Nasional
Rabu, 16 September 2026 | 19:28 WIB
Kampar, katakabar.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam dunia wartawan (jurnalistik). Teknologi ini dapat membantu percepat kerja pers, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari akurasi informasi, deepfake, keamanan digital, perlindungan data hingga kebutuhan regulasi.
Hal itu menjadi pembahasan dalam Webinar Merajut Nusantara bertajuk “Jurnalisme di Era AI: Antara Kebebasan Pers, Keamanan Digital, dan Regulasi” yang digelar melalui zoom meeting, Rabu (16/9).
Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat hadir sebagai keynote speaker di kegiatan tersebut. Webinar dipandu moderator Indah Hudiria dan menghadirkan dua pemateri, yakni Woro Indah Widi Astuti, pakar dan praktisi dari Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta Aza El Munadiyan, akademisi sekaligus Ketua STIM Budi Bakti.
Dalam pemaparannya, Woro Indah Widi Astuti membahas pentingnya pemerataan infrastruktur telekomunikasi, termasuk pembangunan dari wilayah pinggiran, dalam menghadapi perkembangan jurnalisme di era digital.
Sementara, Aza El Munadiyan menyampaikan perspektif akademik terkait penataan regulasi penyiaran di tengah berlangsungnya konversi dan transformasi digital.
Syahrul Aidi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis, terutama memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.
Menurutnya, jurnalis perlu memahami secara utuh Undang-Undang Pers, regulasi penyiaran, aturan terkait teknologi dan media, serta berbagai regulasi baru yang berpotensi bersinggungan dengan aktivitas jurnalistik.
"Jurnalis tentu membutuhkan pemahaman tentang Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, maupun regulasi terkait teknologi dan media yang mereka berkecimpung di sana,” ujar Syahrul Aidi.
Ia mengatakan perkembangan teknologi semakin cepat membuat pengetahuan dan kapasitas insan pers juga perlu terus diperbarui.
Itu sebabnya, forum seperti webinar tersebut dinilai penting sebagai sarana meningkatkan pemahaman jurnalis sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan regulasi.
“Pengetahuan itu perlu di-upgrade. Pada kesempatan ini kita memfasilitasi agar para jurnalis, khususnya di Riau, bisa mendapatkan pemahaman secara utuh terkait regulasi yang sedang dibahas di DPR RI, baik mengenai digital, media penyiaran maupun hal-hal yang berkaitan dengan itu,” jelasnya.
Syahrul Aidi juga mengajak para jurnalis aktif memberikan masukan mengenai regulasi yang dibutuhkan di tengah perkembangan teknologi digital.
Aspirasi dari kalangan pers, ucapnya, penting untuk menjadi bahan dalam mempersiapkan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap profesi jurnalistik.
“Silakan ditampung hal-hal yang menjadi aspirasi teman-teman jurnalis agar kemudian bisa kita kaitkan dengan regulasi, sehingga kita bisa mempersiapkan regulasinya,” imbuhnya.
Ia menyebut isu AI saat ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga telah dibahas dalam berbagai forum internasional.
Melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), isu AI turut menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan erat dengan media, penyiaran dan jurnalistik.
“AI ini isu global dan sudah dibahas di forum-forum global, di IPU misalnya. AI sangat erat hubungannya juga dengan penyiaran, dengan media, dengan jurnalistik,” bebernya.
Kata Syahrul Aidi, pihaknya juga telah menyurati pimpinan DPR RI terkait dorongan agar regulasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi terus diperkuat dan dibahas sesuai perkembangan zaman.
Ia kembali meminta masukan dari kalangan jurnalis agar penguatan regulasi ke depan tetap memperhatikan kepentingan profesi jurnalistik dan prinsip kebebasan pers.
“Kami sudah menyurati pimpinan. Mudah-mudahan secepatnya, dan tentu juga meminta masukan kepada teman-teman jurnalis,” tukasnya.
Peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami teknologi dan regulasi, sambungnya, menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pers di tengah transformasi digital.
Jurnalis tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami risiko dan tanggung jawab yang menyertainya.
“Profesi jurnalis tetap bisa menjadi profesi yang betul-betul menjadi pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi itu adalah media, tentunya dalam hal ini adalah para jurnalis,” tegasnya.
Webinar berlangsung interaktif. Peserta mengikuti pemaparan dan sesi diskusi dengan antusias. Sejumlah persoalan terkait pemanfaatan AI, keamanan digital, regulasi penyiaran, kebebasan pers serta tantangan jurnalisme di era digital turut dibahas.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman jurnalis mengenai perkembangan teknologi sekaligus mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Forum ini juga menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif parlemen, pemerintah, praktisi dan akademisi dalam membahas perkembangan teknologi, kebutuhan regulasi, keamanan digital, serta keberlangsungan kebebasan pers di Indonesia.
Hukrim
