Kemendikbud RI

Rancangan Peraturan Kearsipan Tahap Uji Publik

Jakarta, katakabar.com - Rancangan peraturan mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, sudah masuk pada tahap uji publik.

Tahapan ini satu langkah yang mesti dilewati sebelum rancangan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia.
 
Kepala Biro Umum Kemendikbud, Moch. Wiwin Darwina, mengatakan, uji publik peraturan dilakukan menjaring masukan dari pemangku kepentingan di Kemendikbud RI, seperti PTN, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), soal rancangan peraturan yang sudah disusun.
 
“Saya berharap kepada peserta dapat berperan aktif untuk memberikan buah pemikirannya, dan mengikuti dengan seksama hingga kelar kegiatan sosialisasi uji publik peraturan kearsipan ini.” kata Wiwin, pada pembukaan kegiatan uji publik tentang Penyelenggaraan Kearsipan, di Bogor, pekan keempat Oktober 2020, seperti dikutip dari Situs Resmi Kemendikbud RI.

Uji publik kearsipan digelar selama dua hari dari 26 hingga 28 Oktober 2020 lalu. Perwakilan dari unit utama Kemendikbud,  PTN, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III DKI Jakarta dan beberapa UPT turut di sana.

Pembahasan pasal per pasal dalam peraturan Penyelenggaraan Kearsipan ini dipimpin perwakilan dari Biro Hukum Kemendikbud, Indri Harlina Suwandy,
Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan perwakilan bidang kearsipan Biro Umum Kemendikbud, serta perwakilan dari Unit utama, PTN, dan UPT.
 
Setiap masukan yang disampaikan dalam kegiatan diharapkan dapat menyempurnakan rancangan peraturan kearsipan. Apalagi jegiatan uji publik peraturan kearsipan rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi, ujarnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait