Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan komitmen untuk mendukung petani kelapa sawit dapat pendapatan lebih lewat sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan agar mengikuti program Sustainable Palm Oil System (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Pemda memberikan dukungan penuh kepada petani sawit yang diinventarisir melalui koperasi yang terbentuk sehingga dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Paser,.dr Fahmi Fadli saat jadi narasumber diskusi nasional ditaja Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di salah satu hotel Jakarta, di penghujung Agustus 2023 lalu.

Dijelaskan Fahmi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah melakukan peremajaan sawit (replanting) seluas 7.435 hektar lahan swadaya selama periode 2017 hingga 2023, di mana anggarannya bersumber dari BPDPKS, dan secara mandiri seluas 100 hektar.

"Total keseluruhan luas area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser mencapai 201.168,42 hektar," ulasnya, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Minggu (3/9).

Menurutnya, selama pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) soal lahan menjadi kendala para petani, sehingga penyelesaian status dan legalisasi lahan dengan penerbitan legalitas kepemilikan kebun petani sawit swadaya terus dilakukan. 

"Sejauh ini soal permasalahan lahan masyarakat terkendala pengurusan sertifikat. Kami bersama BPN bekerja sama baik dalam pemikiran, dan pemetaan. BPN melalui program PTSL pembebasan lahan gratis," bebernya.

Pemerintah Daerah lanjut Fahmi, pada PTSL ini menanggung biaya pembebasan lahan petani swadaya, sehingga cukup untuk memberikan aplikasi kepada petani sawit. Apabila lahan telah bersertifikat dapat mengurangi dampak konflik lahan di masyarakat dam kedepannya Paser akan memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH).

"Dampak sertifikat ISPO dan RSPO bagi pemerintah permasalahan sengketa lahan semakin berkurang, karena sudah ada pemetaan yang baik dan benar bersama BPN," imbuhnya.