Pasir Pengaraian, katakabar.com – Suasana politik di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, saat ini memanas bak api dalam sekam. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu berada di bawah sorotan tajam, dan sasaran tembak publik, menyusul terkuaknya dugaan praktik koruptif yang sangat merugikan keuangan daerah, serta mencederai rasa keadilan masyarakat.

Aktivis anti korupsi, F Hasibuan akan membongkar "bau busuk" yang selama ini diduga terjadi di balik tembok legislatif. Ia menuding adanya indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), serta dugaan maraknya perjalanan dinas atau SPPD Fiktif yang menyerap anggaran negara secara tidak bertanggung jawab.

Bahkan F Hasibuan meluncurkan pernyataan perang dengan nada tinggi. Ia menilai apa yang terjadi saat ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan bentuk pemalakan terstruktur yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung aspirasi rakyat.

"Pokir adalah aspirasi rakyat, hasil dari jeritan dan air mata warga saat reses. Kalau ini diselewengkan, itu namanya pengkhianatan bangsa! Apalagi kalau ada SPPD fiktif? Itu sama saja merampok APBD secara berjamaah!" kata F Hasibuan, Selasa (16/6).

Ia mengaku tak habis pikir, bagaimana mungkin wakil rakyat berani bermain api dengan anggaran negara? Uang yang seharusnya dialirkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diduga dijadikan "kantong pribadi" lewat modus perjalanan dinas yang tak jelas realisasinya.

Menggelikan: Anggota Dapat Rp500 Juta, Ketua Dapat di Atas Rp7 Miliar!

Membuat publik semakin geram dan tak terima adalah terkuaknya sistem pembagian anggaran Pokir yang dinilai sangat timpang, tidak adil, dan sarat kepentingan elit.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terlihat jelas adanya diskriminasi pembagian "jatah" anggaran yang sangat mencolok:

• Anggota DPRD biasa hanya mendapatkan porsi sekitar Rp500 juta.
​
• Sementara para Ketua Fraksi mendapatkan jatah jauh lebih besar, mencapai Rp1 miliar.

Tetapi paling mencengangkan dan memicu kemarahan, disebut-sebut Pimpinan atau Ketua DPRD mendapatkan alokasi anggaran Pokir yang nilainya di atas Rp7 miliar.

Angka yang fantastis dan selangit ini memperlihatkan betapa rakusnya sistem yang dibangun. Seolah-olah DPRD adalah ladang bisnis pribadi dan tempat membagi-bagi harta warisan, bukan lembaga perwakilan rakyat. Praktik ini dinilai sangat menjijikkan dan bertentangan dengan semangat demokrasi serta keadilan sosial.

"Perwakilan rakyat atau perwakilan kepentingan sendiri?" tanya F Hasibuan retoris. "Mereka adalah utusan rakyat, seharusnya membela kepentingan rakyat, tapi kenapa justru membagi-bagi uang negara seolah harta pencaharian? Ini harus dihentikan! Kami tidak akan ragu menyuarakan kebenaran sampai mereka benar-benar pro rakyat," tegasnya.

Ironisnya, kebenaran ini pun diamini oleh salah satu Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi yang enggan disebutkan namanya. Ia mengakui bahwa isu pembagian jatah Pokir dan tarik-ulur kepentingan itu memang benar adanya, meski enggan membeberkan rincian nominal secara detail.

"Isu soal itu memang ada, tarik-tarik menarik kepentingan itu Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi sejauh ini belum ada kegiatan yang berjalan di APBD murni 2026," ujar sumber tersebut. Tetapi saat ditanya soal dugaan SPPD fiktif, ia enggan berkomentar dan hanya menyuruh bertanya ke Sekretaris Dewan (Sekwan), El Bijri.

Mendesak APH Bertindak, Ancaman Turun ke Jalan

Melihat fakta yang sangat menyakitkan dan mencederai hati rakyat ini, F Hasibuan mendesak aparat penegak hukum (APH) yakni Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Polres Rokan Hulu untuk segera bangkit dari ketiduran. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada tebang pilih.

"Kami minta APH jangan tutup mata dan telinga! Segera panggil, periksa, dan bongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya! Jangan biarkan tikus berdasi bermain-main di belakang rakyat," tuntut F Hasibuan.

Ia menegaskan prinsip keadilan harus ditegakkan lurus. "Kalau rakyat kecil mencuri ayam bisa ditangkap dan diproses hukum, kenapa pejabat yang diduga mencuri milyaran rupiah lewat SPPD fiktif dan manipulasi Pokir justru dibiarkan berkeliaran? Hukum harus berlaku sama rata!" rutuknya.

"Rokan Hulu sedang dalam Darurat Integritas! Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat dikorupsi. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, sampai pelakunya diadili di meja hijau," tambahnya.

Ketua DPRD Rohul Bungkam

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Hj Sumiartini, terkait dua skandal besar ini belum mendapatkan jawaban. Pesan yang dilayangkan untuk meminta keterangan resmi hingga saat ini tidak kunjung ditanggapi, seolah menutup diri dari sorotan publik di tengah badai kritik yang menggunung.

Masyarakat kini menanti, apakah keadilan akan ditegakkan, atau skandal ini akan ditutup-tutupi? Sementara, tensi politik kian memanas dan gerakan massa siap meledak kapan saja.