelolaan lahan sitaan ini berhasil dan berkelanjutan," bebernya.

Temuan GAPERKASINDO: Ada Perbedaan Data Kerugian Negara Beredar

Berdasarkan kajian internalnya, GAPERKASINDO temukan adanya perbedaan signifikan antara angka potensi kerugian negara yang disampaikan oleh sejumlah lembaga dan hasil perhitungan yang dilakukan berdasarkan data lapangan oleh asosiasi ini.

Perhitungan sejumlah lembaga telah jadi konsumsi publik tetapi cukup berbeda dengan perhitungan GAPERKASINDO.


Perbedaan itu terjadi, tutur Hasyari, lantaran sebagian lembaga hanya menghitung kehilangan aset fisik dan nilai produksi jangka pendek, tanpa memperhitungkan efek lanjutan terhadap rantai ekonomi sawit.

“Sebagai pelaku usaha pengolahan dan pengelolaan kebun sawit, kami melihat langsung dampaknya di lapangan. Jadi perhitungan kami berbasis pengalaman nyata, bukan asumsi statistik,” bebernya.

Dipaparkan Hasyari, GAPERKASINDO menghitung kerugian secara komprehensif, mencakup kehilangan hasil produksi, penurunan kualitas Tandan Buah Segar (TBS), kerusakan infrastruktur kebun, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.


Dengan produktivitas rata-rata 3,8 hingga 4 ton CPO per hektare per tahun dan fluktuasi harga pasar, nilai kerugian ekonomi bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun, terutama bila lahan tidak segera diremajakan dan dikelola dengan sistem keamanan terpadu.

Sementara, sambungnya, dari hasil monitoring di sejumlah wilayah perkebunan sitaan, ditemukan pula bahwa sebagian besar lahan dalam kondisi kurang terawat, menurun produktivitasnya hingga 40 persen, dan mengalami kebocoran hasil panen akibat lemahnya pengawasan.

“Kerugian negara bukan hanya dari kehilangan panen, tapi juga dari berkurangnya ekspor, pendapatan petani plasma, dan penurunan kinerja industri hilir seperti biodiesel dan pangan,” imbuhnya.

GAPERKASINDO mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait melibatkan asosiasi pelaku usaha langsung proses audit dan perhitungan resmi potensi kerugian.

“Angka kami bukan perkiraan, tapi hasil audit teknis dan pembandingan dengan kebun produktif yang kami kelola sendiri,” tegas Hasyari.


Peran GAPERKASINDO dan Strategi Penyelamatan

Melihat situasi ini, GAPERKASINDO berkomitmen mendukung pemerintah dalam menyelamatkan potensi ekonomi sektor sawit. Pengelolaan lahan sitaan, menurut Hasyari, harus melibatkan tenaga profesional, koperasi multi pihak, serta konsultan perkebunan bergaransi yang berpengalaman dalam tata kelola berkelanjutan.

“Pengamanan aset harus diperkuat dengan sistem terpadu, patroli rutin, penggunaan teknologi seperti CCTV, drone, dan monitoring digital, serta kerja sama dengan masyarakat sekitar. Kami di GAPERKASINDO siap memfasilitasi dan mengawal pelaksanaannya,” kupas Hasyari.

Ia menekankan pentingnya perawatan tanaman dan peremajaan kebun untuk menjaga produktivitas.

“Peningkatan produksi harus dilakukan dengan penggunaan pupuk yang seimbang dan tepat guna mulai dari hayati, organik, semi organik hingga anorganik. Langkah ini dapat meningkatkan kualitas CPO, menekan biaya produksi, dan memperpanjang masa produktif hingga 30 tahun,” sebutnya.

Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha

Hasyari menyerukan agar pemerintah pusat mengambil langkah tegas dan memberikan insentif bagi investasi keamanan dan produktivitas, disertai pengawasan ketat terhadap pengelolaan lahan sawit sitaan tersebut.

“Jika ada pembiaran atau kelalaian yang menimbulkan kerugian negara, harus ada sanksi tegas,” jelasnya.

Ia menilai keberhasilan pengelolaan lahan sawit sitaan akan menjadi tolok ukur tata kelola sektor perkebunan ke depan.

“Dengan nilai ekonomi yang begitu besar dan peran strategis kelapa sawit bagi perekonomian nasional, kita tidak boleh main-main. GAPERKASINDO siap menjadi mitra pemerintah untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan,” tandasnya.